Erick Thohir Berencana Satukan BRI, Pegadaian dan PNM
search

Erick Thohir Berencana Satukan BRI, Pegadaian dan PNM

Zona Barat
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. (Foto: Politeia.id/BUMN)

Polietia.id -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan rencana untuk menyatukan Bank Rakyat Indonesia (BRI), Pegadaian, dan Permodalan Nasional Madani (PNM) dalam menyalurkan bantuan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

"Khususnya nanti untuk usaha mikro, akan disinergikan BRI, Pegadaian, dan PNM," ujar Erick dalam konferensi pers virtual peluncuran BSU guru honorer di Jakarta, Selasa (17/11).

Dia mengatakan, sinergi ini akan dilakukan sebagaimana konsolidasi sebelumnya di Himbara syariah.

"Kami ingin mendukung agar data-data ini akurat, tidak salah sasaran, dan dapat dipercaya," tambahnya.

Erick menyampaikan, sejauh ini pemerintah sudah mempercayakan Himbara untuk membantu program-program pemerintah.

"Untuk UMKM, Himbara juga terlibat, dan sekarang tambahan untuk subsidi gaji para tenaga didik honorer," ungkapnya.

Maka dari itu, dia berharap agar Himbara bisa memegang kepercayaan dari pemerintah untuk membantu merealisasikan program-program tersebut.

"Kami sendiri di Kementerian BUMN sangat berharap Himbara berkonsolidasi dan terus memperbaiki sistem dan jasanya," tukas Erick.

Sebagaimana diketahui, sejumlah bantuan sosial untuk membantu meringankan beban masyarakat di tengah pandemi akan diperpanjang hingga 2021.

Salah satunya Bantuan Presiden (Banpres) Produktif yang diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar Rp2,4 juta.

Program Banpres Produktif diberikan untuk usaha mikro. Hal ini sebagai strategi pemerintah membantu usaha mikro agar bertahan di tengah pandemi.

Adapun yang berhak menerima bantuan ini Warga Negara Indonesia (WNI), mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK), memiliki usaha mikro.

Penerima juga bukan PNS, TNI atau Polri serta pegawai BUMN atau BUMD. Tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR.

Bagi pelaku usaha mikro yang memiliki KTP dan domisili usaha yang berbeda dapat melampirkan Surat Keteangan Usaha (SKU).

Tag:

comments