Fokus Tangani Semeru, Reshuffle Disebut Tidak Jadi Besok
search

Fokus Tangani Semeru, Reshuffle Disebut Tidak Jadi Besok

Zona Barat
Presiden Jokowi. (beritasatu)

Politeia.id -- Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani meyakini Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak melakukan perombakan atau reshuffle kabinet pada 8 Desember atau hari baik menurut kalender Jawa, yaitu Rabu Pon, sebagaimana kebiasaan mantan Wali Kota Solo itu.

Menurutnya, pemerintah saat ini sedang fokus pada bencana erupsi Gunung Semeru.

"Apakah Rabu Pon itu akan ada reshuffle, nah ini belum tahu, bisa jadi juga tidak. Karena sekarang semua ya urusan pemerintah sedang fokus menangani musibah Gunung Semeru," kata Arsul di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (6/12).

Isu reshuffle bergulir sejak bulan lalu. Presiden Jokowi dikabarkan akan menggeser Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi karena alasan kesehatan. Jokowi dikabarkan menimbang mengangkat mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia Hadi Tjahjanto untuk menggantikan Budi.

Selain itu, seiring bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) ke kubu pemerintah, ada pula kadernya yang dikabarkan menempati posisi Menteri Perhubungan. Nama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi, dan Sekjen PAN Eddy Soeparno menjadi calon yang diperbincangkan di publik.

Menurut Arsul, pembicaraan reshuffle juga belum terdengar di kalangan partai politik koalisi pemerintah. Apalagi, kata Arsul, tidak ada kewajiban bagi Presiden Jokowi untuk mengajak partai-partai koalisi membicarakan reshuffle, lantaran merupakan prerogatif presiden sepenuhnya.

"Sampai dengan posisi hari ini ya, presiden belum menyampaikan kepada partai-partai politik koalisinya," ujarnya.

Arsul mengatakan, biasanya jika ada pergeseran portofolio, Presiden Jokowi memberikan komunikasi satu sampai dua hari sebelum hari pelaksanaan.

"Sampai sekarang belum. Biasanya juga kalaupun ada komunikasi itu dalam hitungan jam ya barangkali sehari dua hari sebelumnya kita belum tahu," kata anggota Komisi III DPR ini.

Tag:

comments