Hoaks Pilkada, Bagaimana Menangkalnya?
search

Hoaks Pilkada, Bagaimana Menangkalnya?

Zona Barat
Stop hoaks--Foto: Ilustrasi

Politeia.id--Hasil pemilihan kepala daerah serentak pada 270 daerah di Indonesia tinggal menghitung jam saja. Gong Pemberlakuan masa tenang dalam pemilihan kepala daerah telah dibunyikan dua hari sebelumnya yaitu pada tanggal 6 desember.

Masa tenang diberlakukan agar semua alat peraga kampanye yang telah dipasang sebelumnya pada ruang publik dibersihkan, kemudian agar suasana di daerah penyelenggaraan pilkada bisa lebih teduh dan tenang menjelang pemungutan suara nantinya berlangsung, yang terpenting adalah kondisi ini memberi ruang dan kesempatan bagi masyarakat untuk bisa merefleksikan kembali mengenai calon pemimpin yang akan dipilihnya sebagai sebuah pilihan yang tepat.

Namun sepanjang pelaksanaan pemilihan kepala daerah, masa-masa tenang seperti ini terkadang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu sebagai sebuah momentum untuk lebih memastikan keterpilihan calon usungannya oleh masyarakat melalui berbagai cara seperti black campign atau praktik-praktik pembagian uang kepada masyarakat ataupun pelemahan elektabilitas calon lain melalui penyebaran kabar dan berita bohong lainnya ke tengah masyarakat.

Saat ini , ruang digital kerap dijadikan sebagai ladang subur tumbuhnya peredaran berita hoaks atau kabar bohong. Bahkan, hoaks kerap dijadikan senjata untuk para tim sukses untuk menyerang lawan politik.

Hal ini terus menerus diproduksi agar mengubah pandangan masyarakat mengenai salah satu kandidat tertentu dalam kontestasi pilkada, penggiringan opini masyarakat mengenai salah satu pasangan calon agar tidak terpilih merupakan strategi yang sering dipakai.

Di era teknologi dan informasi yang semakin canggih saat ini, ruang digital menjadi media kampanye yang paling efektif apalagi saat pandemi covid saat ini yang mengharuskan tatap muka secara langsung dipersempit ruangnya.

Pemanfaatan media elektronik atau media online untuk mengambil hati masyarakat agar memilih salah satu kandidat adalah hal yang positif dan kreatif mengingat rata-rata penduduk Indonesia saat ini telah menggunakan media sosial sebagai sarana berkomunikasi dan lain sebagainya

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mastel (2017) menyebutkan bahwa saluran yang banyak digunakan dalam penyebaran hoax adalah situs web, sebesar 34,90%, aplikasi chatting (WhatsApp, Line, Telegram) sebesar 62,80%, dan melalui media sosial (Facebook, Twitter, Instagram, dan Path) yang merupakan media terbanyak digunakan yaitu mencapai 92,40% (dewantara:2017).

Sementara itu menurut Survei CIGI memaparkan bahwa Facebook merupakan medsos yang banyak digunakan untuk menyebar hoaks dan masyarakat Indonesia sebanyak 84 % setuju dengan anggapan seperti itu sedangkan 12 % lainnya memilih untuk tidak setuju (katadata.co.id).

Senada dengan hal di atas Kementerian Komunikasi dan Informasi melalui Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Widodo Muktiyo mengatakan bahwa saat ini menemukan 8hoaks berkaitan dengan Pilkada 2020 setiap hari di ruang digital.

Temuan konten hoaks itu selalu ditangani Kementerian Kominfo bersama dengan Badan Pengawas Pemilu. Salah satu contohnya adalah hoaks soal surat perintah surat palsu beredar dari gubernur untuk kemudian meminta dana pengamanan Pilkada , itu tersebar di Kaltim, Sumbar, Sumut, NTB, bahkan di Papua.

Kondisi ini tentunya sangat memprihatinkan dan mencederai pesta demokrasi yang perlahan-lahan ingin ditingkatkan kualitasnya.

