Soroti Mutasi 11 Kapolres di NTT, TPDI Dorong Mekanisme Pertanggungjawaban Publik
search

Soroti Mutasi 11 Kapolres di NTT, TPDI Dorong Mekanisme Pertanggungjawaban Publik

Zona Barat
Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI). Foto: Politeia.id

Politeia.id -- Koordinator TPDI Petrus Selestinus menyoroti mutasi 11 kapolres di wilayah hukum Polda NTT. Mutasi yang dilakukan secara serempak dan bersamaan ini menurutnya menimbulkan tanda tanya publik terkait pertanggungjawaban capaian dan kasus yang ditinggalkan kapolres.

Menurut Petrus, meski domain mutasi merupakan wewenang Kapolri Jenderal Listyo Sigit, namun seyogyanya rakyat NTT diberi ruang untuk mengetahui rekam jejak kinerja dan capaian 11 kapolres selama ini.

"Tanpa publik tahu alasan mutasi atau pergeseran, prestasi apa saja yang telah diukir dan berapa banyak tunggakan perkara serta apa sebab terjadinya tunggakan perkara," kata Petrus dalam keterangannya, Kamis (27/1).

Menurut Petrus, prinsip pertanggungjawaban publik mengharuskan setiap pejabat wajib mempertanggungjawabkan tugasnya. Hal ini dalam rangka mewujudkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari KKN. 

"Tujuannya agar publik tahu mana tugas-tugas yang mangkrak, apa sebab tugas-tugasnya mangkrak dan lain-lain. Agar serah terima nanti masyarakat bisa tahu tugas pokok apa yang harus diprioritaskan, bukan mencari-cari obyekan apa yang gampang jadi uang," ujar advokat Peradi ini. 

Oleh karena itu, saran dia, setiap mutasi pimpinan atau pejabat publik di lingkungan pemerintahan daerah, khususnya dalam lingkup Forkopimda di NTT, seharusnya mempertanggungjawabkan tugas-tugasnya kepada publik terlebih dahulu.

Petrus berpendapat, mekanisme pertanggungjawaban publik ini bisa melalui DPRD kabupaten/kota sebagai representasi dari rakyat.

Begitu pula dengan calon pejabat baru sebagai penggantinya. Sebelum diterima dan bertugas, maka DPRD provinsi dan kabupaten/Kota perlu menyediakan suatu forum rapat DPRD untuk menguji rekam jejak, tabiat dan lain sebagainya.

"Jika calon pimpinan Forkopimda yang bersangkutan terindikasi tidak memiliki performa baik, memiliki rekam jejak jelek pada masa lalu di tempat yang lain, terlebih-lebih terindikasi terpapar radikalisme, intoleransi dan lain-lain, maka atas nama rakyat daerah, DPRD punya hak untuk menyatakan menolak pejabat tersebut. Dan meminta untuk diganti dengan calon pejabat yang memenuhi kriteria kompetensi dan sebagainya," tegas Petrus.

Diketahui, sebanyak 11 Kapolres di wilayah hukum Polda NTT dimutasi Kapolri Jenderal Listyo Sigiti Prabowo secara bersamaan.

11 kapolres itu dimutasi berdasar surat telegram ST/166/I/Kep/2022 tanggal 24 Januari 2022 yang ditandatangani As SDM Kapolri Irjen Pol. Wahyu Widada.

"Ya, ada 11 kapolres yang dimutasi Kapolri," kata Kabidhumas Polda NTT Kombes Rishian Krisna dilansir dari Humas Polri.

Menurut Kombes Rishian Krisna, rata-rata pejabat Kapolres yang diganti pindah ke beberapa satuan kerja di Polda NTT. Sementara itu, kebanyakan pejabat baru adalah perwira yang mengalami kenaikan pangkat AKBP periode 1 Januari 2022 dan baru menyelesaikan pendidikan Sespimen Polri tahun 2020 lalu.

Adapun 11 Kapolres lingkup Polda NTT yang dimutasi, yakni Alor, Ende, Timor Tengah Selatan (TTS), Flores Timur, Kupang, Sumba Barat, Sumba Timur, Timor Tengah Utara (TTU), Sikka, Manggarai Timur dan Nagekeo.

 

Tag:

comments