Diskusi TPPO di Polda NTT, Mahfud MD Nyatakan Dukungan Penuh Cegah Perdagangan Orang
Politeia.id-Menko Polhukam Mahfud MD memberikan dukungan politik yang penuh untuk pencegahan dan penangananan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Pangkalnya, pola kerja sindikat TPPO yang terorganisir dan melibatkan banyak pihak secara terstruktur dan sistimatis, membuat Aparat Penegak Hukum (APH) kewalahan dalam menindak mereka.
Hal itu disampaikan Deputi V Kemenko Polhukam Irjen Pol. Rudolf Rodja dalam sebuah focus group discussion (FGD) di Kupang pada Kamis, (13/4).
FGD yang digelar Polda NTT ini mengambil tema "Optimalisasi Pencegahan dan Penanganan TPPO di Wilayah Hukum Polda NTT". Tema ini didasari oleh fakta bahwa korban TPPO di NTT semakin tinggi dari tahun ke tahun.
"Bagaimanapun sindikat ini dengan mudah keluar masuk setiap pintu dari hulu ke hilir sampai ke negara tujuan, karena jejaring sindikat TPPO sudah menguasai sistem di hulu dan hilir," ujar Rudolf.
"Karena itu Menko Polhukam Mahfud MD memberikan dukungan penuh dan atensi khusus dalam soal pencegahan dan pemberantasan TPPO, karena korbannya sudah banyak dan mencoreng wajah NKRI sebagai negara hukum yang berdaulat," imbuhnya.
Jenderal Polisi bintang dua asal NTT yang juga mantan Kapolda Papua ini dalam paparannya mengingatkan kepada siapa saja yang menabur, maka ia akan menuai.
"Hal ini memberi pesan tegas kepada kita semua terutama para pelaku sindikat TPPO bahwa akan tiba saatnya sindikat TPPO diberantas dan digulung mulai dari pemain lapis atas sampai dengan pemain lapis bawah atau pelaku lapangan," jelasnya.
Dukungan IMPPI
Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja Informal Migran dan Pekerja Profesional Indonesia (IMPPI) Wiliam Yani Nuwa Wea dalam paparannya menyatakan prihatin dengan kejahatan perdagangan orang. Sebab kagta dia, di Malaysia banyak warga NTT hidup dalam teror dan intimidasi majikan yang sangat kejam,
"Mereka berada dalam posisi penjeratan hutang, hanya karena mereka berstatus ilegal," katanya.
Menurut mantan Anggota DPRD DKI dua periode ini, ada beberapa pemain lapangan yang juga adalah orang-orang NTT atau keluarga terdekat korban TPPO.
"Ini membuat Kita miris karena kita tidak berdaya lalu membiarkan darah sesama anak bangsa dihisap oleh saudara sendiri tanpa rasa berdosa dan bersalah. IMPPI sebagai organ profesional mengadvokasi penanganan TPPO, siap bekerjasama dengan Polda NTT dan semua elemen masyarakat lainnya secara kolaboratif demi NTT yang lebih baik ke depan," sambungnya.
Sementara itu, Petrus Selestinus, Koordinator TPDI dalam paparannya menekankan bahwa dukungan penuh Menko Polhukam dalam pemberantasan TPPO harus direspons oleh kita semua dengan kerja kongkrit.
Karena itu, tegas Petrus, FGD yang diinisiasi oleh Polda NTT harus dipandang sebagai respons positif Kapolda NTT untuk perang semesta melawan TPPO dengan membangun kemitraan dan kerjasama secara kolaboratif menyadarkan warga masyarakat NTT tentang bahaya TPPO bagi generasi muda NTT mendatang dan mari sama-sama kita basmi.
Petrus Selestinus, yang juga Koordinator Advokar Perekat Nusantara ini menyatakan Perang Semesta melawan TPPO harus didasarkan pada semangat kebangsaan dan patriotisme yang tinggi karena sindikat TPPO sudah mengganggu kedaulatan negara dan kekuasaan pemerintahan negara untuk menegakan hukum dan HAM.
"Dengan semangat kebangsaan yang tinggi, kita rela berkorban dan bersikap memihak dan peduli untuk membangun kesadaran masyarakat NTT di pedesaan yang menjadi pintu masuk utama mulai tahap merekrut, menampung, mengangkut dan seterusnya hingga TKI ilegal NTT menuju ke negara tujuan tanpa hambatan apapun," ungkap mantan kuasa hukum Megawati Soekarnoputri pada awal reformasi.
Menurutnya, pemerintah boleh menggandeng semua caleg DPR RI, DPD, DPRD, calon kepala daerah di NTT untuk ikut berkontribusi dan mengadvokasi warga masyarakat NTT mulai dalam tahap sosialisasinya hingga masa kampanye dengan memasukan konten bahaya TPPO bagi NTT, bagi Indonesia dan bagi dunia.
IMPPI, TPDI dan semua narasumber mengapresiasi FGD Polda NTT yang sukses dilaksanakan oleh Direktur Kriminal Umum Polda NTT, Kombes Pol. Patar Silalahi dan Tim yang secara ptofesional dan sukses menggelar FGD sebagai langkah awal mengimplementasikan program Kapolda NTT Irjen Pol. Johny Asadoma secara tepat waktu merespons deklarasi BP2MI Perang Semesta Melawan Sindikat TPPO.
comments