Asfinawati, Perempuan yang Debat Panas dengan Menkominfo Johnny Plate
search

Asfinawati, Perempuan yang Debat Panas dengan Menkominfo Johnny Plate

Zona Barat
Direktur YLBHI Asfinawati (tengah) sedang beradu argumen dengan Johnny Plate dalam acara Mata Najwa/ Foto Willy Halim

Politeia.id--Perdebatan antara Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati dengan Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Johnny G. Plate terkait permasalahan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) berlangsung sengit di acara Mata Najwa yang disiarkan Trans 7, Rabu (15/10) malam.

Menteri Johnny dibuat geram oleh Asfin setelah ia menyebut pemerintah sebagai pihak yang menyebarkan disinformasi karena melakukan pembodohan mengenai penjelasan UU Ciptaker.

“Semua yang paham hukum tahu tidak bisa mengerti UU hanya dari satu pasal, harus dibaca keseluruhan” kata Asfin.

Asfinawati memaparkan ciri-ciri pembuat disinformasi adalah tidak mau bermain dengan hal detail dan menggunakan argumen yang langsung pada kesimpulan.

“Kalau tidak mau ada tuduhan hoaks, mari kita berdebat. Saya ingin tahu apakah jajarannya Presiden sudah membaca,” tambahnya lagi.

Perdebatan tersebut mendapat reaksi dari warganet. Sejak Rabu malam sampai pagi hari ini, Kamis, (15/10) Tagar atau hashtag Menkoimfo masuk ke daftar trending topic di Twitter.

Pagi ini terpantau sebanyak 3.676 cuitan yang menyertakan hashtag Menkominfo tersebut dan menjadikannya viral jadi pembicaraan di Tanah Air.

Siapa Asniwati?

Dilansir dari berbagai sumber Asfinawati lahir di Bitung, Sulawesi Utara, tanggal 6 November 1977. Selain di Bitung, bersama keluarganya ia pernah tinggal di beberapa kota lainnya diantaranya Denpasar, Langsa (Aceh Timur), dan Jakarta.

Setelah menamatkan belajar SMUN 6 Jakarta Selatan pada tahun 1995, ia memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang strata satu di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan tamat pada 2002 dengan gelar Sarjana Hukum (SH).

Sejak kuliah ia memiliki ketertarikan pada pembelaan terhadap kaum yang termarjinalkan di Indonesia. Itulah kemudian yang mendorongnya untuk bergabung sebagai pengacara publik di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta sejak tahun 2000.

Ia dinilai sebagai sosok yang telah berkontribusi untuk memberi pembelaan pada kelompok minoritas di Indonesia. Ia adalah seorang pejuang dan advokat Hak Asasi Manusia (HAM).

Di LBH Jakarta ia sempat menjabat sebagai direktur periode 2006-2009. Di sana ia sering bergelut dengan berbagai persoalan hukum yang terjadi di Masyarakat.

Asfin terpilih dan dilantik menjadi Ketua Ketua YLBHI untuk periode 2017-2021. Asfinawati menggantikan Alvon Kurnia Palma yang telah habis masa kepemimpinannya.

Selama menjadi direktur di YLBHI Asfin pernah dikagetkan dengan sejumlah massa yang tiba-tiba menggruduk kantornya ke Menteng, lokasi kantor LBH Jakarta dan YLBHI, pada Minggu 17 September 2017 sekitar pukul 21.30 WIB.

Massa menggelar unjuk rasa di depan Kantor YLBHI. Mereka meminta pihak YLBHI menghentikan acara yang digelar di dalam gedung sejak sore. Hal itu bermula dari kegiatan diskusi bertajuk ‘Pengungkapan Kebenaran Sejarah’ dan digelar Sabtu, 16 September dikira membahas mengenai paham komunisme dan PKI

Mereka menuding acara tersebut merupakan sebuah diskusi soal kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI). Tidak hanya berorasi, mereka juga meminta dan memaksa masuk ke dalam kantor YLBHI. Massa tersebut mencap LBH Jakarta ingin membangkitkan kembali paham komunisme di Tanah Air.

Asfinawati menepis tuduhan tersebut. Ia menyebut diskusi tersebut membahas pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi pada tahun 1965. Materi diskusipun semuanya bukan mengenai PKI.

Sekitar 500 personel kepolisian gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Pusat, dan Polsek Menteng bersiaga di depan halaman LBH. Ada juga dua truk meriam air DWC6500 berkapasitas 6.500 liter dan satu truk lapis baja Barracuda.

Pendidikan

 S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia 1995–2002.

Karir

  • 2015–sekarang, Dosen Jentera Law School
  • 2009–sekarang, Volunteer pada KASUM
  • 2007-2009 Koordinator Divisi Hukum KASUM (Coallition for Munir Case)
  • Agustus 2006-2009, Direktur LBH JakartaJanuari-Agustus 2006, Koordinator Divisi Penanganan Kasus LBH Jakarta
  • 2003-2005, Koordinator Study and Research Division
  • 2001-2003, staff Labour Division – LBH Jakarta
  • 1999–2001, volunteer di LBH Jakarta

Tag:
comments