TPDI Kritik Sikap Reaktif Kajari Ende Soal Kasus Catatan `Bayar Jaksa Rp125 Juta`
search

TPDI Kritik Sikap Reaktif Kajari Ende Soal Kasus Catatan `Bayar Jaksa Rp125 Juta`

Zona Barat
Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI). Foto: Politeia.id

Politeia.id -- Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menyayangkan sikap reaktif Kepala Kejaksaan Negeri Ende Romlan Robin terkait kasus catatan pengeluaran Uang Persediaan (UP) Sekretariat DPRD Ende TA 2020. Dimana, salah satu item pengeluaran tertera `Bayar ke Jaksa Rp. 125.000.000`.

Petrus mengatakan, hingga Senin (17/1) Romlan Robin belum mengambil langkah-langkah hukum apapun untuk memproses hukum seputar catatan tersebut. Padahal, catatan Rustam Rado yang bermuatan KKN dimaksud sudah beredar luas di tengah masyarakat beberapa minggu terakhir.

"Tetapi lagi-lagi reaksi yang muncul Kajari Ende bukannya membentuk tim penyelidik untuk suatu penyelidikan atas dugaan KKN terkait catatan Rustam Rado dengan memanggil Rustam Rado, Erik Rede dkk dimintai pertanggungjawaban pidana, tetapi balik mengancam Petrus Selestinus," kata Petrus dalam keterangannya, Senin (17/1) mlam.

Menurut Petrus, Romlan Robin malah ingin memutarbalikan posisi dengan menempuh jalur hukum, manakala dirinya tidak bisa membuktikan pernyataannya bahwa Emanuel Rede, diintimidasi oleh Kejari Ende.

"Ini namanya intimidasi, tapi biarkan saja. Masyarakat tidak takut dan kami pun tidak takut diintimidasi," kata advokat Peradi ini.

Petrus menerangkan, sebagai seorang Kajari Ende, Romlan Robin melalui ultimatumnya agar Erik Rede meminta maaf dan mengklarifikasi ke media, termasik akan memproses hukum Petrus Selestinus, merupakan cara yang tidak terpuji.

"Karena bersifat intimidatif ketika ditarik garis kekuasaan seorang Kajari sebagai penentu kebijakan penegakan hukum di Ende.

Petrus menyatakan tak mempersoalkan rencana Romlan Robin mau menempuh jalur hukum. Dengan demikian, Romlan justru mengabaikan hal substantif yakni memproses hukum orang-orang yang diduga telah melakukan korupsi, sebagaimana nama-namanya dicatat Rustam Rado

"Kita tidak mengerti cara berpikir Kajari Ende Romlan Robin, menyikapi peran serta masyarakat sebagai partner kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Peran serta masyarakat itu bukan saja penting dan harus dilindungi, tetapi juga harus diberi pengharagaan," kata Petrus.

Di sisi lain, Petrus mengingatkan Romlan perihal kondisi penegakan hukum di Provinsi NTT. Dimana, dalam rapat kerja dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin, Komisi III DPR menyorot khusus kasus pemerasan dan intimidasi yang dilakukan oknum jaksa di NTT.

"Karena pelapor yang berpartisipasi, diintimidasi, diperas dan dijadikan tersangka, sehingga inilah yang merusak program Jaksa Agung dalam penegakan hukum," pungkas dia.

Tag:

comments