Skandal BPN Mabar dan Gerilya Mafia Tanah di Labuan Bajo
search

Skandal BPN Mabar dan Gerilya Mafia Tanah di Labuan Bajo

Zona Barat
Skandal BPN Mabar dan Gerilya Mafia Tanah di Labuan Bajo. Foto ilustrasi (Politeia.id)

Politeia.id--Sejumlah dokumen tanah dibuka Yohanes Erlianto di kawasan SCBD, tak jauh dari Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (17/11) siang. Sembari membetulkan masker, pria bertubuh langsing itu membuka Google Earth di ponsel Android berwana hitam miliknya.

"Ini sebuah pulau yang dikuasai oleh satu orang saja dalam sertifikat yang dikeluarkan BPN (Badan Pertanahan Nasional) Manggarai Barat," ujar Yohanes kepada Politeia.id.

Yohanes terbang dari kampung halamannya mewakili masyarakat adat Sepang-Nggieng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu. Mereka hendak mengadvokasi dugaan pemalsuan 563 sertifikat tanah adat yang diduga dicaplok oleh mafia tanah di Labuan Bajo.

Menurut Yohanes, tanah ulayat Sepang Nggieng dimiliki tiga desa yakni Desa Tanjung Boleng, Desa Pontianak, dan Desa Sepang. Berdasarkan temuannya, luas tanah dalam kepemilikan 563 sertifikat itu mencakup kurang lebih 12.000 hektar. Dari jumlah itu, sebesar 10.00 hektar merupakan milik masyarakat adat Sepang-Nggieng.

Daerah ini, kata Yohanes, masuk dalam kawasan pariwisata sesuai masterplan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Dari Labuan Bajo, ibu kota Manggarai Barat, kawasan ini bisa ditempuh sekitar 1,5 jam.

"Ada pantai dengan pasir putih yang bagus di tanah ulayat kami, dan itu sudah dikuasi oleh orang asing yang mana kami sama sekali tidak pernah melakukan pelepasan hak atas tanah kepada siapapun. Kami bingung," katanya.

Kepemilikan 563 sertifikat ini bermula dari laporan masyarakat adat Sepang-Nggieng dengan dugaan pidana penyerobotan, penggelapan, pemalsuan surat-surat tanah ke Bareskrim Mabes Polri pada 20 Februari 2020.

Awalnya, mereka melaporkan dugaan pemalsuan pengakuan atas tujuh sertifikat yang dikeluarkan BPN Labuan Bajo. Kemudian, berdasarkan penyelidikan Direktorat Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Mabes Polri, ditemukan fakta baru dimana tanah ulayat masyarakat Sepang-Nggieng sudah bersertifikat dengan total 563 buah.

Pada 4 Juni 2020 lalu, Bareskrim Polri melalui Sprindik Nomor. SP.Sidik/606.2a/ VI/2020/ Ditpidum menetapkan 10 orang tersangka, termasuk oknum pejabat BPN Manggarai Barat.

Dari 10 orang tersangka, 6 orang di antaranya bukan warga dari masyarakat adat Sepang-Nggieng yaitu berinisial N, B, I, R, H dan S.

Adapun modus yang dilalukan enam pelaku ialah mengajukan data data fisik dan data yuridis tanah dari Desa Batu Tiga. Tercatat, kata Yohanes, desa ini bukan bagian dari komunitas masyarakat adat Sepang-Nggieng. Mereka diduga bekerjasama dengan empat pejabat BPN Manggrai Barat untuk mengeluarkan ratusan sertifikat tersebut.

"Hukum adat Sepang-Nggieng terbuka. Jadi orang luar bisa menetap di situ, dasarnya adalah menguasai, bukan memiliki. Kalau selanjutnya kelompok pendatang mau memiliki, ada prosedur adatnya," katanya.

https://politeia.id/images/posts/1/2020/2020-11-18/1cc0ba8dc15b6479613f8adc8faddae2.png

Ketua Presidium Kongres Rakyat Flores (KRF), Petrus Selestinu (kiri) dan Yohanes Erlianto, perwakilan masyarakat adat Sepang-Nggieng, Kabupaten Manggarai Barat memberikan keterangan pers di Jakarta, Selasa (18/11/2020). Foto: Politeia.id

Sementara, Ketua Presidium Kongres Rakyat Flores (KRF), Petrus Selestinus mengatakan, nama-nama yang tertera sebagai pemilik 563 buah sertifikat tersebut sama sekali tidak dikenal. KRF dan Setara Institute membantu masyarakat adat Sepang-Nggieng mengadvokasi kasus ini.

