Jaksa Agung Harus Ungkap Pelaku Lain dalam Korupsi Cessie Bank Bali
search

Jaksa Agung Harus Ungkap Pelaku Lain dalam Korupsi Cessie Bank Bali

Zona Barat
Gedung utama Kejaksaan Agung RI. Foto: Ist

Putusan Peninjauan Kembali (PK) No. 12 PK/Pid.Sus/2009, tertanggal 11 Juni 2009 dalam perkara tindak pidana korupsi Cessie Bank Bali yang didakwakan kepada Djoko S. Tjandra dalam dakwaan primer dinyatakan terbukti. Majelis hakim menghukum Djoko S. Tjandra dengan pidana penjara 2 tahun dan perintah agar barang bukti berupa uang sebesar Rp.546.468.544.738 dirampas untuk dikembalikan kepada negara.
 
Pemidanaan Terdakwa Djoko S. Tjandra memperlihatkan JPU konsisten menegakan hukum, keadilan dan kepastian hukum, karena sejak Djoko S.Tjandra diputus bebas oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada 28 Agustus 2000, JPU langsung kasasi hingga upaya hukum PK ke Mahkamah Agung (MA) dan berhasil menjerat Djoko S. Tjandra dengan pidana penjara 2 tahun dan uang sebesar Rp546.468.544.738 dirampas untuk negara.
 
Selain itu, putusan PK Djoko S. Tjandra telah memperkuat dakwaan JPU bahwa Djoko S. Tjandra telah terbukti secara bersama-sama dengan Setya Novanto, Rudy Ramli, Pande Nasorahona Lubis, Tanri Abeng, Syahril Sabirin, Bambang Subianto dan lain-lain yang masing-masing peranan, perbuatan dan penuntutan hukumnya terpisah sebagai perbuatan berlanjut. Dengan demikian maka, berkas perkara Setya Novanto dkk, tidak boleh ditahan-tahan dan harus dilimpahkan ke penuntutan. 
 
Sudah 20 tahun (1999-2020) publik menunggu kapan para pelaku lain (Setnov dkk) yang dinyatakan terbukti secara bersama-sama dan berlanjut melakukan tindak pidana korupsi dalam Cessie Bank Bali, berkas perkaranya diajukan ke Pengadilan.

Pertanyaan itu tidak terjawab, malahan yang terjadi, Kejaksaan justeru hanya memburu Djoko S. Tjandra dan menerapkan model "penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku korupsi yang sesungguhnya".
 
Berkas Perkara Setya Novanto dkk harus dibuka kembali
 
JPU hanya berhenti pada tiga berkas perkara yaitu milik Pande N. Lubis, Syahril Sabirin dan Djoko S. Tjandra dari 10 (sepuluh) berkas lain yang seharusnya dipertanggungjawabkan, sebagaimana strategi JPU menjerat pelaku dengan cara berkas perkara displit agar putusan perkara yang satu, menjadi dasar yuridis untuk menjerat pelaku lain.

Contohnya JPU telah mengajukan tiga berkas perkara yang displit atas nama Pande N. Lubis, Djoko S. Tjandra dan Syahril Sabirin ke pengadilan, maka sekarang giliran berkas perkara Setya Novanto, dkk. dibuka dan dilimpahkan ke Penuntutan.
 
Putusan Kasasi MA pada 10 Maret 2004 atas Pande N. Lubis, menjadi pintu masuk bagi JPU menjerat pelaku lain. Dalam surat dakwaan primair atas nama Pande N. Lubis, MA menyatakan Pande N. Lubis terbukti bersama-sama dengan Syahril Sabirin, Tanri Abeng, Djoko S.Tjandra, Setya Novanto, dst. secara melawan hukum melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut yang penuntutan hukumnya terpisah, merugikan keuangan negara sebesar Rp904.642.428.369.
 
Atas dasar putusan Mahkamah Agung No. 308 K/Pid/2001 pada 10 Maret 2004 dalam perkara Pande N. Lubis yang telah berkekuatan hukum tetap, JPU seharusnya tidak hanya memproses PK atas putusan bebas Djoko S. Tjandra. Tetapi JPU harus melimpahkan semua berkas perkara Setya Novanto, Tanri Abeng, Bambang Subianto dkk. ke pengadilan guna pertanggungjawaban pidana dan sekaligus wujud asas kepastian hukum dan keadilan agar tidak terjadi diskriminasi.
 
Faktanya, sudah 20 tahun lamanya, keterlibatan "para" pelaku yang sudah dinyatakan terbukti melalui 3 putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap atas nama Pande N. Lubis, Syahril Sabirin dan Djoko S. Tjandra. Akan tetapi, Kejaksaan masih menerapkan pola "tebang pilih" dan diskriminasi karena hanya mempidana Pande N. Lubis, Syahril Sabirin dan Djoko S.Tjandra, demi melindungi pelaku lain (Setya Novanto, Tanri Abeng, Bambang Subianto dkk.).
 
Kejaksaan mengecoh publik
 
Mengapa berkas perkara Setya Novanto di SP3 (dihentikan) oleh JPU di saat JPU gencar memburu Djoko S. Tjandra dkk. pada tahun 2003? Mengapa JPU tidak membuka kembali berkas-berkas para pelaku lain (Setya Novanto dkk.) untuk dilimpah ke pengadilan pasca putusan MA No. 308 K/Pid/200, tangal 10 Maret 2004 atas nama Pande N. Lubis, yang berkekuatan hukum tetap tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan?
 
Ini ironis dan memalukan karena Kejaksaan mau bersusah payah melakukan PK untuk menghukum Djoko S. Tjandra, tetapi tidak menginisiasi untuk membuka kembali berkas perkara Setya Novanto, Tanri Abeng, Bambang Subianto dkk dilimpahkan ke Pengadilan yang proses hukumnya jauh lebih sederhana, tidak rumit, terlebih-lebih karena Surat Dakwaan Primair a/n. Djoko S. Tjandra, Pande S. Lubis dan Syahril Sabirin dinyatakan terbukti oleh putusan PK Mahkamah Agung.
 
Sikap ambivalen seolah-olah JPU tetap melawan ketidakadilan didasarkan pada putusan pemidanaan Terdakwa Pande N. Lubis dengan pertimbangan tidak boleh ada diskriminasi dalam penegakan hukum, harus ada keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, tetapi di balik itu ada perilaku diskriminasi dimana Kejaksaan hanya berhenti pada nama Terdakwa Djoko S. Tjandra selama 20 tahun memburu para pelaku korupsi Cessie Bank Bali.
 
Petrus Selestinus, Koordinator TPDI & Advokat Peradi
 

Tag:

comments