Sekjen PDIP Kritik Orang di Sekitar Jokowi soal Wacana Pemilu 2024 Ditunda
search

Sekjen PDIP Kritik Orang di Sekitar Jokowi soal Wacana Pemilu 2024 Ditunda

Zona Barat
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Foto: Politeia/DPP PDIP.

Politeia.id -- Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto kembali menyampaikan sikap partainya terhadap wacana penundaan Pemilu 2024. Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki sikap dan nafas yang sama terkait hal tersebut yakni, menolak perpanjangan masa jabatan maupun penundaan Pemilu 2024.

Justru, kata Hasto, orang-orang di sekitar Jokowi lah yang tidak memahami kehendak presiden. "Di sekitar presiden pun kita melihat tidak memahami kehendak dari presiden," kata Hasto dalam rilis temuan survei nasional LSI terkait sikap publik terhadap penundaan pemilu dan masa jabatan presiden pada Kamis, (3/3).

Menurut Hasto, sikap Jokowi menolak perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode ataupun penundaan Pemilu 2024 tegak lurus dengan konstitusi UUD 1945.

"PDIP menegaskan apa yang disampaikan PDIP senafas dengan Jokowi. Presiden Jokowi sudah mengatakan jika ada yang mengusulkan perpanjangan masa jabatan tiga periode itu menampar muka saya, ingin cari muka saya, itu justru menjerumuskan saya. Sikap politik PDIP senafas dengan sikap Jokowi," ujarnya.

"Kami setia pada jalan konstitusi. Itu fundamental yang amat penting dalam menjalankan seluruh demokrasi dan tata pemerintahan negara," sambungnya.

Hasto mengingatkan bahwa seorang pemimpin diukur dari konsistensi sikapnya. Dalam kacamatanya, Jokowi tetap konsisten menolak perpanjangan masa jabatan presiden dan juga menolak penundaan Pemilu 2024. Sama halnya dengan PDIP, kata Hasto, yakni tat pada konsitusi.

"Kenapa ketaatan pada konstitusi itu penting karena konsitusi berasal dari falsafah, hukum dasar bangsa. Untuk menjalankan UUD semua wajib taat pada konstitusi," jelas Hasto.

Menurut Hasto, penting melihat aspek legalitas kekuasaan, di mana rakyat berdaulat, yakni mekanisme pemilu lima tahun sudah menjadi kultur demokrasi yang harus dihormati. Demikian pula legitimasi kepemimpinan Jokowi-Mar`uf Amin, berasal dari rakyat.

Oleh karena itu, lanjut Hasto, praktik penyelenggaraan negara harus dilihat seluruh pimpinan negara menyelenggarakan kekuasaan karena basis dukungan rakyat. "Sehingga harus mendengarkan aspirasi rakyat," ungkapnya.

Menurut Hasto, alasan pandemi Covid-19, IKN Nusantara atau alasan apapun tidak dapat dibenarkan untuk memperpanjang masa jabatan presiden tiga periode ataupun menunda Pemilu 2024.

"PDIP melihat tidak ada ruang untuk penundaan Pemilu 2024, mulai dari masalah ekonomi, IKN, pandemi, semua ingin agar pemilu dilaksanakan sesuai jadwal dan sebaik-baiknya," pungkas Hasto.

Tag:

comments