Senin, 26/Okt/2020 05:20 WIB
Facebook
Twitter
search
Home
Nasional
Politik
Pemilu
Peristiwa
Hukum
Kriminal
Korupsi
Perdata
Taniaga
Nusantara
Diskursus
Sosok
Wawancara
Analisis
Opini
Bedah Kasus
Ekonomi
Gaya Hidup
search
politik
Jokowi: Regulasi dan Birokrasi Indonesia Paling Rumit di Dunia
Dia mengatakan pemerintah berketetapan untuk melakukan reformasi struktural, membenahi regulasi dan birokrasi secara besar-besaran.
Ini Catatan DPR terkait Perpres Pelibatan TNI Tangani Terorisme
Partai Golkar Kritik Pemerintah Melalui Stand Up Comedy
Kapan Masyarakat Bisa Akses UU Cipta Kerja?
Jum'at, 23/Okt/2020 19:56 WIB
JK Ketemu Paus Fransiskus di Vatikan Bahas Perdamaian Dunia
Kepada seluruh anggota Dewan Juri, Paus Fransiskus juga berpesan agar bersikap obyektif dalam memberikan penilaian terhadap nominasi peraih penghargaan.
Jum'at, 23/Okt/2020 16:12 WIB
Penjelasan Istana Soal Penghapusan Pasal 46 dalam UU Cipta Kerja
Pasal 46 tersebut sejatinya merupakan Pasal 46 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang sebelumnya tercantum dalam naskah UU Cipta Kerja setebal 812 halaman yang dikirimkan DPR kepada Presiden Jokowi pada hari Rabu (14/12).
Kamis, 22/Okt/2020 19:03 WIB
Tak Ladeni Demonstran, Jokowi Dinilai Telah Menampilkan Watak Aslinya
Feri menyebut sikap tersebut menandakan Jokowi telah berubah dibandingkan saat dirinya berada di Solo. Menurutnya pada periode ke dua ini terdapat banyak kutukan dan muncul wajah sesungguhnya dari Jokowi.
Rabu, 21/Okt/2020 15:12 WIB
Kaum Milenial Didorong Majukan Bidang Pertanian
Pasal 28 H mengenai hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan.
Rabu, 21/Okt/2020 13:01 WIB
Jokowi Terima Surat Kepercayaan dari 7 Dubes Negara Sahabat
Presiden Indonesia Joko Widodo menerima surat kepercayaan dari tujuh duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) dari negara sahabat. Penyerahan surat kepercayaan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat tersebut digelar di Ruang Kredensial Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, (21/10) .
Rabu, 21/Okt/2020 12:49 WIB
DPR Klaim UU Ciptaker Larang Perusahaan Kurangi Upah Buruh
Supratman mengatakan nomenklatur upah minimum sektoral dalam pasal 89 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memang sudah disepakati oleh DPR dan Pemerintah untuk dihapuskan dengan UU Cipta Kerja.
Selasa, 20/Okt/2020 21:57 WIB
Setahun Jokowi-Ma`ruf, Boni Hargens Soroti Kondisi Politik Istana hingga KAMI
Menurut Boni, ini bukan salah partai pemerintah tetapi karena partai oposisi belum memperlihatkan praktik oposisi yang cukup bermutu dalam proses legislatif dan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh.
Selasa, 20/Okt/2020 21:39 WIB
Moeldoko Klaim Pemerintah Memikirkan Kepentingan Buruh di UU Ciptaker
Menurut Moeldoko, pemerintah selalu memikirkan kepentingan buruh. Namun, pemerintah juga harus memikirkan kebijakan untuk mempermudah masyarakat mendapat pekerjaan.
Selasa, 20/Okt/2020 20:05 WIB
Bakal Lahir Ratusan Aturan Turunan dari UU Ciptaker
Aturan turunan berupa PP dan peraturan presiden (perpres) akan diselesaikan paling lambat 3 bulan setelah diundangkan, demikian kata Presiden RI Joko Widodo dalam keterangan pers terkait dengan UU Cipta Kerja dari Istana Kepresidenan RI, Bogor, Jumat (9/10).
Selasa, 20/Okt/2020 11:35 WIB
Setahun Jokowi-Ma`ruf: Resesi Demokrasi, Pelanggaran HAM Menyubur
KontraS menjelaskan resesi demokrasi tersebut prosesnya sudah berlangsung sejak lama dan akan membahayakan kondisi demokrasi di Indonesia. Hal ini juga dinilai berpotensi menyuburkan pelanggaran HAM di Indonesia.
