search
pemilu
MK Putuskan Pemilu 2024 dengan Sistem Proporsional Terbuka
Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi telah mengumumkan putusan mereka terkait gugatan sistem Pemilu yang diajukan oleh sejumlah pihak. Dalam sidang pleno pembacaan putusan yang berlangsung hari ini, MK menetapkan Pemilu 2024 akan digelar dengan menggunakan sistem proporsional terbuka.
PDIP Setujui Pemilu 2024 Digelar pada Februari
PDIP Setujui Pemilu 2024 Digelar pada Februari
KPU Jadwalkan Pilkada Ulang Sabu Raijua Juli Mendatang
KPU Jadwalkan Pilkada Ulang Sabu Raijua Juli Mendatang
Putin Teken UU Bisa Jadi Presiden Hingga 2036
Putin Teken UU Bisa Jadi Presiden Hingga 2036
Terkuak Alasan Bupati Sabu Raijua Jadi Warga Negara AS
Senin, 15/Mar/2021 16:32 WIB
Terkuak Alasan Bupati Sabu Raijua Jadi Warga Negara AS
Oleh sebab itu, untuk memenuhi persyaratan pekerjaan tersebut, sponsor pekerjaan Orient mengurus kewarganegaraan Amerika Serikat namun tidak melepaskan status kewarganegaraan Indonesia yang telah dimilikinya.
Kasus Orient Sama dengan Arcandra Tahar, Perlunya Merevisi UU Pilkada
Rabu, 17/Feb/2021 14:02 WIB
Kasus Orient Sama dengan Arcandra Tahar, Perlunya Merevisi UU Pilkada
Dia menjelaskan, upaya Orient untuk kembali menjadi WNI telah dilakukannya sejak tahun 1997. Dimana Orient telah mendapatkan kembali KTP DKI Jakarta hingga mendaftarkan diri sebagai calon Bupati Sabu Raijua dan melewati semua tahapan proses Pilkada.
Meski Telat, Penantang Bupati Sabu Raijua Orient Riwu Kore Gugat ke MK
Rabu, 17/Feb/2021 12:42 WIB
Meski Telat, Penantang Bupati Sabu Raijua Orient Riwu Kore Gugat ke MK
Meski pendaftaran gugatan sengketa pemilu sudah terlambat, tim kuasa hukum berharap MK dapat mempertimbangkan kasus tersebut, mengingat ada dugaan pelanggaran berat terkait kewarganegaraan yang baru muncul awal Februari 2021.
Vox Point Indonesia Pertanyakan Keadaban DPR Soal RUU Pemilu
Minggu, 14/Feb/2021 10:43 WIB
Vox Point Indonesia Pertanyakan Keadaban DPR Soal RUU Pemilu
Vox Point Indonesia mempertanyakan keadaban pemerintah dan DPR yang menolak merevisi UU Pemilu atau RUU Pemilu. Organisasi Kader Katolik itu meminta perancang kebijakan negara untuk secara serius memikirkan beban penyelenggara pemilu ketika seluruh pesta demokrasi dilangsungkan dalam satu tahun yang sama.
RUU Pemilu Tak Dilanjutkan DPR, Beban Penyelenggara Pemilu Jadi Sorotan
Kamis, 11/Feb/2021 09:14 WIB
RUU Pemilu Tak Dilanjutkan DPR, Beban Penyelenggara Pemilu Jadi Sorotan
Dengan demikian, kata Titi, memungkinkan pemilih untuk bisa memilih dengan cerdas dan penyelenggara pemilu tidak terlalu terbebani dalam menyelenggarakan pemilu akibat rerata beban yang terlalu berat untuk mereka kerjakan.
Terjadi di Paniai, Tidak Terdaftar Sebagai Caleg Tapi Duduk Sebagai Anggota DPRD
Selasa, 09/Feb/2021 19:11 WIB
Terjadi di Paniai, Tidak Terdaftar Sebagai Caleg Tapi Duduk Sebagai Anggota DPRD
Dalam laporannya, Derek menyebut Melkias Nawipa, anggota DPRD Paniai dari Partai NasDem pada proses PAW adalah orang yang sama sekali tidak pernah terdaftar sebagai calon legislatif pada Pemilihan Legislatif 2019 lalu.
Penantang Bupati Sabu Raijua Gugat KPUD ke PTUN Kupang
Selasa, 09/Feb/2021 07:03 WIB
Penantang Bupati Sabu Raijua Gugat KPUD ke PTUN Kupang
Pono–Radja adalah salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati yang kalah suara dalam Pilkada Serentak di kabupaten bagian selatan NTT itu.
