Polemik Tim Mawar Pilihan Prabowo, Aktivis: Penjahat Jadi Pejabat
search

Polemik Tim Mawar Pilihan Prabowo, Aktivis: Penjahat Jadi Pejabat

Zona Barat
Sejumlah aktivis mendekati Istana Negara, Jakarta, Senin (5/10/2020), menuntut Presiden Jokowi mencabut Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 166 Tahun 2020. Foto: Politeia.id/Kontras

Politeia.id--Langit Jakarta tak begitu cerah tatkala sejumlah aktivis mendekati Istana Negara, Jakarta, Senin (5/10). Membawa karangan bunga, sejumlah flyer dan spanduk, mereka menyerukan penolakan terhadap pengangkatan eks Tim Mawar di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

"Di Indonesia Presiden Jokowi Angkat Penjahat Jadi Pejabat." Begitu sebuah spanduk berwarna merah menyerukan penolakan terhadap Brigen TNI Dadang Hendrayudha dan Brigjen TNI Yulius Selvanus, duo eks Tim Mawar di lingkungan Kemenhan.

Staf Pembelaan Hak Asasi Manusia (HAM) di Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andi Muhammad Rezaldy mengatakan, pihaknya meminta Jokowi segera membatalkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 166 Tahun 2020 terkait pengangkatan Yulius Selvanus dan Dadang Hendrayudha.

"Brigjen TNI Yulius Selvanus dan Brigjen TNI Dadang Hendrayudha merupakan anggota eks tim mawar, yang ketika itu berpangkat kapten, melakukan operasi penculikan dan penghilangan paksa terhadap aktivis di era Orde Baru," kata Andi dalam keterangan yang diterima Politeia.id di Jakarta, Senin (5/100.

Tim Mawar merupakan Grup IV Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD yang dipimpin Prabowo Subianto saat masih menjabat Komandan Kopassus. Tim tersebut diduga menjadi dalang dalam operasi penculikan aktivis jelang jatuhnya Soeharto pada 1998.

Para aktivis ini dianggap sebagai aktivis radikal. Bahkan, dalam cuplikan video dokumenter Student Movement in Indonesia, seorang aktivis mahasiswa mengatakan saat itu aparat menyebut mahasiswa adalah komunis.

Setidaknya, ada 22 aktivis diculik dalam operasi itu. Dari puluhan aktvisi yang diculik, 9 orang dikembalikan, sedangkan 13 orang lainnya hilang bahkan hingga saat ini.

Kesembilan aktivis yang kembali ialah Andi Arief, Nezar Patria, Pius Listrilanang, Desmond J. Mahesa, Haryanto Taslam, Rahardjo Waluyo Jati, Mugiyanto, Faisol Riza, dan Aan Rusdianto.

Sedangkan 13 yang hilang adalah Wiji Thukul, Petrus Bima Anugrah, Suyat, Yani Afri, Herman Hendrawan, Dedi Hamdun, Sony, Noval Alkatiri, Ismail, Ucok Siahaan, Yadin Muhidin, Hendra Hambali, dan Abdun Nasser.

Baru-baru ini, Prabowo yang kini menjabat Menhan mengusulkan dua eks anggota tim tersebut sebagai pejabat Kemenhan dan disetujui Presiden Jokowi lewat Keputusan Presiden RI Nomor 166/TPA Tahun 2020.

Namun, berdasarkan catatan KontraS, Yulius dan Dadang sempat dihukum bersalah melalui Mahkamah Militer Tinggi (Mahmiliti) II Jakarta. Yulius dihukum 20 bulan penjara dan dipecat dari dinas ABRI. Sedangkan Dadang Hendrayudha dihukum 16 bulan penjara tanpa pemecatan. Namun, dalam putusan tingkat banding, pemecatan terhadap Yulius Selvanus dianulir hakim. Sehingga keduanya, masih menjabat aktif sebagai anggota militer.

Andi mengatakan, pengangkatan dua anggota eks tim mawar, termasuk peristiwa pengangkatan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan semakin mencitrakan Pemerintahan Jokowi telah keluar jalur dari agenda reformasi. Jokowi, kata Andi, melupakan hari-hari tergelap negara ini yang dilakukan di era Soeharto, ketika para aktivis menghilang dan banyak dugaan penyiksaan dan penganiayaan lainnya.

"Janji-janji kampanye Joko Widodo sejak tahun 2014 tentang penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu kian terbukti hanya merupakan komoditas kampanye politik untuk memuluskan jalan menjadi Presiden RI, tanpa ada sedikitpun niatan untuk segera menyelesaikan kasus-kasus tersebut secara hukum baik melalui pengadilan HAM maupun pengadilan HAM ad-hoc," jelasnya.

Koordinator Badan Pekerja KontraS, Fatia Maulidiyanti mengatakan, Keppres akan melemahkan hukum dan penegakan HAM di Indonesia.

"Sulit untuk membayangkan pelaksanaan aturan hukum yang sesuai standar dan termasuk penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat, sementara pejabat publik terus diisi oleh aktor yang bertanggung jawab atas kasus-kasus tersebut," kata Fatia.

Senada, Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) meminta Jokowi untuk mencabut keputusan tersebut. Menurut IKOHI, kedua anggota tim mawar yang pernah terlibat dalam menculik keluarga mereka tidak boleh menentukan masa depan bangsa.

"Kami bukan hanya sekadar meminta Keppres itu harus dicabut, mereka tidak boleh menentukan masa depan arah bangsa, kita enggak boleh diatur oleh pelanggar HAM," tegas Sekretaris Jenderal IKOHI, Zaenal Muttaqin dalam konferensi pers virtual, Minggu (27/9).

Amnesty International Indonesia menyurati Jokowi dan menyesalkan pengangkatan dua mantan anggota Tim Mawar sebagai pejabat pemerintahan. Dalam suratnya, Amnesty Internasional mengungkapkan keputusan tersebut berdampak pada dua hal.

Pertama, hilangnya efek jera sehingga melanggengkan praktik impunitas bagi pelaku pelanggaran HAM serta. Kedua, terhambatnya agenda-agenda reformasi institusional untuk memberi jaminan ketidak berulangan kasus-kasus pelanggaran HAM berat.

"Dalam jangka panjang, keputusan ini akan semakin menyulitkan terbentuknya tata kelola pemerintahan yang berbasis hak asasi manusia, misalnya ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa yang sampai saat ini belum diratifikasi; sebab para pelanggar HAM berat khususnya pelaku peristiwa penghilangan paksa, diberi legitimasi politik untuk mempengaruhi kebijakan negara," tulis Amnesty International Indonesia, Senin (28/9).

Tag:
comments