Senin, 19/Okt/2020 21:32 WIB
Setahun Jokowi-Ma`ruf: Komunikasi Membingungkan, Menteri Cari Panggung
Bamsoet juga mendorong pemerintah untuk terus berupaya dalam mengedepankan kesehatan masyarakat dan menyelamatkan perekonomian nasional, dengan melakukan berbagai cara dan strategi yang fleksibel, cepat, dan tepat, serta mengoptimalkan pelaksanaan program Penyelamatan Ekonomi Nasional.
Senin, 19/Okt/2020 14:44 WIB
Dua Mantan Politisi Demokrat Sindir Anies Baswedan Kadrun hingga Bodoh
Dua mantan politisi Partai Demokrat kompak menyindir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyetujui keterlibatan anak-anak dalam aksi demonstrasi menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (UU Ciptaker). Politikus PDI Perjuangan, Ruhut Sitompul misalnya menyebut Anies sebagai gubernur kadrun dalam cuitannya melalui akun @ruhutsitompul, Senin (19/10).
Senin, 19/Okt/2020 11:26 WIB
Agenda Munas MUI, Bahas Fatwa Periode Jabatan Presiden hingga Paham Komunis
Ketua Tim Materi Fatwa Munas MUI Asrorun Niam Sholeh mengatakan bahwa pembahasan fatwa mengerucut pada tiga bidang, yaitu masalah sosial budaya, ibadah, dan ekonomi syariah.
Sabtu, 17/Okt/2020 11:46 WIB
Nasdem: Klaster Koperasi-UMKM di UU Ciptaker Buka Peluang Kerja
Hayono mengatakan, melalui regulasi baru Koperasi dan UMKM, lapangan kerja diharapkan lebih terwujud, apalagi di masa pandemik Covid-19, banyak pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan mencari lapangan kerja baru.
Jum'at, 16/Okt/2020 12:21 WIB
Menko Luhut Akui Omnibus Law Ciptaker Tak Sempurna
Luhut menuturkan kala itu ia mengumpulkan pakar-pakar hukum dalam inisiasi Omnibus Law. Namun, pembahasan baru benar-benar dikerjakan lebih lanjut setelah Pilpres 2019.
Jum'at, 16/Okt/2020 12:03 WIB
Indonesia Didekati Rusia dan China Jadi Alasan AS Terima Kembali Prabowo
Namun sejak diangkat menjadi Menteri Pertahanan RI tahun lalu, Pemerintahan Trump telah menganggap Prabowo sebagai tokoh kunci untuk memperdalam hubungan pertahanan dengan Indonesia.
Kamis, 15/Okt/2020 23:02 WIB
Gubernur Wahidin Halim: Orang Banten Pancasilais Sejak Zaman Kesultanan
Menurut Wahidin, hal itu bisa ditunjukkan dengan keberadaan gereja, kelenteng, serta beberapa suku yang tinggal di Banten.
Kamis, 15/Okt/2020 22:49 WIB
ICW: Pilkada Tak Langsung Bukan Solusi Cegah Korupsi
Dari segi regulasi, katanya, masih membuka ruang, kemudian perilaku atau cara kandidat untuk memenangkan pilkada, dan perilaku partai yang menerapkan mahar politik. "Kemudian, minimnya pendidikan politik kepala masyarakat," katanya.
Kamis, 15/Okt/2020 17:23 WIB
Aktivis 98 Usulkan Dialog Nasional Resmi Pro dan Kontra soal Omnibus Law
Aznil memahami Omnibus Law ini memiliki semangat yang baik terkait masa depan Indonesia. Para stakeholder juga secara maraton memberikan klarifikasi dari berbagai forum.
Rabu, 14/Okt/2020 19:39 WIB
Wacana Provinsi Sunda, Ridwan Kamil: Sudut Paling Barat Bukan Jabar, Tapi Banten
Kang Emil mengatakan pihaknya harus melihat secara fundamental pemilihan Jawa Barat sebagai nama provinsi juga bukan dikarenakan daerah ini berada di pulau Jawa bagian paling barat karena secara letak geografi yang ada di paling barat pulau Jawa adalah Provinsi Banten.
