Eksklusif: Jakarta Menganggap Dialog dengan Papua Itu Merdeka
search

Eksklusif: Jakarta Menganggap Dialog dengan Papua Itu Merdeka

Zona Barat
Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai membongkar alasan tak masuk dalam jajaran kepengurusan KAMI. Foto: Politeia.id/Arya Alexander

Politeia.id--"Tapi Jakarta menganggap dialog itu merdeka. Nah, ini yang salah. Karena Indonesia ini tidak terbiasa berbicara dari hati ke hati. Kita tidak terbiasa dewasa," kata Natalius Pigai ketika berbincang dengan Politeia.id belum lama ini.

Seperti biasa, mantan komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) ini selalu kritis terkait persoalan Papua, tanah tumpah darahnya. Menurut Natalius, persoalan Papua tak pernah berakhir karena pendekatan militer yang dilakukan Pemerintah selama 56 tahun.

"Nyatanya juga 56 tahun Pemerintah gagal. Artinya, Jakarta sudah gagal meyakinkan Papua," katanya.

Anda selalu mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal Papua, bisa dijelaskan?

Papua, sudah lebih dari 56 tahun itu selalu berada di dalam daerah, seakan-akan berada dalam daerah jajahan. Karena apa? Faktor proses integrasi politik tahun 1969 atau sebelumnya yang begitu rumit. Ketika 1969, setelah adanya penentuan pendapat rakyat, ada yang menerima. Bahwa ada yang menyatakan berintegrasi dengan Indonesia tapi ada yang tidak puas. Itu ada fakta.

Yang tidak puas itu terdiri dari dua kelompok. Pertama, mereka yang tidak puas terhadap proses Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di Papua, yaitu berasal dari orang-orang Papua yang sedikit terdidik. Dimana, berdasarkan Perjanjian New York adalah one man one vote. Satu orang satu suara. Tetapi ketika penentuan pendapat rakyat diselenggarakan melalui one man one vote, hanya pada saat 1969 itu, jumlah penduduk Papua hanya 800.000 (jiwa). Tapi yang ikut menentukan nasib rakyat Papua, hampir kurang lebih 1.028 orang dari jumlah 800.000 ribu tersebut.

Proses penentuan penentuan ini dianggap oleh kaum terdidik Papua pada saat itu adalah tidak sesuai standar internasional, yang berdasarkan New York Agreement adalah satu orang satu suara. Karena itu, tahun 1969, mereka yang sadar, kaum terdidik Papua mengatakan prosesnya tidak benar.

Kedua, mayoritas rakyat Papua itu juga, mereka menyatakan juga tidak ingin bergabung. Karena itu dua kelompok: kelompok terdidik dan rakyat Papua yang tidak diikutsertakan dalam penentuan pendapat rakyat, itu menyatakan menolak.

Tetapi yang menyatakan ikut bergabung adalah 1.028 orang tadi. Karena itu, mayoritas mengatakan tidak mau (bergabung). Inilah proses yang rumit. Karena itu, mereka yang tidak suka bergabung, salah satu sayapnya adalah dari kelompok Papoea Vrijwilligers Corps (atau isingkat PVK), yaitu tentara Papua yang dipersiapkan oleh Belanda tahun 1960 untuk membentuk satu negara sendiri. Saat itu terbentuklah satu pasukan Papua yang berasal dari eks KNIL (Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger). Pasukan Tentara Belanda. Mereka rubah jadi Papoea Vrijwilligers Corps, asal-muasal berdiri yang namanya Organisasi Papua Merdeka (disingkat OPM) tahun 1960 di Manokwari.

Kelompok ini, yang tentara tadi, bersama kaum terdidik yang tidak ingin---proses demokrasinya harus sesuai standar internasional-- dengan mayoritas masyarakat yang tidak dilibatkan, itu menjadi satu kesatuan, mereka menolak dan tidak ingin bergabung dengan Indonesia. Tetapi setelah mereka bergabung, pemerintah pusat melakukan--ada dua pola pendekatan Papua. Satu, pendekatan pembangunan berdasarkan kesejahteraan. Kedua adalah pendekatan militeristik. Tujuan dari kedua pendekatan ini adalah untuk memantapkan integrasi hasil penentuan pendapat rakyat Papua. Berlangsung terus-menerus. Nah, pola pendekatan pembangunan berjalan lambat. Tetapi pola militeristik yang berlangsung sejak 1960-an sampai dengan sekarang, ini lebih ketat, mengisi kekurangan pola pembangunan.

