Tolak UU Ciptaker, PBNU akan Tempuh Jalur Hukum di MK
search

Tolak UU Ciptaker, PBNU akan Tempuh Jalur Hukum di MK

Zona Barat
Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siroj/ Foto Nu.or.id

Politeia.id--Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bersama pihak-pihak yang menolak RUU Cipta Kerja akan menempuh jalur konstitusional dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siroj menegaskan langkah tersebut untuk mencari keadilan di tengah kondisi pandemi (Covid-19) ketimbang melakukan unjuk rasa.

“Dalam suasana pandemi dan ikhtiar bersama untuk memotong rantai penularan, upaya hukum adalah jalur terbaik dan terhormat dalam mencari keadilan dibanding mobilisasi massa,” kata Said, dalam keterangan tertulisnya, Jumat, (9/10).

Dalam kesempatan tersebut Said membeberkan catatan kritis PBNU terhadap UU Ciptaker yang baru saja disahkan dalam rapat paripurna DPR RI, Senin (5/10). Pihaknya menyesalkan proses legislasi UU Ciptaker yang terburu-buru, tertutup, dan enggan membuka diri terhadap aspirasi publik.

“Untuk mengatur bidang yang sangat luas, yang mencakup 76 UU, dibutuhkan kesabaran, ketelitian, kehati-hatian, dan partisipasi luas para pemangku kepentingan,” beber Said.

Said juga menyesalkan munculnya Pasal 65 UU Ciptaker, yang memasukkan pendidikan ke dalam bidang yang terbuka terhadap perizinan berusaha.

“Ini akan menjerumuskan Indonesia ke dalam kapitalisme pendidikan. Pada gilirannya pendidikan terbaik hanya bisa dinikmati oleh orang-orang berpunya,” kata Said.

Ia juga menyoroti upaya menarik investasi yang semestinya memberi perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Ia menilai pemberlakuan pasar tenaga kerja fleksibel (labor market flexibility) yang diwujudkan dengan perluasan sistem PKWT (Pekerja Kontrak Waktu Tertentu) dan alih daya akan merugikan mayoritas tenaga kerja RI yang masih didominasi oleh pekerja dengan skil terbatas.

Ia menambahkan pasal 81 UU Ciptaker  mengubah beberapa ketentuan di dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penghapusan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun bagi pekerja PKWT (Pasal 59) meningkatkan risiko pekerja menjadi pekerja tidak tetap sepanjang berlangsungnya industri.

“Pengurangan komponen hak-hak pekerja seperti uang pesangon, uang penghargaan, dan uang penggantian mungkin menyenangkan investor, tetapi merugikan jaminan hidup layak bagi kaum buruh dan pekerja,” kata dia.

Said juga membicarakan soal perlindungan terhadap lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam. Kebijakan yang menganakemaskan sektor ekstraktif dengan sejumlah insentif dan diskresi kepada pelaku usaha tambang.

Ia mencontoh pengenaan tarif royalti 0 persen sebagaimana tertuang di dalam Pasal 39 UU Cipta Kerja, mengancam lingkungan hidup dan mengabaikan ketahanan energi. “Alih-alih mengubah isi UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba yang mengokohkan dominasi negara dan oligarki, UU Cipta Kerja memperpanjang dan memperlebar karpet merah bagi pelaku usaha,” tegasnya.

Ia menambahkan upaya pemerintah menjamin investasi dan diskresi menteri tanpa batas bagi pelaku usaha tambang yang menjalankan usaha hulu-hilir secara terintegrasi untuk mengekstraksi cadangan mineral hingga habis. Hal ini kata dia mengabaikan dimensi konservasi, daya dukung lingkungan hidup, dan ketahanan energi jangka panjang.

“Pemerintah bahkan mendispensasi penggunaan jalan umum untuk kegiatan tambang, yang jelas merusak fasilitas umum yang dibangun dengan uang rakyat,” imbuhnya.

Lebih lanjut Said menjelaskan upaya menarik investasi tidak boleh mengorbankan ketahanan pangan berbasis kemandirian petani. Dalam pasal 64 UU Ciptaker yang mengubah beberapa pasal dalam UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan berpotensi menjadikan impor sebagai soko guru penyediaan pangan nasional.

“Perubahan Pasal 14 UU Pangan menyandingkan impor dan produksi dalam negeri dalam satu pasal. Ini akan menimbulkan kapitalisme pangan dan memperluas ruang perburuan rente bagi para importir pangan,” kata Said.

Said juga membicarakan soal sertifikasi halal. Ia menyebut Pasal 48 UU Cipta Kerja yang mengubah beberapa ketentuan dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengokohkan pemusatan dan monopoli fatwa kepada satu lembaga.

“Sentralisasi dan monopoli fatwa, di tengah antusiasme industri syariah yang tengah tumbuh, dapat menimbulkan kelebihan beban yang mengganggu keberhasilan program sertifikasi. Selain itu, negara mengokohkan paradigma bias industri dalam proses sertifikasi halal,” kata Said.

Sementara itu kualifikasi auditor halal sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 14 adalah sarjana bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, kedokteran, tata boga, atau pertanian.

“Pengabaian sarjana syariah sebagai auditor halal menunjukkan sertifikasi halal sangat bias industri, seolah hanya terkait proses produksi pangan, tetapi mengabaikan mekanisme penyediaan pangan secara luas,” jelas Said.

Tag:

comments