Kajari Ende Dinilai Cuci Tangan Minta Erik Rede Minta Maaf Soal Catatan Duit Bayar Jaksa
search

Kajari Ende Dinilai Cuci Tangan Minta Erik Rede Minta Maaf Soal Catatan Duit Bayar Jaksa

Zona Barat
Ketua Kongres Rakyat Flores, Petrus Selestinus. Foto: Politeia.id/MM

Politeia.id -- Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menilai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ende Romlan Robin, nampak kebakaran jenggot lantaran meminta Erik Rede meminta maaf dan mengklarifikasi ke publik, terkait catatan pengeluaran Uang Persediaan (UP) Sekretariat DPRD Ende TA 2020.

Erik (Wakil Bupati Ende terpilih) sebelumnya dipanggil pihak Kejari terkait catatan pengeluaran Uang Persediaan (UP) Sekretariat DPRD Ende TA 2020, yang mana salah satu item pengeluaran tertera `Bayar ke Jaksa Rp. 125.000.000`.

Panggilan terhadap Erik didasarkan pada pengakuan Rustam Rado, mantan Bendahara Setwan dan David Mana, mantan Kabag Keuangan Setwan DPRD Ende.

Menurut Petrus, permintaan Kajari Ende sebuah terkesan mengintimidaasi Erik Rede, untuk menutup pengungkapan kasus penyalahgunaan uang negara oleh Anggota DPRD Ende.

"Mestinya yang pertama kali terucap dari mulut Kajari Ende, Romlan Robin adalah ucapan terima kasih kepada publik, karena telah melaksanakan fungsi partisipasi masyarakat Ende untuk membantu pemerintah cq Kejaksaan dan Polri dalam memerangi korupsi, siapapun pelakunya dan berapapun besaran kerugian negara yang ditimbulkan," kata Petrus dalam keterangannya, Kamis (6/1).

Petrus mengatakan, jika saja belum apa-apa Kajari Ende menyikapinya secara tidak profesional dan tidak prosedural bahkan seperti orang kebakaran jenggot, maka Kejari Ende patut diduga hendak mencuci tangan dan melepas tanggung jawab. Padahal, kata Petrus terdapat anggota masyarakat Ende memiliki keberanian mengungkap modus korupsi berjamaah, modus saling menyandera untuk saling melindungi antara anggota DPRD dan aparat Kejaksaan atau Polri.

Dia menerangkan, penentuan kebenaran Catatan Rustam Rede, sebesar Rp972.900.000, di dalamnya tertera Rp125 juta untuk Kejaksaan, Rp496 juta untuk bayar makan dan minum 2019, Rp70 juta pinjaman Erik Rede, Rp44 juta salah membayar kepada Didimus Toki, Rp.0 juta pinjaman Didimus Toki, Rp15 juta pinjaman Fery Taso dan lain-lain, penuntasannya tidak boleh dibarter dengan permintaan maaf dari Erik Rede kepada Kejaksaan atau kepada siapapun juga.

"Selaku pegang kekuasaan dan kebijakan penegakan hukum di Ende, Romlan Robin wajib membenahi anomali penegakan hukum di Ende, karena yang namanya dugaan korupsi, prosedur penyelesaiannya selalu dimulai dengan langkah prosedural yaitu penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dan itu tugas pokok anda," tegas advokat Peradi ini.

Karena itu, Petrus menilai terlalu prematur sikap Kajari Ende dengan meminta Erik Rede meminta maaf. Padahal, kata dia, menyikapi catatan Rustam Rede tersebut harus dengan sebuah proses hukum yaitu penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

"Bukan dengan cara mencuci tangan ingin selamatkan diri sendiri, lalu menuntut Erik Rede meminta maaf dan umumkan ke publik," ujarnya.

Petrus mengatakan, memang nama baik Kejaksaan RI harus dijaga sebagaimana alasan Kajari Ende meminta Erik Rede segera meminta maaf dan mengumumkan ke publik. Akan tetapi, Petrus berpendapat, yang merusak nama baik Kejaksaan selama ini juga adalah perilaku jaksa-jaksa nakal yang memeras, suap dan sebagainya.

"Inilah yang jadi masalah akut, yang sulit diperbaiki oleh pimpinan Kejaksaan, karena kembali dirusak lagi oleh perilaku anak buah di lapangan yang juga nakal dan doyan uang," kata dia.

Dia menambahkan, dengan melihat isi catatan tulisan tangan Rustam Rado, nampaknya hubungan KKN antara pejabat lintas institusi atau antara yang mengawasi dan yang diawasi sudah melembaga bahkan membudaya. Sehingga, kata Petrus, ketika kenyamanan KKN berjamaah trusik, maka politik cuci tangan di kedepankan dan profesionalisme dikorbankan.

"Karena itu Kajari Ende Romlan Robin tidak seharusnya mengultimatum Erik Rede untuk meminta maaf dan mengmumkan ke publik. Bukankah ini jebakan untuk selamat diri? Lantas bagimana persoalan dugaan KKN sebesar Rp972.900.000, apakah didiamkan sebagaimana selama ini terjadi dalam kasus korupsi gratifikasi PDAM DPRD Ende?" pungkasnya.

Tag:

comments