Undang Prabowo, Cara AS Hadang Pengaruh China dan Rusia
search

Undang Prabowo, Cara AS Hadang Pengaruh China dan Rusia

Zona Barat
Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper saat menandatangani kesepakatan kerja sama bilateral. (Foto: AFP)

Politeia.id -- Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Mark Esper mengatakan, pihaknya memiliki inisiatif untuk memperkuat dan memperluas aliansi Amerika dengan negara-negara demokrasi yang dianggap memiliki pemikiran sama guna menghadang pengaruh China dan Rusia.

Dua dari sejumlah negara yang menjadi target peningkatan kerja sama ini adalah Indonesia dan India. Esper mengatakan Pentagon akan sistematis memantau dan mengelola hubungannya dengan negara-negara mitra.

Melansir Channel News Asia, Rabu (21/10), kunjungan Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto ke AS pada 15-19 Oktober 2020 dan rencana kunjungan Esper ke India pekan depan disebut salah satu cara untuk merangkul dua negara itu.

"Mereka semua mengakui apa yang sedang dilakukan China," kata Esper.

Esper memberi nama inisiatif ini sebagai Guidance for Development for Alliances and Partnerships (GDAP), atau Panduan Pembangunan untuk Aliansi dan Kemitraan. Bagian penting dari upaya ini adalah untuk memperluas penjualan senjata dan mendukung industri pertahanan Amerika melawan persaingan dari Moskow dan Beijing.

"Jaringan sekutu dan mitra Amerika akan memberikan kita keuntungan asimetris yang tidak dapat ditandingi oleh musuh kita," ujar Esper seraya menyebut aliansi itu "tulang punggung tatanan berbasis aturan internasional."

Ia lantas mengutip kemitraan lama macam NATO hingga Malta yang membantu Amerika melepaskan diri dari Inggris pada abad ke-18.

"Contoh seperti ini menggambarkan pentingnya menyelaraskan negara-negara yang berpikiran sama, besar dan kecil, untuk mempertahankan tatanan bebas dan terbuka yang telah melayani kita semua dengan baik selama beberapa dekade," kata Esper.

"Jika digabungkan, China dan Rusia kemungkinan memiliki kurang dari 10 sekutu," lanjutnya, sambil menilai China menggunakan `paksaan` dan `perangkap keuangan` untuk membangun aliansi dengan negara-negara lemah seperti Myanmar, Kamboja, dan Laos.

"Semakin kecil negara dan semakin besar kebutuhannya, maka tekanan Beijing akan semakin berat," katanya.

Esper menuturkan dia telah mengambil langkah-langkah untuk meringankan pembatasan ekspor senjata. Inisiatif GDAP juga dipakai untuk mengidentifikasi peluang dan melindungi pasar penjualan senjata Amerika.

Salah satu contohnya, kata Esper, pelonggaran AS untuk ekspor drone militer sehingga bisa dijual ke Taiwan dan Uni Emirat Arab.

Sebelumnya, Prabowo pada 2012 mengatakan kepada Reuters bahwa AS telah menolak untuk menerbitkan visa untuknya karena dia diduga terlibat dalam kerusuhan yang membunuh ratusan orang saat Soeharto dipaksa mundur sebagai presiden tahun 1998.

Namun hal ini berakhir setelah Prabowo datang ke Amerika Kamis pekan lalu. Rilis resmi dari pemerintah AS mengungkapkan jika Prabowo dan Esper membuka peluang adanya aktivitas bilateral militer dan bekerja sama di sektor keamanan laut.

Dikutip dari Defense.gov, keduanya "membahas keamanan kawasan, prioritas pertahanan bilateral, dan akuisisi pertahanan."

Menteri Esper juga mengkomunikasikan "pentingnya menegakkan hak asasi manusia, supremasi hukum, dan profesionalisasi saat kedua negara memperluas keterlibatan mereka."

Sementara itu, Prabowo menekankan "pentingnya keterlibatan militer di semua tingkatan, dan menyampaikan penghargaannya atas dukungan Amerika Serikat untuk modernisasi pertahanan Indonesia."

Kedua pemimpin berbagi keinginan mereka untuk meningkatkan kegiatan militer-ke-militer bilateral dan bekerja sama dalam keamanan maritim, lanjut pernyataan resmi itu.

Keduanya juga menandatangani Memorandum of Intent untuk memajukan upaya Defense Prisoner of War / Missing in Action Accounting Agency untuk memulai kembali pekerjaannya di Indonesia untuk memulihkan sisa-sisa personel AS yang hilang di Indonesia selama Perang Dunia II.

Kedua pemimpin turut menyatakan simpati kepada mereka yang terkena COVID-19 di Amerika Serikat dan Indonesia.

Prabowo dan Esper sebelumnya bertemu pada November 2019 di pertemuan para kepala pertahanan Asia Tenggara. Selama panggilan telepon bulan Agustus 2020, mereka menyatakan keinginan untuk bertemu kembali secara langsung.

Sengketa Laut China Selatan

Perjalanan Prabowo ke AS atas undangan Esper terjadi setelah Washington mencabut larangan hampir dua dekade terhadap mantan pejabat militer, yang telah dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu.

Kendati demikian pertemuan tersebut terjadi di tengah meningkatnya ketegangan AS dengan China di wilayah Indo-Pasifik, terutama, Asia Tenggara. Pejabat AS menilai bahwa kemitraan dengan Indonesia merupakan hal penting.

Asia Tenggara adalah wilayah yang paling terpengaruh oleh pernyataan China atas klaim teritorial yang luas dan militerisasi fitur tanah yang disengketakan di Laut China Selatan.

Washington baru-baru ini memperkuat bahasanya tentang masalah tersebut, menyebut klaim China ilegal dan menuduh Beijing memperlihatkan "perilaku penindasan" di wilayah tersebut.

China, pada bagiannya, telah meminta negara-negara Asia Tenggara untuk menolak "campur tangan" dari AS dalam sengketa teritorial di Laut China Selatan.

Enam negara Asia - Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam- memiliki klaim teritorial atau batas laut di Laut Cina Selatan yang tumpang tindih dengan China.

Meskipun Indonesia tidak menganggap dirinya sebagai pihak dalam sengketa Laut China Selatan, Beijing mengklaim hak bersejarah atas bagian laut yang tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif Indonesia.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia beberapa kali mendeteksi kapal penangkap ikan atau penjaga pantai Tiongkok di zona ekonomi eksklusifnya di lepas Kepulauan Natuna di Laut China Selatan.

Dalam protes terbarunya atas salah satu serangan semacam itu, Jakarta menegaskan kembali bahwa mereka menolak apa yang disebut Garis Sembilan Putus China atau Nine Dash Line, yang telah digunakan Beijing untuk membatasi klaimnya di Laut China Selatan.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan negara-negara PBB di Asia Tenggara tidak ingin "terjebak dalam persaingan antara negara-negara besar", yang merujuk pada ketegangan antara China dan AS.

Retno juga mengatakan sengketa itu harus diselesaikan dengan mengikuti hukum internasional, termasuk United Convention on the Law of the Sea, atau UNCLOS, yang dikecam China.

Tag:

comments