Bawaslu Sebut Risma Tak Terbukti Lakukan Pelanggaran Pilkada
Selasa, 02/Feb/2021 15:21 WIB
Bawaslu Sebut Risma Tak Terbukti Lakukan Pelanggaran Pilkada
Surat itu diterbitkan pada tanggal 22 November 2020 yang merupakan hari Minggu atau hari libur sehingga Tri Rismaharini tidak memerlukan izin cuti kampanye.
Soroti RUU Pemilu, PKS Saran Presidential Treshold 10-15 Persen
Jum'at, 29/Janu/2021 12:37 WIB
Soroti RUU Pemilu, PKS Saran Presidential Treshold 10-15 Persen
Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera menyoroti pembahasan RUU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang saat ini sedang digodok oleh DPR, meminta agar ambang batas presiden cukup 10-15 persen.
DPR Minta Pemerintah Evaluasi Pelaksanaan Pilkada 2020
Kamis, 28/Janu/2021 10:25 WIB
DPR Minta Pemerintah Evaluasi Pelaksanaan Pilkada 2020
Komisi II DPR RI meminta pemerintah perlu segera mengevaluasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang tetap dilaksanakan meski diterpa pandemi virus corona, 9 Desember lalu.
Bukan Sengketa Hasil, MK Dipastikan Tolak Gugatan Pilkada Boven Digoel
Jum'at, 15/Janu/2021 07:39 WIB
Bukan Sengketa Hasil, MK Dipastikan Tolak Gugatan Pilkada Boven Digoel
Mahkamah Konstitusi (MK) dipastikan tidak akan melanjutkan proses gugatan yang dilayangkan oleh salah satu pasang calon Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel yang melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, pokok gugatan yang disampaikan bukan mempersoalkan jumlah selilisih suara hasil Pilkada maupun peraturan mengenai nilai ambang batas, melainkan proses verifikasi pasangan calon nomor urut 4 yaitu Yusak Yaluwo-Yakob Waremba.
DPR AS Desak Pemakzulan Trump Sebelum Pelantikan Biden
Senin, 11/Janu/2021 09:20 WIB
DPR AS Desak Pemakzulan Trump Sebelum Pelantikan Biden
Sejumlah pimpinan tinggi di Amerika Serikat belum menyelesaikan rencana mereka terkait kemungkinan pemakzulan terhadap Presiden Donald Trump menyusul kericuhan yang terjadi di Gedung Capitol pekan lalu.
MK: Sengketa Pilkada Kota Magelang dan Nias Dicabut
Kamis, 07/Janu/2021 21:39 WIB
MK: Sengketa Pilkada Kota Magelang dan Nias Dicabut
MK menerima sebanyak 136 permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang terdiri atas tujuh sengketa hasil pemilihan gubernur, 115 hasil pemilihan bupati, dan 14 hasil pemilihan wali kota.
Pilkada Boven Digoel 2020, Bawaslu Tangkap Pemilih Bayaran
Selasa, 29/Des/2020 08:37 WIB
Pilkada Boven Digoel 2020, Bawaslu Tangkap Pemilih Bayaran
Menurut Asek, penangkapan itu sudah dilaporkan ke Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) Kabupaten Boven Digoel dan akan ditindaklanjuti.
Pasangan Suami Istri Menang di Pilkada Kepri 2020
Senin, 21/Des/2020 05:56 WIB
Pasangan Suami Istri Menang di Pilkada Kepri 2020
Hal itu merupakan hasil rapat pleno penetapan hasil Pilkada serentak 2020 tingkat provinsi yang digelar KPU di Hotel CK Tanjungpinang.
Dugaan Pelanggaran, Bawaslu Rekomendasikan Pemungutan Suara Ulang di 23 Provinsi
Selasa, 15/Des/2020 15:29 WIB
Dugaan Pelanggaran, Bawaslu Rekomendasikan Pemungutan Suara Ulang di 23 Provinsi
Menurut data Bawaslu, Provinsi Papua mengantongi jumlah pelanggaran terbanyak dengan 25 TPS. Kemudian diikuti Sulawesi Tengah (19 TPS), Sumatra Barat (12 TPS), Jawa Barat (7 TPS), Kalimantan Tengah (5 TPS), Sumatra Utara (5 TPS), Sulawesi (4 TPS), Riau (4 TPS), dan Banten (4 TPS).
