DPR Minta Kemendagri Selektif Pilih Penjabat Gubernur
search

DPR Minta Kemendagri Selektif Pilih Penjabat Gubernur

Zona Barat
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. ( Foto: Puspen Kemendagri)

Politeia.id -- Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selektif dan transparan dalam menjaring penjabat (Pj) kepala daerah, khususnya posisi gubernur yang akan diusulkan kepada presiden.

Hal itu diungkap Junimart merepson 101 kepala daerah yang habis masa jabatannya pada 2022 ini. Dari 101 kepala daerah ini, tujuh di antaranya adalah gubernur. Untuk mengisi kekosongan jabatan, pemerintah bakal menunjuk penjabat gubernur hingga ada kepala daerah definitif lewat Pilkada 2024.

"Kemendagri harus benar-benar selektif dan transparan ketika akan mengajukan nama calon Penjabat Gubernur kepada Presiden. Bila perlu dilakukan uji kelayakan terlebih dahulu melalui Panitia Seleksi (Pansel)," kata Junimart dalam keterangannya, Rabu (5/1).

Politikus PDI Perjuangan ini mengatakan, sesuai amanat Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, penjabat gubernur akan diajukan Kemendagri lalu dipilih langsung presiden. Adapun penjabat bupati dan wali kota diajukan gubernur dan dipilih Kemendagri.

"Setiap Pj Gubernur yang akan mengisi kekosongan jabatan itu, menjelang berlangsungnya Pilkada 2024 akan dipilih langsung presiden berdasar pengajuan nama dari Kemendagri. Sedangkan untuk Pj bupati dan wali kota dipilih langsung Kemendagri," ujarnya.

Junimart mengimbau partai politik tidak mengusulkan calon penjabat kepala daerah dalam mengisi kekosongan jabatan karena bertentangan dengan aturan perundang-undangan.

Junimart berharap dengan proses penunjukan penjabat kepala daerah sesuai aturan. Calon yang terpilih dapat menjalankan seluruh program strategis pemerintahan. Dia menegaskan bahwa penjabat kepala daerah tidak boleh berpolitik, tidak boleh punya kepentingan politik terutama memihak kepada parpol.

"Program-program strategis di pemerintahan Provinsi dan Kabupaten, Kota tetap berjalan dengan kehadiran para penjabat itu sebagaimana fungsi dan tugas gubernur yang sudah berakhir masa jabatannya sesuai dengan asas asas pemerintahan yang baik," pungkasnya.

Tag:

comments