Sejarah Khayalan dalam Film Jejak Khilafah di Nusantara
search

Sejarah Khayalan dalam Film Jejak Khilafah di Nusantara

Zona Barat
Sampul film Jejak Khilafah di Nusantara (ist)

Film dokumenter Jejak Khilafah di Nusantara (JKdN) yang diblokir pemerintah sudah bermasalah sejak peluncurannya. Film yang diluncurkan pada Minggu (2/8) lalu, dibuat oleh Nicko Pandawa dan Komunitas Literasi JKDN.

Saat bincang-bincang perilisannya yang disiarkan langsung lewat akun YouTube Khilafah Channel, sejarawan spesialis Pangeran Diponegoro, Peter Carey melayangkan protes lantaran dicatut tanpa izin sebagai tamu spesial acara tersebut. Tak cuma itu, Carey juga menganggap gagasan utama film ini bersandar pada khayalan karena tak punya pijakan arsip sejarah. Khususnya hubungan antara Kesultanan Turki Utsmani dengan kerajaan Islam di film tersebut.

Melalui asistennya Christopher Reinhart, Peter menyebut tidak ada bukti pada dokumen-dokumen di arsip Turki Utsmani yang menunjukkan bahwa ‘negara’ Islam pertama di Jawa yaitu Kesultanan Demak (1475–1558), utamanya raja pertamanya, Raden Patah (bertakhta, 1475–1518) menjalin komunikasi dengan Turki Utsmani.

Christopher mengatakan, kesultanan yang ada di Pulau Jawa tidak dianggap sebagai vassal atau naungan Turki Utsmani, termasuk juga bukan wakil sultan-sultan Utsmani di Jawa.

"Sama sekali Demak tidak disebutkan di arsip Turkis Utsmani Dan Turkis Utsmani adalah sebuah kerajaan dinasti. Bagaimana sebuah dinasti bisa mewariskan unsur khilafah. Ini sejarah yang imajinair," kata Christopher dalam siaran pers.

Berdasarkan penelitian kearsipan Dr. Kadi, seorang pakar yang telah lama meneliti dokumen-dokumen Turki Utsmani di Arsip Utsmani di Istanbul, menurut Christopher, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara Turki Utsmani dan Kesultanan Yogyakarta (didirikan 1749) dalam hal hierarkhi. Termasuk tidak ada bukti dokumen sejarah yang menunjukkan bahwa panji ‘Tunggul Wulung’ merupakan ‘bukti’ bahwa Yogyakarta adalah wakil dari Turki Utsmani di Jawa.

Dalam penelitiannya, kata Christopher, Dr. Kadi menyebutkan bahwa jika ada satu saja dari ‘legenda-legenda’ dalam film JKdN yang memiliki dukungan bukti sejarah, ia pasti telah memasukkannya ke dalam hasil penelitiannya yang terbaru, yang dia sunting bersama dengan Prof. A. C. S. Peacock dari Universitas St. Andrew’s di Skotlandia, berjudul "Ottoman-Southeast Asian Relations".

Terkait pencatutan nama dalam film JKdN, Christopher mengatakan Peter Carey menilainya sebagai sebuah bentuk bentuk ketidakpercayadirian (minderwardigheid) dari generasi muda (sutradara film) yang menganggap bahwa orang-orang Indonesia masa lampau tidak dapat bertahan dari kolonialisme tanpa bantuan asing.

"Padahal, jelas sejarah yang asli dari negara ini menunjukkan bahwa orang-orang Indonesia sendiri dan perjuangannya adalah faktor yang membuat Indonesia dapat bertahan melewati penjajahan Eropa maupun Jepang hingga akhirnya mendeklarasikan kemerdekaan yang penuh pada 17 Agustus 1945," jelas Christopher.

