Aktivis 98 Usulkan Dialog Nasional Resmi Pro dan Kontra soal Omnibus Law
search

Aktivis 98 Usulkan Dialog Nasional Resmi Pro dan Kontra soal Omnibus Law

Zona Barat
Ilustrasi demo buruh. Foto: Politeia.id/Ist

Politeia.id--Aktivisi 98 Aznil mengusulkan agar Pemerintah melakukan dialog nasional terkait pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) atau Omnibus Law. Menurut dia, kegaduhan seolah tanpa henti terus terjadi di tengah publik terkait pengesahan UU Ciptaker.

"Saya mengusulkan adanya dialog nasional resmi terkait Omnibus Law," kata Aznil dalam keterangan tertulis, Kamis (15/10).

Aznil memahami Omnibus Law ini memiliki semangat yang baik terkait masa depan Indonesia. Para stakeholder juga secara maraton memberikan klarifikasi dari berbagai forum.

"Namun perlu ada forum resmi yang digelar Negara di berbagai tingkatan untuk membahas subtansi Omnibus Law lebih mendalam. Hadirkan pentolan dua kelompok berseteru itu," ujar dia.

Dalam hal ini, Aznil menyayangkan kinerja Kepala Staf Presiden Moeldoko. Bagi Aznil, KSP tidak mampu menjalankan perannya. Aznil menantang Moeldoko membuat forum resmi agar kegaduhan ini dapat segera diatasi.

"Salah satu tugas Kantor Staf Presiden melaksanakan komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis," tegas Aznil.

Aznil berharap Moeldoko dengan kapasitasnya sebagai petinggi KSP dapat membuat terobosan tersebut. Jika tidak, Aznil khawatir dugaannya ada kuda troya di Istana Kepresidenan, benar adanya.

"Jangan-jangan sikap yang muncul atau pembiaran kegaduhan ini, seperti kuda troya yang menyusup masuk Istana Kepresidenan," pungkas dia.

Tag:
comments