Rabu, 14/Okt/2020 13:38 WIB
Gatot Nurmantyo Duga Ponsel Sejumlah Tokoh KAMI Disadap
Gatot mengakui penangkapan sejumlah jajaran KAMI dilakukan Polri berdasarkan alat bukti percakapan grup WhatsApp yang mengandung penghasutan ujaran kebencian, berdasarkan suku, agara, ras dan antargolongan atau SARA. Namun, Gatot menilai penangkapan Polri terhadap sejumlah petinggi KAMI bersifat prematur.
Rabu, 14/Okt/2020 12:28 WIB
DPR Klaim UU Ciptaker Tekan Angka Pengangguran
Pengamat Ekonomi INDEF, Bhima Yudhistira Adhinegara mengungkapkan Omnibus Law Cipta Kerja (UU Ciptaker) bukanlah solusi yang tepat terutama saat berhadapan dengan situasi faktual saat ini (Covid-19). Menurutnya yang harus dilihat adalah jangka pendek dan jangka panjang UU Ciptaker dikaitkan dengan situasi hari ini.
Rabu, 14/Okt/2020 11:53 WIB
PKS Kritik Penangkapan Anggota KAMI: Waktu yang akan Menjawabnya
Menurut Mardani, selama ini UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sering dijadikan dasar untuk menangkap seseorang. Seharusnya, kata Mardani, didudukkan proporsinya sesuai dengan hak dasar kebebasan menyampaikan pendapat dan hak berserikat.
Selasa, 13/Okt/2020 20:15 WIB
Bawaslu: Langgar Protokol Kesehatan Saat Kampanye Bisa Dipidana
Ketua Bawaslu Cianjur Usep Agus Zawari mengatakan, sepanjang tahapan kampanye pihaknya menugaskan Panwaslu di masing-masing kecamatan hingga tingkat desa, untuk memberikan peringatan pada pasangan calon yang melanggar protokol kesehatan.
Selasa, 13/Okt/2020 20:06 WIB
DPR: Naskah Final final UU Cipta Kerja 812 Halaman
Azis Syamsuddin menegaskan bahwa UU Cipta Kerja yang resmi hanya berisi 488 halaman. Namun, apabila ditambah dengan jumlah halaman penjelasan UU Omnibus Law tersebut, totanya menjadi 812 halaman.
Selasa, 13/Okt/2020 17:25 WIB
Presiden Jokowi Diminta Terbitkan Perppu UU Cipta Kerja
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah berinisiatif mengakhiri polemik undang-undang (UU) Cipta Kerja dengan segera merancang dan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan atau tindak lanjut UU Cipta Kerja
Selasa, 13/Okt/2020 17:05 WIB
Ma`ruf Amin: Jika Keberatan dengan RUU Cipta Kerja, Jangan Buat Kegaduhan
Ma`ruf mengatakan, hal-hal yang dipersoalkan beberapa kalangan disebabkan kekeliruan penyampaian informasi dan kesalahan penerimaan terhadap konten Omnibus Law UU Cipta Kerja itu.
Selasa, 13/Okt/2020 14:15 WIB
Bambang Soesatyo: Pemerintah Perlu Bantu UMKM
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong pemerintah untuk terus menjalankan stimulus ekonomi dan program digitalisasi Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM) secara optimal. Hal tersebut diutarakan Bambang menyikapi dampak yang dialami sektor UMKM saat pandemi Covid-19.
Selasa, 13/Okt/2020 13:03 WIB
KPU Diminta Fokus Maksimalkan Persiapan Pilkada 2020
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyikapi pernyataan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM (Kemenko Polhukam) yang mengakui ada kemungkinan tingkat partisipasi pemilih rendah pada Pilkada 2020 mendatang.
Minggu, 11/Okt/2020 17:25 WIB
Tak Mau Jadi Penjilat, Ferdinand Hutahaean Mundur dari Partai Demokrat
Ossy juga menyampaikan semoga Ferdinand mendapatkan sukses yang sama dalam pengabdian yang baru di luar Partai Demokrat. Menurut Ossy, Ferdinand Hutahaean sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro (Kabiro) di bawah Departemen Energi, Lingkungan Hidup, Riset dan Teknologi yang diketuai oleh Rusda Mahmud.