Menjawab pertanyaan apakah khilafah dalam film itu sengaja dipaksakan, Christopher sepakat. "Betul! Sebab tidak ada sebatang hidung catatan tentang khilafah di arsip Turki Utsmani, dan mereka pun tidak mempunyai minat atau wewenang untuk memberi gelar semacam itu," ujarnya.

Selain Kesultanan Aceh, JKdN juga menyimpulkan adanya relasi kuasa antara Turki Utsmani dengan kerajaan-kerajaan di Jawa. Pada pertengahan film, disebutkan bahwa kerajaan-kerajaan yang berbaiat kepada Turki Utsmani melancarkan invasi bermotif Islamisasi.

Namun demikian, kesimpulan itu ramai-ramai dibantah. Salah satunya oleh anggota Dewan Penasehat Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) Kota Malang Aji Prasetyo. Dalam akun YouTube-nya, Aji mengatakan manuver kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara cenderung politis dan ekonomis.

Menurut Aji, Kerajaan Malaka pada abad ke-15 merupakan pusat perdagangan yang strategis di Nusantara. Sebagai pusat perdagangan, potensi ancaman terhadap Malaka sangat besar. Menyadari itu, Malaka pun meminta dukungan dari Dinasti Ming di Tiongkok. Maka tiap tahunnya ia membayar upeti kepada Tiongkok.

Tahun 1409, saat Kerajaan Siam menyerang Malaka, Tiongkok turun tangan membantu Malaka. Lantas di abad 16, Portugis ingin menguasai Malaka agar bisa memenangkan persaingan dagang dengan Cina.

Pada tahun 1511, Portugis berhasil menguasai Malaka. Namun, Tiongkok yang terlambat menyadarinya akhirnya melakukan pembalasan. Utusan Portugis, Tomé Pires yang catatan-catatan perjalanannya sering dipakai jadi rujukan oleh sejarahwan masa kini akhirnya dipenjara hingga tewas oleh Tiongkok.

"Orang-orang Portugis di wilayah (jajahan) Tiongkok juga dihabisi," jelasnya.

Menurut Aji, jatuhnya Malak ke tangan Portugis merugikan banyak pihak. Maka Kesultanan Banten, Kesultanan Aceh, dan Kesultanan Demak berkoalisi untuk mengusir Portugis dari Malaka. Aceh juga meminta bantuan kepada Kerajaan Turki Utsamani. Dia menyebut, di titik inilah sutradara JKN memframingnya sebagai konflik agama.

"Harusnya kita jeli melihat peristiwa ini sebagai perang rebutan lahan perdagangan yang mana berarti tidak melupakan kontribusi Cina dalam hal ini," kata dia.

Keberhasilan Portugis menguasai Malaka, menurut Aji memancing pemain pemain-pemain baru dari Eropa, seperti Belanda dan Inggris. Kedua negara ini bersekutu menjadi saingan berat Portugis pada masa itu. Aji mengatakan, saat itu justru Turki dan Tiongkok tak lagi membantu Kerajaan Demak dan Kerajaan Aceh melawan Portugis.

"Sementara Turki dan Tiongkok tidak lagi membantu kerajaan-kerajaan Nusantara ini," kata dia.

Aji kemudian mengkritisi invasi Demak ke kerajaan di sekitarnya. Dalam JKN menit 37-38 menit ke 19, disebutkan "Dengan diploamasinya yang jelas, Portugis juga menjali kerja sama dengan Kerajaan Padjajaran di jawa Barat pada 1522. Dua tahun berikutnya Kota Blambangan, Panarukan dan Kediri yang masih menjadi basis kekuatan Hindu di Jawa menawarkan kerja sama dengan portugis. Maka Portugis mendapat banyak sekali aliansi sesama kafir yang berada di berbagai wilayah yang ada di Nusantara untuk bersatu-padu menghantam kekuatan politik Islam yang baru tumbuh di Pulau Jawa,"

Menurut Aji, invasi Demak ini lebih pada motif ekonomi dan politik, bukan agama. Invasi Demak membuat Kerajaan Sunda di Jawa Barat merasa terancam. Alasan itulah mereka mau kerja sama dengan Portugis pada tahun 1522 dan mengizinkan Portugis mendirikan basis di Sunda Kelapa.

