Komisi III DPR Tolak Wacana Polri di Bawah Kementerian Lembaga
search

Komisi III DPR Tolak Wacana Polri di Bawah Kementerian Lembaga

Zona Barat
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni (DPR.go.id)

Politeia.id -- Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menolak wacana Polri di bawah kementerian/lembaga. Dia menegaskan Polri harus tetap berada di bawah presiden karena posisi intitusi tersebut sangat strategis.

"Saya tidak setuju dengan usulan agar Polri berada di bawah kementerian apapun itu. Karena seperti yang kita tahu, polisi dengan tugasnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban itu bersentuhan langsung dengan masyarakat," kata Sahroni dalam keterangannya, Senin (3/1).

Menurut Sahroni, pemerintah harus memastikan bahwa Polri menjadi lembaga profesional dan independen. Dia berpendapat, jika Polri ditempatkan di bawah kementerian, maka sangat mungkin ada kepentingan-kepentingan politik yang bisa mengganggu kinerja polisi karena jabatan menteri adalah posisi politik.

Sahroni mengatakan tidak menginginkan Polri menjadi alat politik sehingga posisi lembaga tersebut saat ini sudah tepat yaitu berada di bawah presiden.

"Dengan kinerjanya yang langsung berurusan dengan masyarakat, kita bisa bayangkan betapa rawannya apabila wewenang yang strategis ini berada di bawah sebuah kementerian. Padahal kita tahu, kementerian itu banyak diisi politisi," ujar politikus Partai Nasdem ini.

Sebelumnya, Gubernur Lemhannas Agus Widjojo dalam pernyataan mengusulkan agar Kementerian Keamanan Dalam Negeri dan Dewan Keamanan Nasional dibentuk.

Menurut Agus, usulan itu muncul sebab belum ada lembaga politik yang merumuskan kebijakan nasional dalam fungsi keamanan dalam negeri. Kata dia, dibutuhkan lembaga politik setingkat kementerian yang diberi mandat untuk merumuskan kebijakan nasional dalam fungsi keamanan dalam negeri.

Dia menyebut, Dewan Keamanan Nasional akan menjadi pembantu Presiden Jokowi dalam rangka membuat dan merumuskan kebijakan. Dewan ini juga meringkas laporan dari menteri-menteri terkait masalah yang dihadapi di pusat-daerah lalu memberikannya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

 
 

Tag:

comments