Manuver Politik Gatot Nurmantyo dan Runtuhnya Moral KAMI
search

Manuver Politik Gatot Nurmantyo dan Runtuhnya Moral KAMI

Zona Barat
Presidium KAMI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo dan Kepala Staf Presiden Jenderal (Purn) Moeldoko. Foto: Politeia.id/dok. Setkab.go.id

Politeia.id--Sedikit kecewa, Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gatot Nurmantyo meninggalkan gedung Mabes Polri, Kamis (15/10). Usahanya menemui Kapolri Jenderal Idham Azis buntu.

"Ya pulanglah, mau ke mana lagi? Masa mau tidur sini?" kata Gatot menjawab pertanyaan wartawan sebelum memasuki mobilnya.

Hari itu, Gatot dan Din Syamsuddin rencananya mendatangi Idham terkait penangkapan sejumlah anggota KAMI, Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat. Namun, Gatot yang mengenakan kemeja batik mengaku tak mengetahui apa alasan dirinya beserta rombongan KAMI tidak diizinkan masuk.

"Nggak tahu, ya pokoknya nggak dapat izin, ya nggak masalah," ujar mantan Panglima TNI ini.

Sejumlah tokoh KAMI ditangkap polisi di lokasi yang berbeda pada Senin (12/10). Mereka ialah Juliana, Devi, Wahyu Rasari Putri, Khairi Amri, Kingkin Anida, Anton Permana, Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat. Mereka ditangkap di Medan Sumatera Utara, Jakarta, Depok dan Tangerang Selatan.

Dari delapan anggota yang ditangkap polisi, lima orang di antaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Bareskrim Polri. Mereka diduga melanggar Pasal 45 A ayat 2 UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE dan atau Pasal 160 KUHP tentang penghasutan yang ancaman hukumannya mencapai enam tahun penjara.

Gatot mengakui penangkapan sejumlah jajaran KAMI dilakukan Polri berdasarkan alat bukti percakapan grup WhatsApp yang mengandung penghasutan ujaran kebencian, berdasarkan suku, agara, ras dan antargolongan atau SARA. Namun, Gatot menilai penangkapan Polri terhadap sejumlah petinggi KAMI bersifat prematur.

Pasalnya, kesimpulan polisi itu dibuat dari proses pemeriksaan yang masih berlangsung. Di samping itu, Gatot juga menganggap dalih Polri menangkap jajaran KAMI penuh akan propaganda informasi publik.

"KAMI menilai, mengandung nuansa pembentukan opini (framing). Melakukan generalisasi dengan penisbatan kelembagaan yang bersifat tendensius," ujarnya.

Apa agenda Gatot sebenarnya?

Sempat masuk dalam bursa capres-cawapres di Pilpres 2019, Gatot Nurmantyo kemudian bergabung dengan KAMI. Ia, Din Syamsuddin dan sejumlah tokoh lainnya mendeklarasikan KAMI pada 18 Agustus 2020 di Tugu Proklamasi, Jakarta, sehari setelah peringatan HUT ke-75 Republik Indonesia. Gatot mengaku KAMI merupakan sebuah gerakan moral, dimana keanggotaan di dalammnya merupakan lawan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"KAMI semakin mendapat simpati dan dukungan rakyat. KAMI semakin bertekad untuk meneruskan gerakan moral menegakkan keadilan dan melawan kezaliman," kata Gatot dalam sebuah pernyataan, Rabu (14/10).

Berbincang dengan Politeia.id, Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mengaku suka dengan semangat dan spirit perubahan yang diusung gerakan itu, tetapi tidak dengan komposisi tokoh-tokohnya. Natalius sendiri boleh dibilang dekat dengan sejumlah tokoh KAMI ini semenjak perhelatan Pilpres 2019.

Menurut Pigai, sebagai sebuah gerakan civil society, kemunculan KAMI sah-sah saja karena konstitusi memberi ruang seluas-luasnya untuk itu. Apalagi spirit perubahan yang diusung KAMI, sebagaimana tercatat dalam 10 jati dirinya, bagi Pigai memang dibutuhkan sebagai oposan di luar parlemen untuk mengawasi daan mengkritik kekuasaan.

"Saya sudah membaca 10 jati diri KAMI mulai dari gerakan moral masyarakat, melakukan pengawasan, edukasi, menyuarakan perubahan, kebenaran, keadilan, dst. Itu semua saya suka karena sesuai dengan spirit saya yang sudah enam tahun konsisten mengkritik pemerintahan Joko Widodo," kata Pigai, Kamis (3/9).

Kendati mendukung KAMI, namun Pigai mengaku tidak mau terlibat di dalamnya. Pigai beralasan, sebuah gerakan harus bisa memastikan dirinya streril dari oknum-oknum yang bermasalah secara moral seperti bebas dari kasus korupsi dan tindakan kejahatan lainnya.

"Memperhatikan beberapa pertimbangan tersebut, saya memilih tidak bergabung ke dalam gerakan KAMI," jelas Pigai.

Wibawa Gatot dan gerakan moral runtuh

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus menilai penangkapan anggota KAMI berdampak positif untuk meraih simpati publik, terutama kalangan muslim yang menjadi oposan Presiden Jokowi selama ini. Kendati demikian, penangkapan Jumhur Hidayat, Syahganda Nainggolan dan anggota KAMI lainnya justru telah meruntuhkan wibawa KAMI sebagai gerakan moral.

Selain itu, kata Petrus, penolakan Bareskrim meruntuhkan wibawa Gatot itu sendiri. "Tanpa disadari bahwa peristiwa penahanan Jumhur Hidayat dkk, telah menjatuhkan moral Gatot Nurmantyo dan KAMI," kata Petrus dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (18/10).

"Ini namanya Gatot gagal total dan pertanda KAMI tidak solid, diduga ada yang sedang menggunting dalam lipatan. Mestinya kalau KAMI atau Gatot Nurmantyo mau bertemu Kapolri, maka ada protokol yang harus diikuti. Juga kalau mau besuk tahanan ada prosedurnya yang mesti dibereskan terlebih dahulu oleh tim KAMI," jelas Ketua Task Force Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) ini.

Lebih jauh, Petrus menilai kunjungan Gatot dan Din Syamsuddin merupakan sebuah manuver untuk mendiskreditkan Polri. Padahal, kata dia, Gatot bukanlah kuasa hukum ataupun keluarga para tersangka yang telah diberi izin untuk berkunjung.

"Sekedar memberi pesan kepada publik bahwa KAMI dizalimi dan penegakan hukum kita jelek," ujarnya.

Petrus menambahkan bahwa manuver Gatot dan petinggi KAMI itu sudah dibaca publik. "Publik lebih cerdas membaca manuver Gatot Nurmantyo dan KAMI sebagai upaya mencari panggung, mengkapitalisasi status tersangka," pungkasnya.

Tag:
comments