3 Wali Kota Cimahi Ditangkap KPK, Sekda: Ini Catatan bagi Kami!
search

3 Wali Kota Cimahi Ditangkap KPK, Sekda: Ini Catatan bagi Kami!

Zona Barat
Wali Kota Cimahi Ajay M Priyatna. Foto: Pikiran Rakyat

Politeia.id--Sekretaris Daerah (Sekda) Cimahi Dikdik S Nugrahawan menyatakan pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi bakal menjadikan peristiwa penangkapan Wali Kota Cimahi Ajay M Priyatna sebagai catatan untuk tidak terulang.

Pasalnya selain Ajay, Wali Kota Cimahi sebelumnya yakni Itoc Tochija dan Atty Suharti juga ditangkap oleh komisi antirasuah tersebut. Sehingga seluruh pucuk pimpinan Pemkot Cimahi, sejak berdirinya kota itu pada tahun 2001, sudah merasakan ditangkap oleh KPK.

"Saya belum bisa berkomentar soal itu, hanya saja dulu yang pernah terjadi, jadi catatan bagi kami untuk tidak terulang," kata Dikdik di Kantor Pemkot Cimahi, Kota Cimahi, Jawa Barat, Jumat (27/11) siang.

Ajay yang merupakan Wali Kota Cimahi ketiga itu, dikabarkan ditangkap oleh tim KPK pada Jumat. Namun sejauh ini, pihak Pemkot Cimahi belum mendapat konfirmasi atas penangkapan itu.

Dikdik mengatakan, rencananya Ajay bakal menghadiri rapat paripurna di Kantor DPRD Kota Cimahi. Tetapi dengan ditangkapnya Ajay, pihak Pemkot Cimahi belum bisa memastikan Ajay bakal hadir.

"Kami mohon bisa menunggu sampai mendapat info pasti dari pihak terkait," ujarnya.

Meski begitu, Dikdik memastikan hal itu tidak mengganggu pelayanan masyarakat di Pemkot Cimahi. Ia pun meminta kepada seluruh ASN di Pemkot Cimahi agar kinerja-nya tidak terpengaruh dengan ditangkapnya Ajay.

"Kedepannya ya kita melayani masyarakat untuk bisa melayani seperti biasa," ucap Dikdik.

PDIP Tak Mau Bantu

Ketika dimintai tanggapan terkait penangkapan Ajay, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono menyatakan pihaknya tidak akan memberikan bantuan hukum atau pendampingan terhadap kadernya tersebut.

"Kebiasaan di PDI Perjuangan, tidak ada bantuan hukum untuk kader yang melakukan korupsi," ucap Ono saat dikonfirmasi, Jumat (27/11).

Menurut Ono, Ajay terancam dijatuhi sanksi berupa pemecatan apabila terbukti melakukan korupsi. Kendati demikian, kata dia, keputusan pemecatan menjadi kewenangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP.

"Pemecatan itu merupakan wewenang DPP," ujarnya.

Lebih lanjut, Ono mengatakan PDIP Jabar saat ini masih mengecek lebih lanjut kabar penangkapan tersebut.

Tag:
comments