"Sehingga julukan mafia tanah itu sangat tepat, karena mereka berhasil menerbitkan ratusan sertifikat tanpa diketahui masyarakat," kata Petrus pada kesempatan yang sama, Selasa (16/11).

Menurut Yohanes, dari 563 sertifikat yang dikeluarkan BPN Manggarai Barat, sebanyak 52 sertifikat atas lahan seluas 1.200 hektar dikuasi warga negara asing (WNA) berinisial FT. Pria ini diduga masuk dalam grup investor yang tergabung dalam Kokotuku Sanctuary Consorsium (KSC).

KSC sendiri diduga pernah meneken Memorandum of Understand (MoU) dengan Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo-Flores (BOP-LBF) yang dipimpin Shana Fatina. Pada Maret 2020 lalu, aktivis pergerakan Himpunan Pemuda Mahasiswa Manggarai Barat (Hipmmabar) Jakarta sempat mempertanyakan motif BOP-LBF meneke nota kesepahaman dengan KSC tersebut.

Menurut Yohanes, 52 sertifikat lahan atas nama FT itu merupakan sebuah pulau yang memiliki keindahan alam dengan pantai pasir berwana putih.

"Yang menarik, coba dicek, saya tidak tahu persis apa ini perusahaan agency. Karena ada kawasan (yang dikuasainya) itu kan diperuntukan kawasan khusus pariwisata. Saya tidak tahu perusahaan ini bergerak untuk pariwisata atau dia broker," kata Yohanes.

BPN Mabar bagian dari Lingkaran Mafia Tanah

Keterlibatan oknum pejabat BPN Mabar dalam kasus tanah bukan kali ini saja. Pada Oktober lalu, tim penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati) NTT menggeledah kantor BPN Mabar dan sejumlah kantor lainnya untuk mengumpulkan dokumen terkait dugaan korupsi pengalihan aset tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, seluas 30 hektar dengan estimasi kerugian mencapai Rp3 triliun.

Di sisi lain, Petrus mengatakan, diterbitkannya 563 sertifikat ini menandakan oknum BPN Manggarai Barat ikut bermain. Selain tanpa sepengetahun pemangku adat (tua golo) ataupun adanya peristiwa pelepasan hak, tiba-tiba muncul ratusan sertifikat yang namanya bukan warga komunitas adat Sepang-Nggieng.

"Mengapa dikatakan mafia tanah, karena cara kerja mereka ini, penguasan tanah hak ulayat oleh kelompok ini tergolong berani. Karena tanah yang dijadikan sertifikat itu adalah tanah hak ulayat yang pemangku, penguasa, kepala adat suku ini sama sekali tidak tahu," katanya lebih lanjut.

Selain itu, Petrus mengatakan ada upaya BPN Mabar bermain dengan cara memecah jumlah luas tanah dalam serifikat dengan rata-rata 4.900 meter persegi. Cara ini, kata Petrus dilakukan agar tak tercium BPN Provinsi NTT maupun BPN Pusat.

"Karena kalau luas 5.000 meter persegi kan ranah (BPN) provinsi. Kalau (jumlahnya) lebih lagi, itu kewenangan BNP Pusat. Ini salah satu modus untuk mereka operasinya tertutup," kata advokat Peradi ini.

Petrus menambahkan, masyarakat adat Sepang-Nggieng sengaja melaporkan kasus ini ke Mabes Polri dengan harapan semua mafia tanah di Manggarai Barat dapat diberantas. Selain itu, diduga aktivitas kelompok ini bekerja lintas provinsi hingga ke luar negeri.

"Tanah di Mabar itu merupakan kawasan wisata super premium. Para mafia gerilya dengan bantuan oknum BPN yang rakus. Mereka mungkin beranggapan bahwa kasus ini tidak akan dibongkar karena memiliki uang dan kekuasaan," jelasnya.

Yohanes, di sisi lain mengatakan pihaknya sangat berharap agar tanah ulayat dikembalikan. Para warga menurutnya tidak peduli apakah itu bagian dari kawasan strategis wisata premium.

"Toh kami juga bisa menguliahkan anak kami hingga perguruan tinggi karena kerja keras dan keringat kami di atas tanah itu," katanya.

Sementara, Petrus mengatakan meminta BPN Manggarai Barat membatalkan semua 563 sertifikat. Dia juga berharap agar Mabes Polri menyita dan menghanguskan sertifikat tersebut melalui sidang di Pengadilan Tinggi Usaha Negara (PTUN).

Tag:

comments