Jokowi Diminta Pecat Jaksa Agung dan Kapolri Soal Aset Negara di Kawasan GBK
search

Jokowi Diminta Pecat Jaksa Agung dan Kapolri Soal Aset Negara di Kawasan GBK

Zona Barat
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Foto: Politeia.id/Kejagung

Politeia.id--Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam sebuah pernyataan mengomentari aset negara yang hilang pada zaman Orde Baru akibat tidak adanya pembukuan. Beberapa aset yang lepas dari tangan negara di antaranya Hotel Sultan hingga Plaza Senayan.

Sri Mulyani Indrawati mencontohkan, aset negara yang hilang cukup besar adalah aset-aset yang ada di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK). Kini, banyak aset di sekitarnya yang berpindah ke swasta tanpa jejak.

Koordinator Tim Pembela Demokrasi (TPDI) Petrus Selestinus menilai, pernyataan Sri Mulyani tentu saja berbasis data dan siap "berperang" melawan mafia tanah. Anehnya, menurut Petrus, meskipun Sri Mulyani sudah berulang kali menyampaikan keprihatinan, protes dan appeal, untuk melakukan upaya hukum demi menyelamatkan aset negara yang dikuasai pihak ketiga dimaksud, namun Jaksa Agung, Kapolri maupun Kepla BPN RI, belum meresponsnya.

Padahal, menurut Petrus, Jaksa Agung, Kapolri maupun Kepala BPN RI merupakan pihak yang memiliki kapasitas untuk menyelamatkan aset negara dimaksud. Namun kenyataannya, kekuasan dan wewenang yang besar itu belum terasa kontribusinya dalam aksi nyata bertindak menghadapi kekuatan kroni Orde Baru.

"Namun Jaksa Agung, Kapolri maupun Kepla BPN RI, belum merespons appeal Menkeu Sri Mulyani itu dalam bentuk langkah konkrit secara hukum," kata Petrus dalam keterangannya di Jakarta, Senin (2/10).

Penegakan hukum progresif

Petrus mengatakan, payung hukum dan moral untuk bertindak mengembalikan aset negara dimaksud yaitu lewat penegakan hukum progresif dengan berpijak pada TAP MPR No. : XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara  Negara Yang Bersih Dan Bebas KKN dan TAP MPR No. VIII/MPR/ 2001 Tentang  Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan Dan Pencegahan KKN, yang dalam beberapa konsiderans TAP MPR dimaksud, antara lain, menyatakan bahwa:

"Dalam penyelenggaraan negara telah terjadi pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab pada Presiden selaku Mandataris MPR yang berakibat tidak berfungsinya dengan baik Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara lainnya, serta tidak berkembangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan kontrol sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara," dan;

"Bahwa penyelenggaraan negara telah terjadi praktek-praktek usaha yang lebih menguntungkan sekelompok tertentu yang menyuburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang melibatkan para pejabat negara dengan para pengusaha sehingga merusak sendi-sendi penyelenggaraan negara dalam berbagai aspek kehidupan nasional;

Sedangkan, TAP MPR No.VIII/ MPR/2001, Tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan Dan Pencegahan KKN, mempertegas komitmen Pemberantasan dan Pencegahan KKN dalam TAP MPR RI No. XI/MPR/1998, bahwa "upaya pemberantasan KKN harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, keluarga, kroninya maupun pihak swasta atau konglomerat termasuk mantan Presiden Soeharto.

Petrus menegaskan, semangat yang terkandung di dalam konsiderans dan isi TAP MPR No. XI/MPR/ 1998 dan TAP MPR No.VIII/MPR /2001, harus menjadi pijakan dalam penegakan hukum progresif untuk mengembalikan aset negara premium di kawasan GBK Senayan dan Kemayoran. Menurutnya, pemberantasan KKN pada lingkungan kroni Orde Baru adalah amanat Reformasi yang sudah 22 tahun diabaikan dan menjadi hutang negara terhadap rakyat.

"Ini kerja besar Negara, karena itu negara membutuhkan pejabat penegak hukum dengan kriteria khusus, selain tidak ada beban utang budi KKN pada masa lalu, juga harus punya nyali. Karena itu, Presiden Jokowi harus tegas, jika Jaksa Agung, Kapolri dan Kepala BPN RI, tidak punya nyali dan hanya main di zona aman, maka segera pecat dan ganti dengan pejabat lain yang lebih bersih dan berani bertindak tegas," tegasnya.

 

Tag:

comments