BPIP: Pencegahan Korupsi harus Mulai dari Pendidikan Keluarga
search

BPIP: Pencegahan Korupsi harus Mulai dari Pendidikan Keluarga

Zona Barat
Acara KPK mendengar ini salah satunya dalam rangka menyambut Peringatan Hari Korupsi Sedunia (Harkordia) yang salah satu fokusnya adalah publik memiliki posisi strategis dalam berpartisipasi sebagai pihak yang ikut terlibat dalam upaya pencegahan tindak korupsi. Foto: Istimewa

Politeia.id--Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susestyo mengatakan pencegahan korupsi yang harus dimulai dari pendidikan keluarga.

“Pencegahan korupsi sebenarnya harus dimulai dari pendidikan keluarga. Harus diajarkan kejujuran dan keterbukaan sejak anak-anak,” jelas Benny dalam sebuah acara bertajuk "KPK Mendengar" yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Senin (7/12).

Menurut dia, hilangnya konten keteladanan dan moralitas di televisi dan media massa juga dirasakan saat ini yang berpengaruh kepada pola prilaku generasi muda, saat ini televisi memperlihatkan konten terkait hedonisme.

“Hilangnya Program di TV publik tentang moralitas dan keteladanan juga sudah mulai hilang sehingga akhirnya korupsi baik besar maupun kecil seakan tak bersalah. Malah sekarang mempertontonkan terkait hedonisme,” ujarnya.

Saat ini yang harus diperhatikan adalah masyarakat membutuhkan teladan khususnya dalam pengamalan nilai Pancasila. Benny beranggapan masyarakat khususnya anak- anak rinduk sosok teladan.

"Di ruang publik kita mengalami krisis sosok teladan atau role model. Seharusnya setiap sila terlihat dalam setiap tindakan dan ada role modelnya," kata Benny.

Selain itu, Benny mengatakan ruang publik harus diisi dengan konten positif yang menanamkan dan mengamalkan nilai Pancasila.

Tantangan saat ini, kata dia, yaitu bagaimana memasukan nilai Pancasila ke dalam hal-hal kekinian dan model pembinaan yang aplikatif dengan sistem digital.

Benny menambahkan bahwa seharusnya birokrasi harus bisa menjadi faktor pendorong kesejahterana ekonomi bagi masyarakat.

“Seharusnya birokrasi harus menjadi faktor pendorong kesejahteraan ekonomi rakyat bukan malah sebaliknya menjadi penghambat. Penting untuk tidak merecoki urusan rakyat maka kemajuan ekonomi akan bertumbuh pesat,” jelasnya.

Selanjutnya budaya korupsi terlanjur sudah membudaya. Benny mengatakan bahwa permberantasan korupsi bisa dikatakan setengah hati.

“Sejauh ini proses pemberantasan korupsi dapat dikatakan setengah hati karena koruptor kakap masih berkeliaran dan bermain dibirokrasi dan kekuasaan yang akhirnya merugikan rakyat dengan berbagai cara. Masalah Ini harus diselesaikan,” tegas Benny.

Benny mengatakan perlunya penguatan birokrasi Pancasila yang dimana para birokrat mampu menjadikan sumber prilaku.

“Birokrasi Pancasil harus ditumbuhkan dimanan Pancasila dijadikan sumber prilaku dan menjadikan birokrasi sebagai perantara keadilan, trasnparan, dan akuntabel,” ungkap Benny

Sebagai tambahan Benny berpesan bahwa perlunya perubahan sistem politik yang dimana negara memberikan anggaran kepada partai politik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan jika ada yang korupsi harus ditindak dan dibubarkan.

“KPK memberikan pengawasan bagaimana memberikan sistem dalam rangka memberantas korupsi dengan membentuk sistem pengawasan dalam pengadaan barang dan jasa,” tutup Benny.

Tag:

comments