Luhut: UU Ciptaker Mulai Efektif Februari 2021
search

Luhut: UU Ciptaker Mulai Efektif Februari 2021

Zona Barat
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. (Foto: BKIPM)

Politeia.id -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan, Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) sudah bisa dilaksanakan pada Februari 2021.

“Saat ini, Omnibus Law Ciptaker sedang dalam tahap finalisasi dan harus sudah diimplementasikan pada bulan Februari tahun 2021," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Politeia.id, Selasa (1/12).

Luhut berharap, dengan adanya UU Ciptaker ini, pemerintah dapat meningkatkan iklim investasi di Indonesia, menyederhanakan persyaratan investasi, melakukan reformasi pajak, serta mendorong perdagangan internasional.

Menko menambahkan, UU Ciptaker merupakan salah satu terobosan pemerintah untuk mengatasi regulasi dan perizinan yang berbelit. Dia menerangkan, latar belakang diterbitkannya UU lantaran Indonesia merupakan negara yang paling kompleks untuk melakukan bisnis akibat banyaknya regulasi.

Meskipun seiring waktu peringkat Kemudahan Berbisnis Indonesia sudah meningkat, angka prosedur bisnis masih menunjukkan nilai yang stagnan dan lebih rumit dibandingkan negara ASEAN lainnya.

"Saat ini, perizinan berusaha akan dilakukan dengan berbasis risiko. Dengan dibuatnya Omnibus Law, pemerintah bertujuan untuk menciptakan bisnis yang lebih baik di Indonesia, agar pendirian usaha menjadi semakin mudah, dan pada akhirnya akan membuka lapangan pekerjaan,” jelas Luhut.

Dia bilang, UU Ciptaker ini sempat menimbulkan kontroversi dan mendapatkan penolakan dari masyarakat. Namun, dia berpendapat saat ini masyarakat sudah lebih tenang dan mau menerima setelah materi mengenai UU dikomunikasikan dan sudah bisa dilihat secara langsung.

Presiden Joko widodo juga telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sesuai dengan pengaturan pada Ketentuan Penutup di Pasal 185, Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini wajib ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan.

Saat ini, pemerintah tengah merampungkan seluruh rancangan peraturan pelaksanaan berupa Draft Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Draft Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres). Terdapat 44 peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang terdiri dari 40 RPP dan 4 RPerpres.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun mengatakan pemerintah membuka ruang kepada masyarakat untuk memberi masukan dan aspirasi terhadap UU Cipta Kerja ini. Untuk itu, Kemenko Perekonomian telah menyediakan wadah melalui Portal Resmi UU Cipta Kerja, yang dapat diakses oleh masyarakat secara online di alamat URL: https://uu-ciptakerja.go.id.

“Sesuai arahan Bapak Presiden, Pemerintah membuka ruang yang seluas-luasnya untuk berbagai masukan dan aspirasi dari masyarakat dan seluruh stakeholders, supaya dapat menampung seluruh aspirasi masyarakat dan agar sejalan dengan tujuan pembentukan UU Cipta Kerja,” ujar Airlangga dalam keterangan tertulis, Minggu (8/11).

Portal UU Cipta Kerja ini sudah dapat diakses oleh masyarakat dan seluruh stakeholders yang akan memberikan masukan ataupun usulan untuk penyempurnaan draft RPP dan RPerpres sebagai pelaksanaan UU Cipta Kerja. Saat ini sudah ada 9 Draft RPP yang bisa diunduh secara lengkap oleh masyarakat melalui Portal Resmi UU Cipta Kerja.

Airlangga pun mengatakan, pemerintah secara resmi mengundang seluruh lapisan masyarakat, publik, dan stakeholders terkait untuk menyampaikan aspirasinya terkait dengan pelaksanaan UU Cipta Kerja. Dia mengatakan, ini bertujuan agar penyusunan RPP dan RPerpres transparan dan melibatkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat.

Tak hanya itu, dia juga memastikan seluruh Kementerian/Lembaga terkait akan melakukan sosialisasi, publikasi dan konsultasi publik terhadap substansi dan materi dari draft 40 RPP dan 4 RPerpres, baik yang akan dilakukan di Jakarta maupun di daerah, agar penyusunan peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja ini dapat menampung masukan semua pihak terkait secara lebih komprehensif.

Sebagai informasi, saat ini terdapat 19 Kementeria/Lembaga yang menjadi penanggung jawab dari Draft RPP/ RPerpres, dan bersama lebih dari 30 kementerian/lembaga lainnya, tengah menyelesaikan penyusunan 44 peraturan pelaksanaan tersebut.

Tag:
comments