Polda NTT Respon Ajakan Perang Semesta Melawan Sindikat Perdagangan Manusia
Politeia.id-Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) menyambut baik dan sebagai polda pertama yang merespons ajakan BP2MI untuk melalukan `perang semesta melawan sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO)`.
`Perang semesta melawan TPPO` merupakan kesimpulan dalam diskusi publik yang digelar BP2MI di Batam pada 6 April 2023 lalu. Diskusi ini mendapat dukungan penuh dari Menko Polhukam RI Mahfud MD.
BP2MI mendeklarasi Perang Semesta Melawan TPPO, karena daya rusak dan kerugian materiil dan moril yang ditimbulkan akibat TPPO telah sangat besar bahkan merendahkan martabat, harga diri dan Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia di mata dunia internasional.
Diskusi publik BP2MI di Batam itu menghadirkan Mahfud MD sebagai Keynote Speaker dan narasumber dari anggota Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO (GT PP- TPPO) Pusat, Kepala Densus 88 Irjen Pol Marthinus Hukom, tokoh agama dari NU, Muhamadiyah, Ketua Komisi Keadilan Perdamaian Pekerja Migran dan Perantau (KKPPMP) di Batam Romo Paschalis dan Romo Benny Susetyo dari BPIP.
Kemudian, menyambut diskusi publik di Batam, Kapolda NTT Irjen Johny Asadoma pun menggelar sebuah focus group discussion (FGD) di Kupang pada Kamis, (13/4). FGD mengambil tema "Optimalisasi Pencegahan dan Penanganan TPPO di Wilayah Hukum Polda NTT". Tema ini didasari oleh fakta bahwa korban TPPO di NTT semakin tinggi dari tahun ke tahun.
Karena itu, tujuan FGD ini tidak lain untuk mendapat masukan, data dan informasi akurat guna mendesain strategi penanganan TPPO di NTT. Apalagi, NTT merupakan bagian hulu dari TPPO dengan korban tertinggi.
FGD yang dilakukan Polda NTT kemarin, ibarat gayung bersambut, karena diskusi TPPO ini sebelumnya sudah dirancang oleh Irjen Pol. Johny Asadoma pada awal November 2022, ketika mengawali tugasnya sebagai Kapolda NTT pada Oktober 2022.
Artinya giat cegah TPPO di NTT, sejak awal sudah menjadi agenda prioritas Kapolda NTT Johny Asadoma. Oleh karena itu, ketika BP2MI mendeklarasikan perang semesta melawan TPPO, maka NTT siap melaksanakan.
Dalam sambutannya ketika membuka FGD, Johny yang mantan Kadivhubinter Polri itu memberi perhatian khusus pada aspek pencegahan TPPO di NTT. Menurutnya, NTT menjadi lahan subur dan merupakan satu dari lima provinsi dengan jumlah korban TPPO tertinggi di bagian hulu yang sudah berlangsung bertahun-tahun.
"Mencegah TPPO dibagian hulu ini merupakan pekerjaan besar dan berat karena di satu pihak kita berhadapan dengan problem bagaimana mengubah mindset sebagian anggota masyarakat NTT yang melihat perdagangan orang sebagai solusi untuk hidup lebih baik, namun di pihak lain kita berhadapan dengan sindikat TPPO sebagai kejahatan transnasional yang terorganisir dan tidak terorganisir yang melibatkan banyak pihak termasuk oknum Penyelenggara Negara sebagai backing TPPO," katanya.
Oleh karena itu, lanjut dia, diperlukan sikap keberpihakan, keterlibatan dan partisipasi secara kolaboratif semua pihak, semua stakeholder di NTT.
"Mari kita bangun kemitraan dan mendasain bersama model pencegahan TPPO yang lebih baik, karena TPPO ini menyangkut kultur masyarakat dan menyangkut martabat manusia dengan segala aspek kehidupannya," ucap Johnny.
Menurut Johny Asadoma, yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana mendesain strategi yang tepat guna memerangi TPPO di NTT.
Selaku pimpinan penegak hukum di NTT, Johny Asadoma sangat berkepentingan dengan misi mewujudkan komitmen nasional dan internasional dari pemerintah dalam memerangi TPPO sesuai amanat UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO.
Kapolda NTT melihat persoalan TPPO di NTT dari tahun ke tahun meningkat terus, namun sulit dideteksi, sehingga pemerintah sulit mendapatkan data yang akurat karena kerja para sindikat TPPO yang terorganisir sangat rapi, dan tidak bisa dihadapi dengan cara biasa.
Sementara itu, daya dukung untuk tindakan pencegahan TPPO tidak memadai, akibatnya kerja sindikat TPPO di NTT tak tercegah dengan baik dan optimal.
Sejumlah narasumber FGD yang hadir memberikan permikiran di Kupang antara lain, Irjen Pol. Rudolf Roja Deputi V Kemenko Polhukam, Ibu Pendeta Emi Sahertian (aktivis pemerhati korbanTPPO), Wiliam Yani Nuwa Wea (Ketua IMPPI), Petrus Selestinus, Koordinator TPDI, Siwa (Kepala BP3MI NTT), Ibu Silvia R. Peku Jawang (Kadisnaker dan Kasatgas TPPO NTT) dan Romo Paschalis (Ketua KKPPMP, Batam).
comments