6 Tahun Tak Beroperasi, Pelabuhan Pota Dinilai Hamburkan Uang Rakyat
search

6 Tahun Tak Beroperasi, Pelabuhan Pota Dinilai Hamburkan Uang Rakyat

Zona Barat
Pelabuhan Pota di Kelurahan Baras, Kec.Sambi Rampas Kab.Manggarai Timur-NTT/ Foto Politeia.id

Politeia.id--Gerakan Mahasiswa Pemuda dan Rakyat-Manggarai Timur (Gempar-Matim) mempertanyakan Pelabuhan Pota di Kelurahan Baras, Kec.Sambi Rampas Kab.Manggarai Timur-NTT yang sudah 6 tahun tidak pernah beroperasi sejak diresmikan oleh mantan Menteri Perhubungan (Menhub) RI, Ignasius Jonan pada Mei 2016 silam.

Jenderal Lapangan (Gempar-Matim) Iyan menilai dengan tidak adanya aktivitas di pelabuhan Pota sejak diresmikan maka pembangunan tersebut mubajir dan menghambur-hamburkan uang rakyat.

“Sangat disayangkan jika pelabuhan ini tidak diaktifkan, apalagi pembuatan pelabuhan ini angggarannya cukup besar dari APBN,” kata Iyan dalam keterangan yang diterima Politeia.id, Kamis (23/10).

Untuk itu kata Iyan, pihaknya melakukan aksi (demonstrasi) di Kantor Kec. Sambi Rampas,Kab.Matim-NTT pada Rabu, (22/10) kemarin. Menurut Iyan Gempar-Matim menuntut agar pemerintah kembali memperhatikan pelabuhan yang bertahun-tahun tidak berfungsi tersebut.

“Tidak pernah kapal masuk dan sandar di Pelabuhan Pota, Pemerintah Matim harus membuka mata,” kata dia.

Ia menambahkan jika pemerintah mengaktifkan kembali pelabuhan ini maka akan menguntungkan bagi Matim. Hal ini kata dia karena sektor laut adalah salah satu pendorong percepatan Ekonomi di daerah Matim.

“Sudah beberapa tahun kita menggantungkan diri di Kab.Manggarai dalam hal ini transportasi laut. Saatnya kita berdiri di atas kaki kita sendiri dengan mengaktifkan pelabuhan ini,” bebernya.

Sementara itu Ketua Umum Gempar-Matim, Muhammad Asgar menegaskan, Kementerian Perhubungan RI harus bertanggungjawab mengenai Pelabuhan Pota. Asgar mengungkapkan jangan sampai Pelabuhan Pota hanya dijadikan pajangan saja.

“Jangan jadikan Pelabuhan Pota sebagai peninggalan sejarah yang dananya diambil dari uang rakyat. Pelabuhan ini jugatidak boleh menjadi tontonan masyarakat bahwasannya pelabuhan ini dijadikan kenangan dari Kementerian Perhubungan RI,” tegasnya.

Jika Pelabuhan Pota diaktifkan pelayaran Kapal tentu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Manggarai Timur khususnya.

“Misalnya kepastian bagi masyarakat untuk pergi di Daerah" diluar dari Manggarai Timur dengan menggunakan Transportasi Laut dalam hal Kapal dan juga usaha untuk mengantarkan berbagai hasil pertanian, perkebunan dan peternakan serta hasil lainnya,” imbuhnya.

Dalam aksi tersebut Gempar-Matim menyampaikan dua tuntutan yakni, pertama, Mendesak Pihak Pemerintah Kec. Sambi Rampas agar secepatnya menanyakan kepada Dinas Perhubungan Manggarai Timur, Dinas Perhubungan Provinsi NTT Dan Kementerian Perhubungan RI, terkait kejelasan  pengelolaan dan aktifnya Pelabuhan Pota.

Kedua, meminta Pemerintah Kec. Sambi Rampas mendesak Dinas Perhubungan Manggarai Timur,Dinas Perhubungan Provinsi NTT Dan Kementerian Perhubungan RI segara aktifkan pelabuhan pota sesuai Nawa Cita Presiden Joko Widodo, Membangun Indonesia Dari Pinggiran.

“Tuntutan kami tidak diindahkan oleh Pemerintah maka kami akan melakukan Gerakan yang begitu besar agar persoalan ini secepatnya diselesaikan,” tegas Iyan selaku Jenderal Lapangan.

Dilansir dari website Kementrian Perhubungan RI, Pembangunan Pelabuhan Pota dilaksanakan mulai tahun 2014 – 2015 dengan total anggaran sebesar ± 40 milyar Rupiah. Output yang dihasilkan berupa pembangunan dermaga sepanjang 70 meter mengakomodasi kapal dengan ukuran 500 DWT, dan fasilitas darat antara lain lapangan penumpukan dan kantor.

Pelabuhan Pota termasuk salah satu pelabuhan yang diresmikan secara serentak oleh Menhub Ignasius Jonan. Adapun pelabuhan tersebut diantaranya 3 pelabuhan penyeberangan dan 6  (termasuk pelabuhan Pota) pelabuhan laut penghubung dan perekat kepulauan terluar, terdepan dan perbatasan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Minggu (8/5), di Pelabuhan Atapupu, NTT.

Peresmian pelabuhan-pelabuhan ini merupakan perwujudan pembangunan Indonesia sentris sesuai Nawacita pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran, kawasan terluar, perbatasan, terdalam, dan rawan bencana.

Ketiga pelabuhan penyeberangan tersebut yaitu, Pelabuhan Kewapante, Pelabuhan Pamana, dan Pelabuhan Seba. Sedangkan enam pelabuhan laut yaitu Pelabuhan Atapupu, Ba`a, Papela, Reo, Larantuka, hingga Pota yang saat ini tidak beroperasi sejak diresmikan Jonan.

Tag:
comments