Larang Bahas Isu Tunda pemilu 2024, PAN Janji Patuhi Perintah Jokowi
search

Larang Bahas Isu Tunda pemilu 2024, PAN Janji Patuhi Perintah Jokowi

Zona Barat
Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi. Foto: dpr.go.id.

Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi menyatakan partainya patuh terhadap perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang menteri untuk berbicara mengenai isu penundan Pemilu 2024 dan perpanjangan jabatan presiden. Sebagai partai koalisi pemerintah, PAN akan mematuhi dan mengikuti kebijakan Presiden Jokowi.

"PAN akan terus bekerjasama dan membantu peningkatan kinerja pemerintah agar sesuai visi presiden dan dapat mereaisasikan program kerja dengan baik," kata Viva Yoga saat dihubungi Alinea.id, Jumat (8/4).

Menurut Viva Yoga, wacana tentang jabatan presiden tiga periode dan penundaan jadwal pemilu bukan berasal dari Jokowi. Selain itu, isu tersebut tidak ada hubungannya dan bukan merupakan pesanan dari pihak Istana.

"Hal ini adalah wacana publik di ruang demokrasi, yang menghadirkan sikap dan pemikiran beragam dari seluruh masyarakat yang menikmati keindahan hidup berdemokrasi. Adanya sikap pro dan kontra adalah konsekuensi logis dari demokrasi," ujarnya.

Dia menegaskan, perihal wacana jabatan Jokowi tiga periode, Kepala Negara telah menyatakan penolakan tambahan periodisasi masa jabatan presiden, pada 2 Desember 2019, kemudian diulangi 15 Maret 2021. "Pak Jokowi tidak ada niat, tidak minat, dan menolak perpanjangan masa jabatan presiden," tegas Viva Yoga.

Viva Yoga mengatakan, wacana penundaan jadwal pemilu, hendaklah dimaknai sebagai diskursus di ruang demokrasi karena ada aspirasi yang muncul. Menurutnya, alasan dan argumentasi sebagai dasar pemikiran dalam memotret realitas sosial ekonomi politik tentu memiliki sisi dan perspektif yang tidak homogen.

"Kemudian aspirasi sebagian masyarakat itu disuarakan di ruang publik. Tujuannya bukan untuk memperpanjang masa kekuasaan, namun lebih pada memanfaatkan momentum kebangkitan ekonomi pasca pandemi Covid-19 untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional dan kemakmuran rakyat.

Setelah ada polemik, lanjut dia, Presiden Jokowi pada 4 Maret 2022 menyatakan akan taat, tunduk, patuh pada Konstitusi. Hal ini menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia berdasarkan hukum, bukan negara kekuasaan. "Jalur proses politik yang di tempuh adalah di rel konstitusi, bukan melalui proses restriksi kekuasaan," pungkas Viva Yoga.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto mengatakan, isu perpanjangan jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berdampak pada penundaan Pemilu 2024 mustahil dilaksanakan. Menurutnya, sejauh ini belum ada keinginan dari pemerintah, DPR dan lembaga penyelenggara pemilu untuk menunda Pemilu 2024.

Hal ini disampaikan Wiranto mewakili Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menerima Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara, Jumat (8/4).

"Sampai sejauh ini tidak ada kegiatan apapun di DPR, pemerintahan, lembaga pemilu yang mengisyaratkan adanya persiapan-persiapan untuk penundaan pemilu. Gak ada, gak ada," katanya dalam konferensi pers, Jumat.

Menurut Wiranto, pemerintah saat ini masih sibuk dengan urusan melakukan penyehatan ekonomi nasional dalam situasi global yang tidak menguntungkan. Pemerintah juga sedang menyelesaikan mitigasi Covid-19 dengan harapan segera tuntas setelah ada perkembangan yang sangat baik beberapa pekan belakangan ini.

"Jadi, belum ada atau tidak ada kehendak sama sekali membahas jabatan tiga periode," ungkap Wiranto.

Tag:

comments