Demokrasi dan HAM Indonesia Terancam, Jokowi Didesak Introspeksi

Politeia.id - Koalisi Masyarakat Sipil menggelar diskusi dan catatan akhir tahun pada 28 Desember 2023, menyuarakan alarm bahwa demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) Indonesia di ambang kehancuran di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Para aktivis menilai, pemerintahan Jokowi telah gagal memenuhi harapan publik dan dunia internasional terkait penegakan demokrasi dan HAM.

Demokrasi Mundur, HAM Terabaikan

Dimas Bagus Arya dari KontraS mengungkapkan situasi HAM dan demokrasi mengalami penurunan drastis dan berada dalam krisis. Hal ini ditandai dengan pengabaian penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, penutupan ruang sipil, dan kriminalisasi aktivis HAM, lingkungan, jurnalis, antikorupsi, dan akademisi.

Hasto Minta Jokowi Akui di Depan Publik Tak Ambil Alih Kursi Ketua Umum PDIP dan Golkar

Gufron Mabruri dari Imparsial menambahkan, kemunduran demokrasi dan HAM bukan isapan jempol. Demokrasi yang dibangun sejak 1998 justru mengalami kemunduran serius di era Jokowi. Elit politik pragmatis yang mengutamakan kepentingan politik elektoral dituding sebagai biang kerok.

Prioritas kebijakan Jokowi pada pembangunan ekonomi berorientasi pertumbuhan juga disoroti. Model pembangunan ini dinilai menguntungkan investasi asing dan mengabaikan rakyat. Untuk mengamankan kepentingan pembangunan, pembangunan politik demokrasi, hukum, dan HAM justru dikorbankan.

Hasto Sebut Jokowi Ubah Supremasi Hukum Jadi Supremasi Kekuasaan, Singgung Boby Nasution dan Sekretaris Iriana Maju di Pilkada

Kritik Tajam Terhadap Rezim Jokowi

Para pembicara dalam diskusi tidak segan melontarkan kritik tajam terhadap pemerintahan Jokowi. Halili Hasan dari Setara Institute menyebut demokrasi Indonesia mundur ke arah otoritarianisme karena kontrol terhadap kekuasaan melemah. Pengawasan antar-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dinilai mandul.

Muhammad Islah dari WALHI menyoroti revisi undang-undang yang dinilai sebagai instrumen untuk membungkam suara kritis. Undang-Undang ITE, Minerba, dan Cipta Kerja disebut sebagai contoh nyata pelemahan demokrasi.

Indonesia Akan Meningkatkan Kepemilikan Saham di Freeport Menjadi 61%, Meskipun Dikritik, Kata Jokowi

Sementara Gina Sabrina dari PBHI Nasional mencatat indikator "demokrasi illiberal" seperti pemanfaatan lembaga negara, politisasi hukum, dan serangan terhadap oposisi. PBHI melihat skenario "pengkondisian" Pemilu 2024 yang tidak demokratis, termasuk pelibatan aparat keamanan dan pembatasan kebebasan sipil.

Al Araf dari Centra Initiative bahkan menyatakan Jokowi telah meruntuhkan pilar-pilar negara hukum demi kekuasaan. Penghormatan terhadap HAM, peradilan independen, pemerintahan berdasarkan hukum, dan pembagian kekuasaan dinilai ambruk.

Ray Rangkuti dari Lingkar Madani menyebut Pemilu 2024 terburuk sepanjang sejarah reformasi, terutama pada aspek penyelenggaraannya. Dia menilai, Pemilu terancam dikorbankan untuk kepentingan rezim dan dinasti politik.

Desakan Introspeksi dan Gerakan Masyarakat Sipil

Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Jokowi melakukan introspeksi dan segera memperbaiki arah pemerintahannya. Mereka menyerukan komitmen kuat terhadap penegakan HAM, demokrasi, dan keadilan.

Generasi muda juga tak luput dari seruan aksi. Para pembicara mendorong Gen Z untuk aktif berkampanye menyelamatkan demokrasi dari ancaman dinasti politik. Sosialisasi bahaya dinasti dan kampanye aktif diharapkan dapat menghalau dikorbankannya Pemilu dan demokrasi untuk kepentingan segelintir pihak.

Diskusi dan catatan akhir tahun Koalisi Masyarakat Sipil ini menjadi alarm peringatan keras bagi Indonesia. Kemunduran demokrasi dan HAM yang terjadi di era Jokowi harus segera diatasi dengan langkah-langkah nyata dan partisipasi aktif masyarakat sipil. Hanya dengan demikian, masa depan demokrasi dan HAM Indonesia bisa diselamatkan.