Sabtu, 10/Okt/2020 20:10 WIB
Sandiaga Uno Belum Terima Penugasan Jadi Jurkam Gibran
Informasi yang diterimanya hingga Sabtu petang, Sandiaga Uno belum mendapatkan penugasan untuk menjadi juru kampanye di daerah tertentu, termasuk Kota Solo untuk paslon Gibran-Teguh.
Sabtu, 10/Okt/2020 12:12 WIB
Partai Demokrat Bantah Demo UU Ciptaker Didanai SBY
Partai Demokrat membantah sejumlah tudingan sebagai dalang dibalik aksi masa yang menolak UU Cipta Kerja (Ciptaker) pada Kamis (8/10). Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Ossy Dermawan menjelaskan terdapat pihak tertentu yang berusaha memfitnah Partai Demokrat dan Cekias sebagai dalang dari demonstrasi tersebut.
Jum'at, 09/Okt/2020 21:56 WIB
KAMI Kritik Jokowi Soal PP dan Perpres UU Ciptaker: Secara Substansi Tidak Siap
Jokowi mengatakan UU Ciptaker memerlukan banyak sekali PP dan Perpres. Untuk itu, ia membuka berbagai usulan dari seluruh lapisan masyarakat terkait penyusunan aturan turunan tersebut.
Kamis, 08/Okt/2020 21:12 WIB
Penjelasan Benny K Harman Soal Video Dukung RUU Ciptaker
Benny mewakili Fraksi Demokrat dalam kesempatan itu menyatakan menolak klaster ketenagakerjaan dimasukan dalam RUU Cipta Kerja dan akan berjuang hingga pengambilan keputusan di Rapat Paripurna.
Kamis, 08/Okt/2020 18:04 WIB
Petugas Gereja Katolik Ditembak, DPR Minta Jokowi Tarik Pasukan TNI dari Papua
Mandenas mengaku kaget mendengar Duwitau menjadi korban penembakan karena pada pertengahan September lalu, Pendeta Yeremia Zanambani juga ditemukan tewas karena ditembak dan pelakunya belum diketahui.
Kamis, 08/Okt/2020 13:34 WIB
Belum Memuaskan Rakyat NTT, Ini Rapor Merah Ansi Lema Selama Setahun di Senayan
Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Yohanis Fransiskus Lema telah genap satu tahun menjabat sebagai perwakilan masyarakat Daerah Pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Timur (NTT) II. Dalam laporan kinerja satu tahunnya, pria yang akrab disapa Ansy tersebut telah menyalurkan sejumlah bantuan senilai Rp 4,6 miliar dan alat mesin pertanian (alsintan) sejumlah 185 unit kepada masyarakat NTT.
Kamis, 08/Okt/2020 13:19 WIB
Konsisten Tolak RUU Ciptaker, AHY Sebut Benny Harman Macan Parlemen
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut Benny Kabur Harman (BKH) sebagai macan parlemen. Hal itu diungkapkan AHY untuk mengapresiasi BKH yang memimpin fraksi Demokrat lakukan aksi walk out dari ruangan sidang paripurna UU Cipta Kerja, Senin (5/10).
Rabu, 07/Okt/2020 16:14 WIB
DPD RI Usul 5 RUU Masuk Prolegnas 2021
Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI melakukan finalisasi usul DPD RI untuk Prolegnas Prioritas Tahun 2021 secara virtual (7/10/2020). Dalam rapat tersebut diputuskan bahwa DPD RI mengusulkan lima RUU usulan dari Alat Kelengkapan DPD RI untuk masuk ke Prolegnas tahun 2021.
Rabu, 07/Okt/2020 15:47 WIB
Serikat Buruh Internasional Desak Indonesia Cabut UU Ciptaker
Secara keseluruhan, SBI melihat UU tersebut menempatkan kepentingan dan tuntutan investor asing di atas pekerja, masyarakat, dan lingkungan. UU tersebut, lanjutnya, mengurangi hak-hak tenaga kerja dan akan menyebabkan harga yang lebih tinggi bagi konsumen serta berkurangnya kapasitas pemerintah untuk merencanakan transisi yang adil dan merata.
Rabu, 07/Okt/2020 13:32 WIB
Respon Negatif Investor Global, Demo Buruh Meluas, MPR Minta Pemerintah Evaluasi RUU Ciptaker
Dia menyoroti alasan Pemerintah dan beberapa fraksi di DPR RI yang menyetujui RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) menjadi UU karena tidak hanya rakyat dan buruh yang menolak, berbagai lembaga investor global pun menyatakan keprihatinannya.