"Jangan salahkan keputsan Kerajaan Sunda, karena mereka merasa terancam. Sama kan dengan Kerajaan Malaka saat itu. Bedanya Kerajaan Malak meminta bekingan Tiongkok, mereka setor upeti secara rutin. Sementara Sunda cukup mengizinkan Portugis buka lapak di sana," jelas Aji.

Menurut Aji, kekhawatiran kerjaan sunda terbukti, kelak Banten bergabing dengan Demak. Lantas tahun 1579, Banten menghabiskan Padjajaran dan mengislamkannnya.

Demikian pula invasi Demak kerajaan-kerajaan di pantai utara sepanjang Jawa. Meskipun sebagian kerajaan di pantai utara Jawa ini berhasil ditaklukan, namun Demak mendapat perlawanan di Sunda Kelapa, Cirebon, Jepara, Lasem, Rembang, Tuban, Gresik, Surabaya, Pasuruan hingga Blambangan. Menurut Aji, Demak mendapat perlawanan paling sengit dari Kerajaan Blambangan, kerajaan Hindu terakhir setelah keruntuhan Kerajaan Majapahit pada abad XV.

Bahkan Sunan Giri tak merestui invasi Demak ini ke Blambangan. Alasannya, ibu Sunan Giri, Sekardadu, merupakan putri Raja Blambangan.

Menurut Aji, usaha Demak menaklukan Kerajaan Blambangan gagal, bahkan Sultan Trenggono yang memimpin pasukan meninggal, meski bukan saat pertempuran. Setelah Sultan Trenggono wafat, Demak mengalami konglik internal hingga bubar.

Setelah kerajaan Islam pertama itu bubar, munculah kerajaan Islam berikutnya, yakni Mataram. Di bawah kepemimpinan Sultan Agung, Blambangan berhasil dikuasi, meski tidak sepenuhnya ditaklukan.

Usaha penaklukan Blambangan dilanjutkan putra Sultan Agung, Amangkurat I yang mengutus Adipati Wiraguno. Amangkurat I memerintahkan Wiraguno menumpas pemimpin hingga keluarga Kerajaan Blambangan. Lagi-lagi usaha ini gagal, Wiraguno pulang dengan tangan kosong. Amangkurat I murka hingga menjatuhkan hukuman mati kepada Wiraguno. Menurut Aji, keputusan Amangkurat I sebenarnya politis lantaran dendam pribadi di antara keduanya.

"Karena dia (Amangkurat I), waktu masih menjadi putra mahkota, dia melakukan satu hal yang akhirnya diadukan Adipati kepada ayahnya, Sultan Agung. Akhirnya Sultan Agung memarahi dan memberi sanksi kepada putranya, Amangkurat I. Kelakuan apa, Amangkurat I melarikan selir dari Adipati Wiroguna," jelas Aji.

Pada tahun 1773, Mataram yang dipimpin Pakubuwono II, memberikan wilayahnya di wilayah timur kepada Belanda. Salah satunya adalah Blambangan. Persoalannya adalah, Blambangan tidak merasa sedang dikuasai Mataram. Aji mengatakan, rakyat Blambangan yang sudah muak dengan Mataram memutuskan melawan hingga titik darah penghabisan. Dalam sejarah, peristiwa ini dikenal dengan sebutan Puputan Bayu, sebuah peristiwa dimana pasukan gabungan VOC (Vereenidge Oostindische Compagnie) dan Mataram membantai lebih dari 60 ribu rakyat Blambangan.

"Jadi dari cerita ini bisa disimpulkaan, faktor politik lebih dominan dariada agama," kata Aji.

Tag:
comments