Pilkada Boven Digoel Memanas, Aliansi Pemuda Minta KPU Bijak
Politeia.id--Aliansi Pemuda Boven Digoel, Papua meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan KPUD Boven Digoel untuk hati‐hati menindaklanjuti langkah terkait evaluasi penetapan pasangan calon yang saat ini sedang bergulir.
Ketua Aliansi Pemuda Kabupaten Boven Digoel, Bernolfus Tingge, mengatakan, pihaknya khawatir suasana pilkada di daerahnya tidak berlangsung aman dan menimbulkan konflik horizontal.
Menurut Bernolfus, gelombang demontrasi di Boven Digoel hingga hari ini terus meningkat dan bahkan cenderung memanas. Bukan saja karena pertarungan antar kandidat tetapi terutama situasi pascapenonaktifan komisioner KPU Daerah Boven Digoel oleh KPU RI telah menimbulkan gejolak yang luar biasa di masyarakat.
"Sehingga kita melihat ini memicu terjadinya konflik horizontal apabila keputusan yang dilakukan KPU akan berimbas pada pemicu persoalan ini. Sebagai pemuda di daerah, kami tidak mau adanya pertumpahan darah yang disebabkan oleh konflik pilkada," kata Bernolfus kepada Politeia.id di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (17/11).
Dalam Surat Keputusan KPU RI Nomor 531/SDM.13-Kpt/05/KPU/XI./2020 tertanggal 4 November 2020, diputuskan bahwa tiga komisioner KPU Kabupaten Boven Digoel diberhentikan sementara terkait dengan penetapan calon bupati Yusak Yaluwo. Seharusnya, Yusak Yaluwo dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).
Ketiga komisioner KPU Boven Digoel yang diberhentikan sementara itu yakni Libertus Pogolamun, Hatta Nongkeng, dan Veronika Lande.
Namun demikian, menurut Bernolfus penonaktifan ketiga komisiner KPUD Boven Digoel itu justru melahirkan opini-opini liar di tengah masyarakat yakni sarat kepentingan politik calon tertentu dan merugikan calon yang lain. Masyarakat curiga KPU sedang melakukan operasi politik tertentu untuk menggagalkan calon tertentu.
"Karena muncul opini di masyarakat bahwa KPU menggugurkansalah satu kandidat karena prosesnya sudah berjalan. Hanya sisa dua minggu proses pemilihan, tiba-tiba ada satu keputusan yang besar dilakukan KPU. Ini kan semacam membuat kegaduhan di masyarakat," kata dia.
Untuk meredam suasana, dia mengatakan Aliansi Pemuda Boven Digoel telah berinisiatif menyambangi KPU dan Bawaslu Provinsi Papua guna memberikan telaah kritis sebagai bahan yang patut dipertimbangankan untuk melihat persoalan ini secara objektif. Selain itu, pihaknya juga sudah mendatangi KPU RI dengan maksud yang sama.
"Maka KPU RI harus melihat persoalan ini secara objektif dan dapat mengambil satu keputusan yang bijak. Sehingga keputusan itu tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat," tambahnya.
Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol AM Kamal mengataka, situasi kamtibmas pada 11 kabupaten penyelenggara Pilkada di Provinsi Papua saat ini relatif aman terkendali. Hanya saja khusus untuk Kabupaten Boven Digoel, kata dia eskalasi politiknya meningkat dalam sepekan terakhir menyusul dinonaktifkannya tiga komisioner KPU setempat oleh KPU RI.
"Eskalasi politik di Boven Digoel memang dalam satu minggu terakhir mulai naik. KPU Pusat telah menyurati KPU Provinsi Papua untuk melakukan tiga hal yaitu mengambil alih proses Pilkada Kabupaten Boven Digoel, Papua mengkaji ulang penetapan calon nomor urut 4. Sekarang tindak lanjut hal itu yang sementara bergulir," kata Kombes Kamal seperti dikutip dari Antara.
Menurut dia, jajaran Polda Papua maupun Polres Boven Digoel kini terus membangun komunikasi dengan berbagai komponen dan elemen masyarakat di daerah itu untuk bersama-sama menciptakan situasi yang kondusif menjelang perhelatan pesta demokrasi lima tahunan itu.
"Saya sendiri selaku Pamwil di Boven Digoel Papua baru kembali dari sana, situasi di sana memang agak kondusif. Namun dengan adanya perubahan kebijakan politik tentu akan berpengaruh pada situasi kamtibmas secara keseluruhan. Kami berharap mudah-mudahan semua persoalan yang ada bisa dikelola dengan baik," tegas Kombes Kamal.
comments