TPDI: Pelantikan Wagub Ende Akrobatik Politik, Penyalahgunaan Wewenang
search

TPDI: Pelantikan Wagub Ende Akrobatik Politik, Penyalahgunaan Wewenang

Zona Barat
Ketua Tim Task Force Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP), Petrus Selestinus. (Foto: Ist)

Politeia.id -- Koordinator TPDI Petrus Selestinus menilai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan kewenangannya telah dijadikan ajang spekulasi dan tempat berjudi bagi segelintir pihak guna mendapat SK pengesahan dan pengangkatan seorang bupati atau wakil bupati.

Ini terkait pelantikan Wakil Bupati Ende, yang semula akan dilakukan pada Jumat (28/2), mendadak dimajukan pada Kamis (27/2). Pelantikan dimajukan sehari diduga karena Surat Penarikan SK Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Ende sudah masuk ke Pemprov NTT.

Petrus menilai, meski Gubernur NTT Viktor Laiskodat telah melantik Wakil Bupati Ende pada hari ini, namun pelantikan tersebut tidak memiliki pijakan pada SK Pengesahan Pelantikan Wakil Bupati Ende. Alasannya, kata Petrus, Mendagri Tito Karnavian melalui Dirjen OTDA lebih awal menarik dua SK Mendagri yaitu SK Nomor132.53/879/OTDA tgl. 25/1/ 2022 dan SK Nomor 132.53-67 tahun 2022, tgl. 19/1/2022.sebagai dasar pelantikan Wakil Bupati Ende.

"Di tengah problematik yuridis yang serius terkait ketidaklengkapan calon Wakil Bupati Ende yang sejak awal sudah disoal, segala skenario pelantikan terus diekspose ke publik, meski kemudian berantakan dengan masuknya informasi Surat Dirjen OTDA, tanggal 27 Januari 2022 pagi hari bahwa Mendagri menarik kembali SK Pengesahan Pelantikan Wakil Bupati Ende," kata Petrus dalam keterangannya, Jumat (28/1).

Petrus menilai Gubernur NTT Viktor Laiskodat melakukan akrobatik politik yang tidak terukur dan keluar dari pake hukum. Pelantikan Wagub Ende, kata Petrus, hanya berpacu dengan waktu, dan atas alasan Gubernur ada agenda penting lainnya.

Padahal secara hukum, lanjut Petrus, masalahnya tidak terletak pada pelantikan yang dipercepat, tetapi pada wewenang Mendagri sesuai  prinsip "contrarius actus" mencabut SK-nya baik sebelum atau sesudah pelantikan. Dan dalam hal ini, kata dia, Mendagri memilih menarik kembali SK-nya kemudian baru menentukan sikap, mencabut SK Nomor: 132.53-67 tahun 2022, tanggal 19 Januari 2022, sambil menunggu perbaikan.

"Harga paling tinggi yang harus dibayar tentu bukan pada seremonial pelantikan Wakil Bupati Ende, melainkan pada Surat Penarikan SK Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Ende, karena menyangkut  alasan penting dan substantif yuridis, yaitu kekuranglengkapan dokumen pengusulan pengesahan pengangkatan Wakil Bupati Ende yang tidak lengkap yang sejak awal sudah disoal tetapi diabaikan," ujarnya.

Penyalahgunaan Wewenang

Petrus mengatakan, surat Dirjen OTDA Nomor 132.53/956/OTDA, tanggal 27 Januari 2022 perihal penarikan keputusan Mendagri pada tanggal 27 Januari 2022, telah mengungkap bagaimana model tata kelola pemerintahan ala yang buruk.

Kata dia, manajemen tata kelola pemerintahan dengan mengedepankan arogansi kekuasaan serta mengabaikan substansi hukum (norma, standar dan prosedur) sebagai manifestasi dari nilai-nilai Pancasila yang digali oleh Bung Karno di Kota Ende, merupakan bentuk lain dari kepemimpinan berbasis premanisme dengan mengingkari nilai Pancasila.

"Karena itulah, maka menyangkut anomali dalam tertib hukum dan dalam tata kelola pemerintahan tidak boleh terjadi di Ende. Karena di Ende lah Bung Karno menggali dan merumuskan nilai-nilai yang dikenal sebagai Pancasila dan dimanifestasikan pada sikap taat kepada etika, moral dan hukum sebagai pandangan dan pedoman hidup," ujarnya.

Karena itu, tegas Petrus, Gubernur NTT mestinya menahan diri dan tidak melantik Wakil Bupati Ende. Namun, pelantikan tetap dipaksakan sebagai wujud arogansi dan berimplikasi melahirkan tindakan insubordinasi terhadap atasan yaitu Mendagri bahkan Presiden.

 

Tag:

comments