Kasus Novia Widyasari, Bom Waktu Kekerasan Seksual di Tanah Air
search

Kasus Novia Widyasari, Bom Waktu Kekerasan Seksual di Tanah Air

Zona Barat
Ilustrasi kekerasan seksual. (kabarnews)

Politeia.id -- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendesak pemerintah membenahi diri, termasuk dengan menyegerakan pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dan mengembangkan ekosistem dukungan pemulihan bagi korban di tingkat nasional maupun daerah.

Pasalnya, menurut Komnas Perempuan, kasus Novia Widyasari bakal (NWR), korban kekerasan seksual di Mojokerto adalah cerminan 4.500 kasus kekerasan seksual yang diadukan ke Komnas Perempuan pada tahun 2021.

Laporan itu mengalami peningkatan dua kali lipat dibandingkan tahun 2020. Namun, lonjakan kasusnya sendiri mengakibatkan antrian kasus yang panjang, sehingga keterlambatan penyikapan terhadap laporan yang masuk ke Komnas Perempuan.

"Bagi semua pihak untuk turut mendorong pengesahan RUU TPKS, memberikan dukungan bagi lembaga pengada layanan dan individu pendamping korban kekerasan, khususnya kekerasan seksual dan bersama-sama mengupayakan mengikis budaya menyalahkan perempuan korban kekerasan," ujar Komisioner Komnas Perempuan dalam keterangannya, Selasa (7/12) .

Siti mengatakan, kekuatiran Komnas Perempuan semakin menjadi sejak kwartal kedua 2021. Lantaran tidak mendampingi kasus secara langsung, upaya membantu korban menjadi komitmen yang terus dijaga dan dirawat Komnas Perempuan melalui sistem rujukan dan kerjasama dengan berbagai mitra lembaga layanan.

Namun, pada tengah tahun 2021 semakin banyak lembaga layanan yang menyatakan diri kewalahan menerima rujukan sementara kasus-kasus pengaduan langsung membanjiri mereka, yang juga bekerja dengan sumber daya yang terbatas. Terlebih, masa pandemi mempengaruhi daya lembaga layanan sehingga tidak mampu melakukan layanan seperti yang diharapkan.

Sementara itu, lanjut Siti, kajian Komnas Perempuan pada 2020 terkait kebijakan daerah tentang layanan terpadu bagi perempuan korban kekerasan, hanya 30% kebijakan daerah yang memandatkan adanya sistem pemulihan.

"Di banyak daerah, keberadaan dan dukungan bagi konselor psikolog adalah hal yang mewah, seperti juga visum gratis dan rumah aman," ungkap dia.

Menurut Siti, situasi lembaga layanan serupa ini jelas merupakan ‘bom waktu’ terutama di hadapan lonjakan kasus kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual.

"Kasus NWR adalah akibat yang sangat memilukan dari situasi ini. Kematian NWR merupakan duka dan pukulan bagi keluarga korban, semua perempuan korban kekerasan, dan banyak dari kita, juga bagi Komnas Perempuan dan lembaga-lembaga pendamping. Keterlambatan dalam membantu NWR adalah pelajaran sangat berharga bagi kita semua," jelasnya.

Tag:

comments