Rahayu Saraswati Takutkan Politik Uang di Pilkada Tangsel
Politeia.id -- Politikus Partai Gerindra Rahayu Saraswati mengungkapkan toleransi pemilih terhadap politik uang di Pilkada Tangerang Selatan (Tangsel) semakin meningkat tahun ini, salah satunya dipicu oleh situasi pandemi Covid-19 yang memperburuk ekonomi masyarakat.
"Politik uang memang menjadi ketakutan terbesar saya di Tangsel. Apalagi karena pandemi, ekonomi masyarakat menurun, pemilih bahkan sudah berani meminta langsung amplop pada saat saya melakukan sosialisasi di lapangan," cerita Sara, panggilan akrabnya, saat menjadi pembicara dalam diskusi Vox Point Indonesia bertema Sukses Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemi, Senin (7/12).
Keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ini mengatakan masifnya praktek politik uang di Tangsel sudah terekam dalam survei-survei beberapa lembaga survei, sembari meminta penyelenggara pemilu untuk giat melakukan pengawasan terutama pada masa tenang seperti saat ini.
Terbaru, hasil survei Indikator Politik menunjukkan sebanyak 56,8 persen responden di Tangsel menilai pemberian uang oleh calon kepala daerah dalam Pilkada sebagai hal yang wajar. Survei ini melibatkan 820 responden dari warga Tangsel yang diwawancarai langsung pada 28 Oktober-3 November 2020 dengan tingkat kesalahan ± 3,5 persen.
Direktur Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan dengan hasil survei pada Agustus dan Oktober 2020. Adapun yang menilai wajar pada survei Agustus sebanyak 35,3 persen dan 51,1 persen pada Oktober 2020.
Sara, yang diusung PDI-P, Gerindra, PSI, PAN, dan Hanura di Pilkada Tangsel 2020, menuturkan sikap permisif masyarakat terhadap politik uang dapat dipengaruhi oleh dampak perekonomian yang memburuk akibat pandemi. Selain itu, suplai dari pihak-pihak yang ingin meraup suara dengan cara memberikan uang turut meningkat.
"Karena itu harus ada pengawasan posko antipolitik uang atau apapun namanya, untuk memastikan jangan sampai Pilkada yang seharusnya berjalan demokratis dibajak oleh praktik tersebut," kata Sara yang maju bersama Muhamad, mantan sekretaris daerah Tangsel yang mengundurkan diri seiring pencalonan dirinya di Pilkada 2020.
Sara juga menyoroti kemungkinan tingkat golput di Tangsel yang berpotensi meningkat karena khawatir terhadap pandemi corona. Mengenai angka partisipasi pemilih di Tangsel, Sara mengakui tidak pernah lebih dari 60 persen. Pada Pilkada 2017 misalnya, angka partisipasi pemilih di Tangsel hanya 56 persen.
Karena itu, ia meminta masyarakat Tangsel untuk lebih proaktif dan berpartisipasi dalam Pilkada, bentuk tanggung jawab tertinggi warga terhadap negara.
Pada kesempatan yang sama, Eusebius Binsasi, calon Wakil Bupati Timor Tengah Utara (TTU), NTT, mengatakan protokol kesehatan menjadi kunci sukses Pilkada serentak 2020. Jangan sampai Pilkada ini berkontribusi terhadap peningkatan kasus atau menjadi kluster baru penularan.
"Gelaran Pilkada dapat berlangsung aman apabila semua pihak disiplin protokol kesehatan serta mengikuti aturan yang ditetapkan KPU. Semoga Pilkada tahun ini berlangsung aman dan sukses," kata mantan Dirjen Bimas Katolik itu.
Sementara itu, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Heroik M. Pratama mengatakan keselamatan penyelenggara dan masyarakat mesti jadi prioritas penyelenggaraan Pilkada serentak tahun ini.
Karena itu ia meminta KPU dan Bawaslu memastikan distribusi alat pelindung diri (APD) yang akan digunakan saat pemungutan suara segera terpenuhi, memastikan protokol kesehatan pemilih di TPS, dan memastikan jalannya proses Pilkada berlangsung aman dan tertib.
Selain itu, Heroik mendesak kepada para pasangan calon (paslon), tim kampanye, sukarelawan, dan semua pihak yang terkait dengan pemenangan agar menahan diri dan tidak lagi melaksanakan aktivitas kampanye pada masa tenang menjelang pemungutan suara Pilkada 2020.
Pernyataan Sikap Vox Point Indonesia
Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Vox Point Indonesia menyampaikan pernyataan sikap terkait Pilkada 2020.
Pertama, Pilkada sebagai wujud dari mekanisme kedaulatan rakyat, hendaklah dilaksanakan dengan menerapkan prinsip Luber (Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia).
Kedua, semua pihak yang terlibat dalam proses Pilkada, baik Penyelenggara, Pengawas, maupun Media dan Masyarakat Sipil hendaklah bertindak profesional dan terukur, demi menjamin kualitas proses dan hasil dari Pilkada itu sendiri.
Ketiga, sebagai manifestasi dari hak dan kewajiban warga negara, pemilih hendaklah menggunakan hak Politik untuk berpartisipasi secara aktif dalam Pilkada, 9 Desember 2020.
Keempat, pemilih hendaklah memahami secara sadar dan bertanggung jawab bahwa, Pilkada kali ini dilaksanakan di tengah situasi pandemi Covid-19, sehingga diperlukakn kemampuan dan kemauan untuk mengikuti protokol kesehatan demi menghindari terjadinya cluster baru pada semua simpul penyelenggaran Pilkada.
Kelima, untuk menjamin kualitas demokrasi yang sehat, pemilih hendaknya tidak memilih berdasarkan SARA (Suku Agama Ras dan Antargolongan), tetapi lebih berorientasi kepada kredibilitas pasangan calon.
Keenam, menggunakan masa tenang sebagai momen kontemplasi untuk memantapkan pilihan, kesempatan menumbuhkan spiritualitas kolektif untuk merekatkan ikatan persaudaraan dan menurunkan tensi ketegangan politik.
Ketujuh, khusus kepada para Voxian di seluruh Indonesia, agar berpartisipasi secara aktif dalam Pilkada, dengan menjadikan diri dan organisasi sebagai teladan terbaik dalam berdemokrasi, menjunjung tinggi nilai etika dan moral, serta bersama komponen masyarakat lainnya menegakkan ketertiban sosial, menjadi pemersatu bangsa di tengah masyarakat.
Kedelapan, para Voxian di seluruh Indonesia hendaklah secara konsisten mengedukasi masyarakat untuk mendukung para Voxian yang menjadi peserta Pikada 9 Desember 2020 ini.
comments