Resistensi terhadap Oposisi Ganjar-Mahfud Dinilai sebagai Sinyal Kuat Prabowo Tidak Siap Pimpin Pemerintah Demokratis
Politeia.id - Dinamika politik pasca-Pemilu 2024 di Indonesia semakin memanas dengan respons yang beragam terhadap pernyataan-pernyataan penting dari para tokoh politik. Pernyataan terbaru dari Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto, menekankan agar pihak-pihak yang tidak mau bekerja sama tidak mengganggu pemerintahannya di masa mendatang.
Respons terhadap pernyataan ini menguat ketika mantan capres-cawapre Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, mendeklarasikan diri sebagai oposisi terhadap pemerintahan hasil Pemilu 2024.
Langkah ini disertai dengan dukungan dari Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, yang menyatakan bahwa sikap Ganjar merefleksikan sikap partai terhadap pemerintahan hasil pemilu.
"Kami patut mengapresiasi sikap tegas Ganjar-Mahfud tentang posisi politik yang diambil pasca-Pilpres 2024," ujar Petrus Selestinus, advokat dan Koordinator Pergerakan Advokat Nusantara dalam keterangannya, Senin (13/5).
Menurut Petrus, pernyataan Prabowo tersebut sebagai tindakan yang mencerminkan sifat arogan, anti-demokrasi, dan otoriter, yang diduga dimaksudkan untuk menutupi kerusakan yang terjadi selama proses pemilu 2024 yang masih dipertanyakan hukum, etika, dan moralitasnya.
Di sisi lain, kata dia, pernyataan Ganjar-Mahfud yang ingin beroposisi tidak bermaksud mendahului hasil akhir proses sengketa yang sedang digugat di pengadilan.
"Sikap ini menjadi langkah kesatria untuk menjaga kohesivitas sosial masyarakat dan memperbaiki kondisi negara yang sedang mengalami kerusakan," imbuhnnya.
Selain itu, para relawan yang masih setia kepada perjuangan Ganjar-Mahfud dan PDIP diharapkan untuk bergabung dalam barisan oposisi.
Langkah ini dianggap penting untuk memperkuat peran oposisi yang akan dilakukan oleh beberapa partai politik di DPR nanti, termasuk PDIP.
Namun, di tengah apresiasi terhadap sikap oposisi yang diambil oleh Ganjar-Mahfud dan PDIP, muncul juga kebutuhan akan oposisi garis keras untuk melawan ancaman nepotisme dan dinasti politik yang dianggap telah merusak sistem demokrasi dan konstitusi.
"Perlunya oposisi yang kuat, bahkan garis keras, baik di dalam maupun di luar parlemen, menjadi penting dalam menghadapi realitas politik yang pragmatis dan mengidap di hampir seluruh partai politik," tambah Petrus.
Petrus mengatakan bahwa, realitas politik saat ini menunjukkan bahwa banyak partai politik yang lebih mengutamakan kepentingan pragmatis daripada prinsip-prinsip demokrasi.
Beberapa di antaranya bahkan terang-terangan meminta atau ditawarkan jatah kursi di kabinet sebagai imbalan untuk menjadi loyalis pemerintah.
"Pentingnya oposisi garis keras terhadap pemerintahan ke depan tidak dapat dipandang sebelah mata," lanjutnya.
"Kita berdiri di atas reruntuhan sistem demokrasi dan konstitusi, yang telah dirusak oleh politik dinasti, nepotisme, dan kronisme."
Dalam konteks ini, pentingnya dukungan publik terhadap peran oposisi menjadi semakin nyata. Petrus menekankan bahwa kehadiran oposisi yang kuat, baik di dalam maupun di luar parlemen, adalah kunci untuk menjaga keutuhan negara dan aspirasi rakyat.
"Kita tidak boleh membiarkan Ganjar-Mahfud berjalan sendirian sebagai oposisi. Dukungan publik yang luas diperlukan untuk memperkuat peran oposisi dalam melawan anomali dan pengrusakan terhadap demokrasi, konstitusi, dan penegakan hukum," tambahnya.
comments