Dua sistem, yaitu militer sebagai panglima dan kesejateraan pembangunan sebagai panglima yang diterapkan oleh Jakarta untuk memantapkan integrasi politik Papua, inilah yang justru, terutama satu pilar: pendekatan militer ini meninggalkan berbagai pelanggaran HAM, hak asasi manusia di Papua.

Segmen pertama, pelanggaran hak asasi manusia di Papua itu bertepatan dengan penentuan Pepera di Papua. Dimana habis Pepera, itu pemberontakan di mana-mana. Termasuk di Paniai, atau di Manokwari, di Fakfak, beberapa melakukan perlawanan karena tidak puas dengan hasil Pepera. Pada saat itu juga banyak rakyat Papua yang meninggal.

Kemudian peristiwa yang kedua tahun 1977-1978 di Wamena Barat, hampir 13.000 ribu orang yang meninggal. Ketiga, tahun 1982, itu terjadi pengungsian besar-besaran orang Papua ke Papua Nugini. Setelah itu menyebar dimana-mana, seluruh Papua. Di Paniai tahun 1980-sampai... berlangsung terus-menerus. Kemudian puncaknya di, misalnya di Biak, Sorong, Manokwari, peristiwa 1996. Kemudian 1998 di Biak, Biak Berdarah. Kemudian peristiwa Manokwari Berdarah, Abepura Berdarah, Wamena Berdarah. Kurang lebih (itu) operasi militer yang berlangsung di Papua. Yang paling terakhir adalah operasi di Nduga, yang sekarang masih berlangsung.

Peristiwa pelanggaran hak asasi manusia di Papua, tidak hanya sekedar orang dibunuh di tempat, tapi ada penangkapan, penyiksaan, penganiayaan, kemudian pembunuhan di luar proses pengadilan (extrajudicial killings) dan juga penembakan terhadap orang Papua.

Aspek-aspek pendekatan militeristik itu justru telah memupuk kebencian yang luar biasa, karena udah hampir lebih dari ribuan orang Papua mati. Hampir nyaris setiap hari Papua ditembak. Kemarin itu penembakan adiknya Edo Kondologit. Sebelumnya di Dogiyai, empat warga ditembak. Berlangsung terus.

Karena itu, meskipun Jakarta mengambil pola pendekatan militeristik untuk memantapkan integrasi nasional, tapi justru orang Papua merasa apa... eh, melunturnya nasionalisme orang Papua, justru dengan adanya pendekatan militeristik tersebut.

Kemudian pola pendekatan kesejahteraan, karena kondisi, situasi, kemananan tidak memungkinkan, semua program-program nasional itu tidak sampai. Jadi, bukan karena kelalaian pemerintah pusat, bukan juga pemerintah Provinsi Papua, tapi karena situasi Papua itu seakan-akan wilayah konflik, wilayah jajahan., sehingga bagaiamana pemerintah sipil bisa melakukan pembangunan di Papua? Jadi, kelambatan pembangunan Papua bukan karena kondisi Papua yang tidak memungkinkan. Yang menghambat pembangunan Papua itu pendekatan militeristik. Jadi, pendekatan militeristik yang diambil oleh Jakarta selama 56 tahun, itu sebenarnya menghambat kesejahteraan di Papua. Ini orang yang tidak lihat! Jakarta memandang bahwa pendekatan militeristik untuk memantapkan NKRI, sembari kita membangun Papua. Tapi tidak! Mana ada wilayah perang, di Papua, di Afghanistan, di Syria, pembangunan bisa berjalan cepat? Tidak bisa. Ya, tetap pendekatan militeristik menjadi penghambat pembangunan.

Sampai kapan pendekatan militeristik ini menurut Anda? Apakah karena masih ada KKB?

Kelompok separatis kan sebelum Papua masa integrasi, sudah ada. OPM itu lahir (tahun) 1960. Jadi itu tidak ada pengaruh. Semua kelompok-kelompok pemberontak sipil di daerah atau kelompok OPM atau sejenisnya, kelompok-kelompok kombatan itu, bisa diselesaikan kalau pendekatan kesejahteraan dan pendekatan diplomasinya bisa berjalan secara baik dan benar.

Jadi masalahnya pada soal diplomasi?