Antisipasi Hoaks saat Pilkada

Euforia pesta demokrasi sejatinya mengharuskan kita untuk terlibat aktif dan partisipatif di dalamnya. Keterlibatan masyarakat untuk menentukan pemimpin yang tepat untuk masa jabatan 5 tahun sangat dibutuhkan.

Keterlibatan tidak sekadar memilih seorang pemimpin tetapi bermula dari keikutsertaan bersuara, mengemukakan gagasan/ide dan permasalahan kepada setiap calon yang datang berkampanye agar bisa didengar, dilihat dan dirasakan langsung oleh kandidat tersebut serta menghasilkan sebuah kebijakan yang tepat fokus dan locus mengenai problematika yang dihadapi masyarakat saat kandidat tersebut terpilih nantinya.

Kemampuan literasi digital yang baik perlu ditingkatkan demi menunjang penyerapan informasi yang positif . Aktivitas penyampaian pesan atau seruan melalui media sosial akan mendorong dan memotivasi para warganet untuk memainkan gawainya.

Tetapi seringkali juga sering ditemui kesalahan dalam penggunaan bahasa sehingga menimbulkan miskomunikasi antara pembuat dan pembaca. Selain itu dalam penggunaaan bahasa dalam berkomunikasi juga seringkali dijumpai penyalahgunaan bahasa seperti penyebaran berita bohong.

Untuk menangkal setiap isu-isu yang bertebaran ditengah masyarakat baik itu melalui media sosial atau platform digital lainnya masyarakat wajib untuk melakukan filterisasi terhadap setiap informasi yang ingin dikonsumsi apabila ada yang kecenderungan yang mengarah kepada berita bohong dengan tujuan membuat polarisasi bagi masyarakat maka masyarakat bisa melakukan self-reported terhadap kegiatan penyebaran berita hoaks tersebut dan melaporkannya kepada Badan Pengawas Pemilu setempat.

Apabila ada berita yang telah dipastikan sebagai berita hoaks yang ditemukan diplatform digital maka masyarakat juga bisa membuat klarifikasi dan kemudian mempublikasikan berita tersebut dengan men-sharenya kepada kanal-kanal lain agar masyarakat lainnya tidak terprovokasi oleh berita hoaks yang beredar. Kalau ada yang mengarah ke tindak pidana maka bisa ditindaklanjuti oleh bawaslu daerah untuk kemudian dilaporkan ke pihak

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar dalam sebuah diskusi daring melalui instagram yang diselenggarakan oleh kominfo memandang partisipasi masyarakat dan mahasiswa akan memperkuat pengawasan konten hoaks di medsos pada Pilkada Tahun 2020 selain itu juga, penting untuk melapor setiap berita atau isu yang terkategori sebagai hoaks kepada badan pengawas pemilu melalui WhatsApp di nomor 0811 1414 1414 maka Bawaslu akan memproses setiap url-url atau laman yang dilaporkan untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan privasi pelapor akan tetap terjaga oleh Bawaslu.

Literasi kepemiluan penting untuk disosialisasikan kepada masyarakat untuk mempermudah menangkal berkembangnya berita hoaks. Kaum muda harus menjadi pejuang kebenaran dan penyampai kebenaran kepada masyarakat baik itu mengenai aturan, tata cara maupun mekanisme kepemiluan,serta aktif terlibat dalam setiap sosialisasi kepemiluan didaerahnya masing masing. Apabila ada informasi yang masuk ke lini massa media sosial masyarakat maka harus diklarifikasi terlebih dahulu.

Kita harus punya tanggung jawab untuk meluruskan setiap informasi yang kita terima. Sebagai kaum muda, kita tidak boleh diam saja , jangan bersikap apatis dan skeptif, kita harus bersuara apabila ada informasi yang meresahkan.

Antisipasi KPU dan Bawaslu melalui kegiatan pemonitoran media sosial untuk mendengarkan segala keluh kesah masyarakat. KPU harus merangkul para jurnalis dan media online untuk mengedukasi masyarakat terkait pilkada serentak yang akan segera diketahui hasilnya beberapa jam lagi.

 

*Rafael Yolens Putera Larung, pegiat demokrasi

Tag:

comments