Penangkapan Brutal Massa Aksi Tolak RUU Pilkada, TAUD Tuntut Tindakan Polri

Politeia.id - Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) mengeluarkan pernyataan tegas setelah menerima laporan terkait penangkapan, penahanan, dan tindakan kekerasan yang dialami oleh massa aksi saat demonstrasi penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada yang berlangsung di gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (22/8).

Berdasarkan laporan yang diterima hingga pukul 20.00 WIB, sebanyak 20 orang telah ditangkap, dengan 11 di antaranya ditangkap langsung di lapangan, dan 9 orang lainnya ditangkap setelahnya melalui informasi hotline TAUD.

Dalam laporan tersebut, TAUD mencatat bahwa tiga orang mengalami luka serius akibat tindakan brutal aparat kepolisian. Seorang korban mengalami patah hidung dan memar di wajah, sementara korban lainnya mengalami luka di kepala yang harus dijahit tujuh jahitan setelah dipukul dengan pentungan polisi.

Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas Digantikan Wihadi Wiyanto di Tengah Rapat RUU Carry Over

Menyikapi situasi ini, TAUD menyampaikan tiga tuntutan mendesak:

Pertama, TAUD meminta Mabes Polri untuk segera memerintahkan Polda Metro Jaya dan satuan wilayah serta unit kerja di bawahnya untuk memastikan akses bantuan hukum yang terbuka bagi massa aksi yang ditangkap dan ditahan.

Prabowo Disebut Jadi Referensi Pemimpin Negara Lain

Selain itu, bagi mereka yang mengalami luka akibat kekerasan dan masih dalam penahanan, harus segera dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pengobatan intensif.

Kedua, TAUD mendesak aparat kepolisian yang bertugas di lapangan untuk segera menghentikan penangkapan dan segala bentuk penggunaan kekuatan berlebihan terhadap massa aksi.

Ketiga, TAUD mengajak Komnas HAM, Kompolnas, KPAI, Ombudsman RI, LPSK, dan Komnas Perempuan untuk segera turun melakukan pemantauan di lapangan maupun di kantor-kantor kepolisian di bawah Polda Metro Jaya guna memastikan perlindungan hak-hak asasi manusia bagi para demonstran.

Demokrasi dan HAM Indonesia Terancam, Jokowi Didesak Introspeksi

TAUD menegaskan pentingnya penanganan yang profesional dan sesuai dengan hukum dalam menghadapi aksi-aksi demonstrasi, serta mendorong penghormatan terhadap hak-hak dasar masyarakat yang menyuarakan pendapatnya secara damai.