Kalau menurut saya, ketika Pemerintah mengambil jalan penyelesaiannya adalah bagaimana memantapkan integrasi politik dengan pendekatan militeristik, semua tidak akan berjalan dengan baik. Anda lihat hari ini. Hari ini Panglima TNI dan Kapolri ada di Timikabawa dengan kurang lebih 9 jenderal. Hanya untuk menjaga satu kabupaten, ada satu pasukan, kurang lebih 150 orang dari Jember dikirim ke Kabupaten Lani Jaya. Bayangkan kalau satu kabupaten itu, 150 pasukan tempur itu jaga, maka semua di Papua itu, 30 kabupaten/kota. Kalau 30 kabupaten/kota rata-rata dijaga oleh 150 pasukan tempur, maka itu sudah berapa? Hampir 4.000-5000 yang menjaga tiap kabupaten.

Padahal, Papua bukan wilayah tempur. Wilayah perang atau area perang itu adalah di negara perbatasan atau di negara lain. Masa Papua diperlakukan seperti Sudan. Harus ada tentara turun untuk mengamankan wilayah. Jadi sekarang itu Pemerintah, kalau kita nonton di televisi, tadi malam saya lihat di televisi, 150 pasukan tempur yang diturunkan untuk menjaga Lani Jaya. Andaikan jumlah yang sama itu disebarkan ke tiap kabupate di Papua dan Papua Barat (hampir mencampai 45 kabupaten/kota), maka itu sudah mencapai 7.000 sampai 8.000 pasukan tempur yang menjaga Papua. Kalau 7.000 atau 8.000 pasukan tempur yang jaga Papua, maka bisa dikategorikan bahwa secara substansial Papua adalah daerah operasi militer (red. DOM).

Nah, pernyataan daerah operasi militer belum dikeluarkan oleh Presiden atau DPR, tetapi secara substansial operasi militer sudah berlangsung di Papua.

Artinya kondisi ini sengaja dibuat agar sterotip Papua dinilai sebagai daerah kurang aman?

Bukan sengaja dibuat. Tapi begini, hal itu wajar saja. Pendekatan militer di awal, tahun 1960 itu bisa. Berarti kan mereka gagal. 56 tahun mereka sudah gagal. Iya dong. Harusnya, pendekatan militer itu berlangsung 5-10 tahun untuk menetralkan kondisi. Nyatanya juga 56 tahun Pemerintah gagal. Artinya, Jakarta sudah gagal meyakinkan Papua. Kenapa? Karena ada dua. Pertama, negara nasional itu akan muncul ketika berhadapan dengan agama yang berbeda, suku dan ras yang berbeda. Itu telah ditunjukkan di seluruh dunia. Yugoslavia. Yugoslavia pecah, karena semua negara-negara seperti Kosovo, Montenegro, Serbia, itu kan mereka suku-suku yang berbeda, agama yang berbeda. Sudan, selatan dan utara pecah karena agama yang berbeda. Rusia, 13 negara pecah karena agamanya berbeda. India pecah menjadi Bangladesh dan Pakistan karena agamanya berbeda. Jadi, negara nasional itu akan runtuh. Tidak bisa meyakinkan sebuah wilayah, yang dimana agama dan sukunya berbeda. Orang Papua dengan di sini itu kan berbeda. Orang di sini kan Jawa, Melayu. Rambutnya berbeda, kulitnya berbeda. Papua sendiri. Tidak akan bisa meyakinkan, dengan cara apapun. Sampai kapanpun. Karena itu, yang bisa diyakinkan adalah memberikan kesempatan untuk mengucapkan pendapat, pikiran dan perasaan secara terhormat di atas meja perundingan yang baik dan benar.

Seperti referendum begitu?

Kalau refendum kan hasil sebuah perundingan. Resultante dari sebuah perundingan. Sebuah dialog. Kita tidak sampai di sana. Tapi yang jelas harus merumuskan peta perdamaian Papua melalui sebuah proses dialog yang bermartabat. Karena suku, agama dan rasnya berbeda.

Kalau Jakarta pilih pendekatan keamanan, ini saya kasih tahu, semua tentara yang dikirim ke Papua, itu setengahnya mati di Papua. Minimal 10-10 persen mati, setiap pasukan. Hanya tidak pernah diekspos di sini. Mau dari pasukan elit kek, pasukan teritorial selalu mati. Ditembak mati di hutan belantara, emang dia kuasai apa? Tapi makin lama orang Papua punya senjata, mereka lakukan perlawanan, bisa lebih bahaya lagi. Karena itu, mau tidak mau Jakarta, hari ini saya berbicara atas nama aktivis kemanusiaan, Jakarta harus mencari peta penyelesaian dan peta perdamaian.

