Polemik Penetapan Tersangka Kepala Basarnas, Setara Institute Nilai Pemahaman Jokowi Minimalis
Politeia.id-Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan respon Presiden Joko Widodo (Jokowi) perihal polemik penetapan tersangka Kabasarnas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggambarkan pemahaman minimalis dan lemahnya pemihakan Kepala Negara terhadap agenda pemberantasan korupsi dan pelembagaan prinsip kesamaan di muka hukum.
Diketahui, merespons peristiwa hukum yang melibatkan Kabasarnas dan permintaan maaf KPK, Presiden Jokowi telah memberikan tiga respons yaitu akan mengevaluasi sistem pengadaan barang dan jasa, akan mengevaluasi penempatan militer pada jabatan sipil dan menganggap kisruh KPK hanya persoalan koordinasi.
"Jokowi tidak menangkap fakta potensi impunitas yang selama ini melekat pada oknun TNI yang melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana umum lainnya," kata Hendardi dalam keterangannya, Selasa (1/8).
Menurut Hendardi, pembiaran praktik dan perlakuan ketidaksamaan di muka hukum telah mengafirmasi asumsi banyak pihak. Bahwa praktik pengadaan barang dan jasa termasuk pengadaan alutsista di institusi TNI, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan institusi sektor keamanan lainnya, sulit memenuhi kewajiban standar transparansi dan akuntabilitas.
Dia menilai, Jokowi tidak cukup mengevaluasi sistem procurement dan penempatan TNI pada jabatan sipil, tetapi juga langkah nyata pembaruan sistem peradilan militer yang masih memberikan previlege hukum bagi anggota TNI.
"Jokowi harus menjawab rasa keadilan yang terusik dan pelanggaran prinsip kesamaan di muka hukum dengan segera termasuk dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) yang mengubah UU Peradilan Militer," tegas Hendardi.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan ia tidak menginginkan ada praktik penyelewengan, seperti korupsi, di tempat-tempat penting. Terkait hal tersebut, evaluasi akan dilakukan di semua hal, termasuk menyangkut penempatan perwira TNI aktif di sejumlah jabatan sipil.
Jokowi menyampaikan hal itu terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di tubuh Basarnas yang melibatkan dua perwira TNI berujung menjadi polemik.
"Semuanya akan dievaluasi, tidak hanya masalah (perwira tinggi TNI yang menduduki jabatan sipil) itu. Semuanya (akan dievaluasi) karena kita tidak mau lagi di tempat-tempat yang sangat penting terjadi penyelewengan, terjadi korupsi," kata Jokowi saat menjawab pertanyaan awak media di sesi keterangan pers seusai peresmian Sodetan Ciliwung di Jakarta, Senin (31/7).
comments