Bawaslu Usut Dugaan Politik Uang Pilkada di 4 Kabupaten
Minggu, 13/Des/2020 14:41 WIB
Bawaslu Usut Dugaan Politik Uang Pilkada di 4 Kabupaten
Jika berdasarkan hasil pendalaman di lapangan, lanjut dia, memenuhi unsur tindak pidana dugaan politik uang, maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang ada.
Kunci Kemenangan Partai Golkar di Pilkada 2020
Sabtu, 12/Des/2020 10:59 WIB
Kunci Kemenangan Partai Golkar di Pilkada 2020
Partai Golkar memantapkan diri sebagai partai yang meraih kemenangan paling banyak dalam Pilkada 2020 karena kandidat yang diusung memenangi 165 daerah dari 270 daerah yang melaksanakan pilkada.
Bawaslu: 32 TPS di Papua Barat Berpotensi Lakukan PSU
Jum'at, 11/Des/2020 17:02 WIB
Bawaslu: 32 TPS di Papua Barat Berpotensi Lakukan PSU
32 TPS yang berpotensi PSU itu tersebar di sejumlah kabupaten yakni Manokwari, Manokwari Selatan, Teluk Wondama, Fakfak, Kaimana serta Raja Ampat. PSU terbanyak di Kabupaten Manokwari.
Kejagung Usut 94 Dugaan Pelanggaran Pilkada 2020
Jum'at, 11/Des/2020 16:53 WIB
Kejagung Usut 94 Dugaan Pelanggaran Pilkada 2020
Salah satu indikasi pelanggaran, kata dia, terjadi di Kabupaten Pangkep, di mana ASN diduga tidak netral karena mengunggah foto pasangan calon (paslon) nomor urut 2. Foto itu juga disertai pesan agar warga tidak lupa mencoblos calon kepala daerah yang didukungnya.
Natalius Pigai Apresiasi Golkar Menangi 7 Kabupaten di Pilkada NTT
Kamis, 10/Des/2020 16:54 WIB
Natalius Pigai Apresiasi Golkar Menangi 7 Kabupaten di Pilkada NTT
Sebagai konsultan resmi Partai Golkar NTT di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, Natalius Pigai memberikan apresiasi atas keberhasilan partai pohon beringin itu dalam memenangi tujuh dari sembilan kabupaten yang melaksanakan Pilkada tahun ini.
Rahayu Saraswati Takutkan Politik Uang di Pilkada Tangsel
Senin, 07/Des/2020 20:34 WIB
Rahayu Saraswati Takutkan Politik Uang di Pilkada Tangsel
"Politik uang memang menjadi ketakutan terbesar saya di Tangsel. Apalagi karena pandemi, ekonomi masyarakat menurun, pemilih bahkan sudah berani meminta langsung amplop pada saat saya melakukan sosialisasi di lapangan," cerita Sara, panggilan akrabnya, saat menjadi pembicara dalam diskusi Vox Point Indonesia bertema Sukses Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemi, Senin (7/12).
KPU Sidoarjo Batasi Jumlah Pemilih dalam TPS 10 Orang
Sabtu, 05/Des/2020 20:45 WIB
KPU Sidoarjo Batasi Jumlah Pemilih dalam TPS 10 Orang
Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo M. Iskak menjelaskan bahwa pemilih yang terdaftar di DPT nomor 1—10 pertama menuju ke TPS, kemudian nomor selanjutnya dan seterusnya, maksimal 10 orang pemilih berada di TPS.
Cegah Kerusuhan Massal di Boven Digoel, Bawaslu Diminta Batalkan Keputusan KPU
Rabu, 02/Des/2020 17:04 WIB
Cegah Kerusuhan Massal di Boven Digoel, Bawaslu Diminta Batalkan Keputusan KPU
"Jangan sampai keputusan KPU justru menjadi pemicu meledaknya banyak konflik yang selama ini sudah ada," katanya kepada Politeia.id, Rabu (2/12).
Golkar Nilai Video Viral Sudutkan Risma Ekspresi Kekecewaan Warga Surabaya
Jum'at, 27/Nov/2020 12:22 WIB
Golkar Nilai Video Viral Sudutkan Risma Ekspresi Kekecewaan Warga Surabaya
Ketua DPD Partai Golkar Surabaya Arif Fathoni mengatakan, warga Surabaya utara yang selama ini memperjuangkan dan mendampingi Risma nyaris tidak pernah mendapatkan manfaat kebijakan pembangunan dari wali kota.