Tujuan akhir dari duduk bersama ini seperti apa?

Itu nanti gini, namanya dialog. Dialog itu tawar-menawar. Kamu maunya apa, saya maunya apa. Nanti hasil dari dialog ini, hasil dari pertemuan ini, hasil dari perundingan ini bisa menentukan pilihan. Nanti menemukan kesamaan. Kesamaan di titiknya apa. Bisa saja Jakarta bilang, OK, kalau begitu Papua negara bagian, bagaimana. Papua bisa bilang, ah saya tidak mau negara bagian. Jakarta bilang begini, Papua bilang begini. Kan nanti bicara begitu, dan akan adan titik temunya. Yang penting ada dialog.

Menurut Anda, itu sudah menjadi keinginan dari rakyat Papua seluruhnya?

Itu pilihan terakhir bagi rakyat Papua. Jadi rakyat Papua punya pilihan, dialog itu jalan paling terakhir. Tapi, jalan pertama bagi rakyat Papua, yang saya lihat sebagai orang yang mengamati di luar, jalan pertama adalah, orang Papua bilang kami sudah pernah merdeka (tahun) 1963. Soekarno aja bubarkan negara boneka Papua, berarti negara sudah ada. Pengakuan aja yang kami butuh. Itu banyak orang di Papua, jumlahnya banyak.

Yang kedua, kalau begitu, karena proses integrasi politik di Papua tidak melalui prosedur PBB, kita mau referendum lagi. Yang ketiga itu dialog. Jadi jangan salah, orang yang menginginkan dialog di Papua jumlahnya sedikit. Tapi Jakarta menganggap dialog itu merdeka. Nah ini yang salah. Karena Indonesia ini tidak terbiasa berbicara dari hati ke hati. Kita tidak terbiasa dewasa. Kalau permintaan dialog dari Papua ini sebenarnya kan pilihan yang paling lunak. Coba aja dia bilang referendum, atau naik ke atas: pengakuan, kami sudah merdeka, punya bendera, punya uang, punya DPR, sudah pengakuan aja kita tidak mau tahu. Tidak ada dialog, tidak ada referendum, pengakuan. Nah itu bahaya juga. Jadi jangan salah, dialog itu pilihan yang paling lunak, yang bermartabat. Tapi itu juga sedikit orang Papua yang menginginkan dialog.

Sikap anda sendiri?

Saya orang Papua. Sebagai orang Papua, saya juga menginginkan dialog.

Menurut Anda, kenapa pusat seolah kesulitan membangun dialog?

Ya karena memori yang tertanam di pemerintah pusat itu, dialog itu langsung merdeka. Padahal namanya dialog, menghasilkan hasil. Orang pacaran aja dialog, ngobrol mulu. Orang cerai juga ngobrol dulu. Mau pacaran juga pendekatan dulu, ngobrol dulu. Orang belum kenal masa langsung pacaran. Gak bisa dong.

Jakarta pandangannya adalah dialog itu merdeka. Itu yang salah. Kita lihat saja, ada gelombang perlawanan sipil di Papua, itu nanti ke depan akan lebih bahaya lagi. Saya meyakini itu. Karena apa, Papua ini perbatasan dengan Papua Nugini. Negara-negara pasifik. Aceh saja, yang dekat dengan Malaysia, senjata bisa masuk kok melalui laut, padahal laut bisa dijaga. Kalau Papua ini, Papua Nugini dengan orang Papua ini, di hutan belantara gak ada yang tahu. Kita mau tahu, nanti di Papua Nugini ada bom yang mereka bikin, senjata rakitan yang mereka bikin, beri pasokan dari Indonesia, baru fight atas nama suku, ras, bagaimana? Nah, itu yang Jakarta tidak paham sampai ke arah sana. Orang Papua sudah banyak sakit. Tapi ketika orang Papua banyak menderita dan sakit, simpati dunia mengalir. Ada saatnya orang Papua melakukan perlawanan. Baru nanti Jakarta pusing. Kalau saya itu, sebagai orang Papua, saya menginginkan dialog. Itu yang paling lunak.

Tag:
comments