Pak Airlangga, Siapa Sponsor Demo UU Ciptaker?
search

Pak Airlangga, Siapa Sponsor Demo UU Ciptaker?

Zona Barat
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat acara Penyaluran KUR bagi UMKM Mitra Platform Digital di Kantor Kemenko Perekonomian pada Rabu (23/9). Foto: Politeia.id/Arya Alexander

Politeia.id -- Pengetahuan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto luar biasa dan berbahaya. Ia tahu siapa di belakang aksi demonstrasi menolak UU Cipta Kerja. Tahu siapa yang menggerakkan, tahu siapa sponsornya, tahu siapa yang membiayai.

Tapi cuma bicara, tidak mengadukan ke penegak hukum. Biar jelas pembuktiannya dan diadili pelakunya. Artinya bluffing semata dari seorang ketua umum parpol cum pengusaha yang malang melintang di sejumlah bisnis antara lain bisnis kertas hingga sekuritas.

Meskipun saya menentang kekerasan dalam aksi massa menolak UU itu tapi saya juga berposisi kritis terhadap UU itu. Saya tidak mau masuk dulu pasal per pasal dari UU yang tebal itu, tapi melihat dulu formil dan intensi di balik pengundangannya.

Kita perlu jelas dulu soal ini.

Mengapa UU itu dibentuk? Siapa otaknya?

Saya pikir Menko Perekonomian punya peran besar di situ. RUU ini adalah inisiatif pemerintah. Diajukan oleh presiden (surat 7 Februari 2020). Materinya disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian sesuai lingkup tugas dan tanggung jawabnya. Lalu dibentuk panitia antarkementerian/antarnonkementerian.

Apakah ada para ahli/konsultan retainer pengusaha kakap di situ yang campur tangan dalam prosesnya? Bisa jadi ada. Bisa juga tidak. Saya tidak punya bukti.

Mengapa ia dibuat secara kilat (7 bulan) pada saat kritis pandemi seperti sekarang ini? Bukan hanya UU-nya yang dibuat serbakilat tapi juga peraturan turunannya (PP) yang ditargetkan Presiden Jokowi selesai dalam 1 bulan?

Alasannya ada di Naskah Akademik (hlm. 218). “... perlu dipercepat pembuatannya karena keterkaitan dengan PERSAINGAN PEREKONOMIAN GLOBAL yang semakin kompetitif dalam menyaring dan menciptakan iklim investasi yang bersahabat, efektif, dan efisien.”

Apa itu persaingan ekonomi global? Apa itu menyaring? Apa itu bersahabat? Bagaimana teknisnya? Apa ukurannya?

Secepat apa? “... dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2020 dan dibahas serta ditetapkan dalam tahun 2020.”

Mengapa namanya “Cipta Kerja”?

Saya pikir di sini ‘trik pengelabuannya’. Bagaimana sebuah UU yang merombak setidaknya 70-an UU menggunakan nama itu. Dalam salah satu tulisannya di Disway, Dahlan Iskan menulis:

“Karena itu judul UU ini pun sebenarnya sudah dipilih yang paling bersahabat dengan perasaan tenaga kerja: UU Cipta Kerja. Dikira dengan judul itu tenaga kerja akan manggut-manggut dan berdecak kagum.”

Ini cocok dengan fakta beberapa bulan lalu ketika para artis bin seleb medsos dikerahkan untuk meramaikan tagar #IndonesiaButuhKerja. Dinamakan Cipta Kerja supaya masyarakat ‘terhibur’ seolah punya harapan langsung kerja dan sejahtera. Ini mirip iklan salah satu lembaga pendidikan yang menjanjikan zona bebas pengangguran, kuliah setahun langsung kerja. Kerja apa, upah berapa, risikonya apa tidak disebut.

Tapi perhatikan, dalam butir menimbang UU Cipta Kerja, bahasanya kabur. “... dengan cipta kerja DIHARAPKAN mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi.”

Jadi baru “diharapkan”. Ini cocok dengan Naskah Akademiknya yang jika dibaca sama sekali tidak menyediakan ukuran teoritis bagaimana penyerapan tenaga kerja dengan adanya UU itu.

Jika demikian, UU Cipta Kerja berpotensi melanggar asas kejelasan tujuan, kejelasan rumusan selain asas keterbukaan dan pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Sejumlah praktisi hukum saya dengar akan menguji UU itu di MK. Lihat saja kisahnya nanti.

Tapi investasi akan menyerap tenaga kerja?

Betul. Tapi investasi yang seperti apa dulu? Lihat saja data dan berita. Tidak ada masalah dengan investasi kita. Bahkan China kalah dari kita. Masalahnya adalah kualitas investasi itu. Ekonom Faisal Basri berkata investasi banyak masuk tapi hasilnya kecil. Kenapa kecil? Karena nomor satu adalah korupsi! Apa contohnya? Proyek di BUMN dilakukan tanpa tender terbuka sehingga harga terendah dan terbaik tidak diperoleh. Mengapa begitu? Karena pembangunannya tanpa rencana jelas. Kalau Presiden bilang tahun depan bandara jadi, ya langsung dibikin. Persoalan sepi atau tidak, untung atau tidak, soal lain.

Paling tidak UU Cipta Kerja menyelesaikan masalah tumpang tindih peraturan yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat dan pengusaha?

Betul soal tumpang tindih itu. Tapi cara penyelesaian model sapu jagat kilat saat pandemi justru menimbulkan masalah baru yang tak kalah berbahaya. UU Cipta Kerja bukan tidak mungkin hanya memindahkan persoalan korupsi dari pejabat daerah ke pejabat pusat.

Apa politik hukum yang menjadi dasar UU ini?

Lihat notulensi pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan Naskah Akdemik. “... politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja adalah menyesuaikan nomenklatur perizinan yang ada dalam setiap undang-undang dengan rumusan yang bersifat general, sehingga memberikan fleksibilitas pemerintah dalam rangka mengantisipasi dinamika masyarakat dan global.”

Bentuknya adalah akan banyak PP dibuat. Total 39 aturan dalam sebulan ini akan dibuat. Terdiri dari 34 PP dan 5 Perpres.

Contoh perizinan tambang mineral dan batu bara. “Seluruh perizinan diberikan oleh pemerintah, dalam hal ini oleh presiden, sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan.”

Bahasa humasnya tentu adalah memangkas birokrasi dan membabat korupsi kepala daerah. Tapi pikiran para ‘pemain’ juga bisa begini: kalau dulu harus banyak yang dilobi, sekarang cukup lobi presiden (pusat saja). Lewat berbagai jalur. Potensi korupsi lagi.

Jadi secara formil dan intensi, UU ini bermasalah. Rumusan tujuannya tidak jelas, pembentukannya tidak transparan dan terburu-buru, masalah dan solusinya melebar, sangat sentralistik dan berpotensi besar menyuburkan korupsi di tingkat pusat, tidak partisipatif melibatkan pelaku di setiap sektor, dan yang terpenting ia tidak menyelesaikan masalah karatan negara ini yakni korupsi pejabat sebagai penghambat utama kemajuan ekonomi.

 

Oleh Agustinus Edy Kristianto, Founder dan CEO Gresnews.com

Tag:
comments