Pemuda Boven Digoel Ingatkan KPU RI: Jangan Memancing Konflik
Selasa, 24/Nov/2020 21:01 WIB
Pemuda Boven Digoel Ingatkan KPU RI: Jangan Memancing Konflik
KPU RI pun diminta agar membuat keputusan yang arif dan bijaksana serta tidak mengambil keputusan serampangn yang justru bisa memancing konflik di daerah.
Kapolri: 16 Kabupaten Masuk Kategori Rawan Pelanggaran Prokes, Terbanyak di Buton Utara
Senin, 23/Nov/2020 22:41 WIB
Kapolri: 16 Kabupaten Masuk Kategori Rawan Pelanggaran Prokes, Terbanyak di Buton Utara
Idham mengatakan berdasarkan indeks kerawanan pilkada tahap tiga, ada sembilan provinsi masuk dalam kategori kurang rawan, namun ia tidak memaparkan provinsi tersebut.
Pakar: Instruksi Tito Tak Bisa Dijadikan Dasar Berhentikan Kepala Daerah
Jum'at, 20/Nov/2020 17:30 WIB
Pakar: Instruksi Tito Tak Bisa Dijadikan Dasar Berhentikan Kepala Daerah
Sebab, kata Fahri, Instruksi Mendagri terkait pengendalian penyebaran Corona Virus Diesase tersebut bukan produk hukum yang berisi perangkat norma atau kaidah "rechtsregel" yang mempunyai sifat memaksa.
Target Partisipasi 77,5 Persen Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi
Kamis, 19/Nov/2020 22:54 WIB
Target Partisipasi 77,5 Persen Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi
Jerry mempertanyakan pertimbangan dan indikator Kemendagri membuat target tingkat partisipasi pemilih pada pilkada serentak di 270 daerah, pada 9 Desember 2020, sebesar 77,5 persen.
Pilkada Boven Digoel Memanas, Aliansi Pemuda Minta KPU Bijak
Selasa, 17/Nov/2020 19:30 WIB
Pilkada Boven Digoel Memanas, Aliansi Pemuda Minta KPU Bijak
Ketua Aliansi Pemuda Kabupaten Boven Digoel, Bernolfus Tingge, mengatakan, pihaknya khawatir suasana pilkada di daerahnya tidak berlangsung aman dan menimbulkan konflik horizontal.
Ketua KPK Ingatkan Potensi Benturan Kepentingan di Pilkada 2020
Selasa, 10/Nov/2020 22:38 WIB
Ketua KPK Ingatkan Potensi Benturan Kepentingan di Pilkada 2020
Survei KPK pada tahun 2018 memperlihatkan adanya 82,3 persen dari calon kepala daerah yang diwawancarai mengakui adanya donatur dalam pendanaan pilkada.
KPK: 82,3 Persen Calon Kepala Daerah Didanai Donatur, Kebanyakan Pengusaha
Jum'at, 06/Nov/2020 17:38 WIB
KPK: 82,3 Persen Calon Kepala Daerah Didanai Donatur, Kebanyakan Pengusaha
Bahkan, kata dia, pembiayaan oleh sponsor tidak hanya terbatas pada masa kampanye. Karena itu, dia memperingatkan cakada cermat atas kepentingan ekonomi donatur yang mensponsori dalam pilkada serentak.
Pilpres AS: Joe Biden Tinggal Menunggu Hasil Nevada untuk Pastikan Kemenangan
Kamis, 05/Nov/2020 08:58 WIB
Pilpres AS: Joe Biden Tinggal Menunggu Hasil Nevada untuk Pastikan Kemenangan
"Setelah menghitung sepanjang malam, jelas kami memenangkan cukup banyak negara bagian untuk meraih 270 electoral votes untuk memenangkan kepresidenan," ujar Biden ke sejumlah wartawan di Chase Center di Delaware, dikutip dari NBC News, Kamis (5/11).
Bawaslu Tegaskan Sanksi bagi Petahana Libatkan ASN di Pilkada 2020
Selasa, 03/Nov/2020 13:54 WIB
Bawaslu Tegaskan Sanksi bagi Petahana Libatkan ASN di Pilkada 2020
Komisioner Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menegaskan sanksi pidana atas pelibatan ASN dalam pilkada oleh calon kepala daerah. Undang-Undang pelibatan ASN mencantumkan sanksi ini tegas dan jelas.