Rabu, 07/Okt/2020 11:39 WIB
PKS: UU Ciptaker Ulang Kebijakan Rezim Orba, Karpet Merah bagi Investor China
Wakil Ketua Fraksi PKS ini juga memandang situasi geopolitik ekonomi terutama adu pengaruh dalam perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat akan semakin menyulitkan Indonesia jika tidak melakukan pembenahan sistemik terhadap kelemahan fundamental ekonomi yang ada.
Selasa, 06/Okt/2020 17:36 WIB
Partai Demokrat Beberkan 5 Alasan Tolak RUU Ciptaker
Partai Demokrat membeberkan alasan menolak RUU Cipta Kerja yang baru saja disahkan Senin (5/20). Kepala Badan Komunikasi Strategis, DPP Partai Demokrat, Ossy Dermawan mengungkapkan partai Demokrat memiliki sejumlah alasan penolakan tersebut di antaranya karena terkesan memaksa di tengah krisis pandemi Covid-19.
Selasa, 06/Okt/2020 11:59 WIB
Demokrat: RUU Ciptaker Dibuat untuk Kepentingan Pengusaha di Lingkaran Jokowi
Benny mengatakan, sejak awal fraksi Demokrat meminta supaya pembahasan RUU di Badan Legisla (Baleg) ditolak. Tujuannya agar pemerintah dan DPRT fokus pada penanganan Covid-19, dan nanti, memiliki waktu lebih luas untuk mendalami RUU.
Senin, 05/Okt/2020 18:53 WIB
RUU Ciptaker Disahkan Jadi UU, Partai Demokrat Walk Out dari Rapat Paripurna
Aksi walk out fraksi Demokrat berawal dari sikap salah satu anggotanya, Benny Benny K. Harman yang menginterupsi agenda selanjutnya yang akan mendengarkan pandangan pemerintah setelah semua fraksi menyampaikan pandangannya terkait dengan RUU Ciptaker.
Senin, 05/Okt/2020 15:56 WIB
Survei: Kepuasan Publik ke Jokowi Masih Tinggi Soal Penanganan Covid-19
Di tengah tingginya kepuasan terhadap Jokowi, catatan perlu diberikan kepada para pembantu di kabinet. Setidaknya ada sembilan menteri yang dipandang publik kinerjanya paling buruk dengan penilaian di bawah 1 persen.
Senin, 05/Okt/2020 14:28 WIB
Pengamat Nilai RUU Ciptaker Cepat Selesai karena Pesanan
Kerja cepat Baleg dinilai Lucius sebagai bentuk menghindari aspirasi publik. Dengan memanfaatkan pandemi Covid-19 yang tengah terjadi, meskipun DPR mengklaim pembahasan RUU Cipta Kerja dilakukan transparan
Senin, 05/Okt/2020 14:01 WIB
KSPI Pastikan 2 Juta Buruh Mogok Nasional Tolak RUU Ciptaker
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal memastikan kalangan buruh akan mogok nasional selama tiga hari dimulai besok, Selasa (6/10). Hal itu dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap RUU Cipta Kerja.
Minggu, 04/Okt/2020 23:09 WIB
Dari Jawa Tengah, KAMI Deklarasi Dukung Pemerintah
Ia mengatakan KAMI mengajak seluruh komponen bangsa agar kembali kepada tujuan bernegara di dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Minggu, 04/Okt/2020 05:02 WIB
RUU Ciptaker Disetujui DPR Jadi UU, Minus Demokrat dan PKS
Menurut dia, RUU Ciptaker merupakan RUU pertama yang setiap pembahasannya dilakukan secara terbuka dan transparan yang disiarkan melalui TV Parlemen dan media sosial DPR sebagai komitmen terhadap reformasi parlemen.
Sabtu, 03/Okt/2020 14:10 WIB
PAN: Slogan Amien Rais Sudah Tak Berlaku Lagi
Guspardi Gaus angkat bicara mengenai pemberitaan deklarasi Partai Ummat oleh Amien Rais yang pernah menjabat sebagai ketua MPR. Sebagai kader partai dirinya menilai mendirikan partai adalah hak politik setiap anak bangsa yang dijamin oleh konstitusi.
