DPR Desak Pemerintah Terbitkan SK 34.000 Guru yang Lulus PPPK 2019
search

DPR Desak Pemerintah Terbitkan SK 34.000 Guru yang Lulus PPPK 2019

Zona Barat
Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira (dpr.go.id)

Politeia.id -- Komisi X DPR RI mendesak pemerintah untuk mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan bagi tenaga honorer kategori 2 (THK-2) yang telah lulus mengikuti seleksi pengawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2019.

Berdasarkan data dari Kemenkeu dan Kemenpan RB setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, jumlah eks THK-2 yang telah lulus PPPK yakni berjumlah 34.954 guru.

"Desakan ini bertujuan untuk mendorong pemerintah melalui lintas Kementerian dan Lembaga Negara terkait untuk menuntaskan pengangkatan ini sampai dengan Desember 2020," Kata Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira dalam Rapat Dengar Pendapat di Kompleks Parlemen, Selasa (24/11).

Andreas bersama dengan Komisi X DPR RI mendesak Kementerian dan Lembaga terkait agar proses pengangkatan seluruh 34.954 guru PPPK dapat diselesaikan pada Desember 2020.

Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan Dapil NTT 1 ini berharap, pada tahun 2021, ketika pemerintah membuka kesempatan seleksi untuk 1 juta formasi baru tenaga guru PPPK, para tenaga honorer yang telah mengikuti tes dan lulus pada tahun 2019 sudah mengisi formasi tenaga guru PPPK.

Pada Kesempatan tersebut, Andreas juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud RI dan lembaga terkait atas respon yang cepat terkait desakan DPR RI mengenai pengangkatan guru honorer menjadi guru PPPK yang disampaikan pada rapat-rapat sebelumnya.

Ia juga menegaskan pentingnya kesiapan dana pensiun dan jaminan hari tua untuk tenaga guru PPPK, serta skema dana pensiun bagi guru PPPK.

Menurut Andreas, proses pengangkatan guru PPPK ini membutuhkan kerja sama dari pihak Pemda melalui koordinasi dengan pihak Kemendagri.

"Untuk itu, Pemda Provinsi dan Kabupaten harus lebih responsif dalam memperhatikan nasib para guru honorer di daerahnya masing-masing yang sedang berjuang untuk meningkatkan statusnya menjadi guru PPPK," katanya.

Dalam kasus NTT, Andreas mengapresiasi kerja keras Pemda, namun juga masih menyayangkan sikap pihak Pemda yang tidak tanggap dan membiarkan nasib guru di daerahnya terlantar karena tidak mengajukan pengangkatan formasi guru PPPK ke Kemdikbud dengan alasan sedang berlangsungnya Pilkada.

"Kasus ini terjadi di Kabupaten Manggarai. Menurut Deputi Bidang SDM KemenPAN & RB terdapat pengajuan formasi PPPK yang belum dapat direalisasikan di Manggarai dengan alasan tertunda oleh proses Pilkada," jelas Andreas.

Atas hal tersebut, Andreas menyayangkan sikap Bupati Manggarai yang kurang memperhatikan nasib calon PPPK dari Kabupaten Manggarai. Akibatnya, proses pemberkasan usulan pengangkatan Guru PPK dari Kab Manggarau belum dapat diselesaikan.

Ia menegaskan daerah harus tanggap dalam menangani permasalahan terkait pengajuan berkas dan ketersediaan formasi khususnya bagi tenaga PPPK yang telah lolos seleksi.

Tag:
comments