10 ASN di NTB Kena Sanksi Langgar Netralitas
Selasa, 03/Nov/2020 12:09 WIB
10 ASN di NTB Kena Sanksi Langgar Netralitas
Berdasarkan rekomendasi KASN, terdapat 10 ASN lingkup Pemprov NTB yang diduga terlibat dalam politik praktis. Gubernur selaku PPK diminta memberikan pembinaan dan sanksi tegas, mulai dari hukuman disiplin hingga sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka.
Survei: 45 Persen Warga Sumbar Masih Ragu Memilih Kandidat Perempuan
Jum'at, 30/Okt/2020 13:04 WIB
Survei: 45 Persen Warga Sumbar Masih Ragu Memilih Kandidat Perempuan
Pengambilan sampel diacak secara proporsional dengan memperhatikan keterwakilan jumlah penduduk dan karakteristik penduduk yang ada di kabupaten/kota dengan margin of error dari sampel sebesar 2,9 persen.
KPUD Bali Bersama Somvir, Margarito Kamis: Dana Kampanye Harus Lapor
Senin, 12/Okt/2020 10:13 WIB
KPUD Bali Bersama Somvir, Margarito Kamis: Dana Kampanye Harus Lapor
Beredar draf laporan pemasukan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) salah anggota DPRD Propinsi Bali dari Fraksi NasDem, Dr. Somvir. Diketahui, pria berdarah India ini anggota DPRD Propinsi Bali Periode 2019-2025. Somvir lolos ke senayan dengan akumulasi 10 ribu suara
Bawaslu Temukan 36.398 Data Ganda Pemilih Jelang Pilkada Kota Medan
Selasa, 06/Okt/2020 23:38 WIB
Bawaslu Temukan 36.398 Data Ganda Pemilih Jelang Pilkada Kota Medan
Fadly merinci, data ganda tersebut terdiri dari ganda nama, tanggal lahir dan alamat. Selain itu, hal lain yang mereka temukan terdapat 30 data pemilih dalam 1 KK namun beda TPS (Tempat Pemungutan Suara).
Survei: Mayoritas Publik Tolak Pilkada Serentak di Tengah Pandemi
Kamis, 01/Okt/2020 13:04 WIB
Survei: Mayoritas Publik Tolak Pilkada Serentak di Tengah Pandemi
Menurut Andreas, publik lebih menginginkan pilkada ditunda hingga wabah Covid-19 bisa dikendalikan. Sebagai catatan, pemerintah telah satu kali menunda pilkada dari jadwal sebelumnya pada 9 September 2020, dengan alasan yang sama.
Bawaslu Jabar Desak Pemda Copot Iklan Petahana yang Maju di Pilkada 2020
Selasa, 29/Sep/2020 12:49 WIB
Bawaslu Jabar Desak Pemda Copot Iklan Petahana yang Maju di Pilkada 2020
Dia menjelaskan, contoh temuan foto atau iklan yang yang dimaksud ialah suruhan penggunaan masker, sosialisasi protokol kesehatan Covid-19, dan sosialisasi publik lainnya.
Jubir Presiden: Pilkada 2020 Tak Ditunda demi Menjaga Hak Konstitusi Rakyat
Senin, 21/Sep/2020 13:26 WIB
Jubir Presiden: Pilkada 2020 Tak Ditunda demi Menjaga Hak Konstitusi Rakyat
Fadjroel menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo telah menegaskan penyelenggaraan pilkada tidak bisa menunggu pandemi berakhir, karena tidak ada satupun negara yang mengetahui kapan pandemi Covid-19 akan berakhir.
Kemendagri Bahas Revisi PKPU Bolehkan Kerumunan Saat Kampanye Pilkada
Minggu, 20/Sep/2020 19:40 WIB
Kemendagri Bahas Revisi PKPU Bolehkan Kerumunan Saat Kampanye Pilkada
Tito mengatakan bahwa revisi PKPU harus melarang semua kerumunan-kerumunan sosial. Selain itu, revisi PKPU juga mengatur mengenai adanya rapat fisik terbatas dengan kombinasi rapat secara virtual.
Mendagri: Jangan Ada Gambar Kepala Daerah di Bansos
Minggu, 02/Agu/2020 16:19 WIB
Mendagri: Jangan Ada Gambar Kepala Daerah di Bansos
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa bantuan sosial dalam rangka menanggulangi dampak pandemi Covid-19 yang dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) jangan dipolitisasi untuk kepentingan politik petahana dalam pemilihan kepala daerah. Jangan ada gambar kepala daerah dalam paket bantuan.