BPK Temukan Kelebihan Pembayaran Insentif Nakes
search

BPK Temukan Kelebihan Pembayaran Insentif Nakes

Zona Barat
Tenaga kesehatan melakukan penyuntikan vaksin Sinopharm. Foto: caixinglobal.com.

Politeia.id -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan kelebihan pembayaran insentif sebanyak 8.961 tenaga kesehatan atas pinjaman luar negeri sebesar USD500 juta. BPK belum mengumumkan jumlah kelebihan pembayaran lantaran proses pemeriksaan masih berjalan.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna menjelaskan, pihaknya menemukan kelebihan pembayaran insentif nakes setelah melakukan pemeriksaan atas pinjaman luar negeri dalam program Indonesia Emergency Respon to Covid-19 yang donornya adalah AIIB.

Tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan dalam pelaksanaan program dalam mencapai Disbusemen Link Legators (DLI) dan Disbuse Link Result pinjaman luar Negeri terkait program repson darurat Covid-19.

"Kelebihan pembayaran insentif terhadap nakes ini bervariasi antara Rp178 ribu sampai Rp50 juta rupiah," kata Agung dalam konferensi pers bersama Menteri Kesehatan Budi Gunawan Sadikin, Senin (1/11).

Budi menerangkan, program Indonesia Emergency Respon to Covid-19 berada di bawah wewenang Sekretaris Jenderal Kemenkes dan implementasinya ialah 13 eseleon 2, termasuk Direktorat Fasilitas Kesehatan Kemenkes.

Sebelum program ini berjalan, kata Agung, pembayaran honor nakes diserahkan kepada pemerintah daerah (pemda) dan rumah sakit. Namun, ketika diserahkan ke daerah dan rumah sakit terjadi berbagai masalah seperti adanya pemotongan.

Kemudian, Kemenkes di bawah komando Menteri Budi membuat sebuah aplikasi dimana pembayaran insentif nakes berdasarkan indikator-indikator yang dicapai. Agung berkata, setelah dilakukan mitigasi sistem atau perubahan sistem, ternyata ada satu prosedur yang tidak diikutin dalam aplikasi tersebut yakni cleansing data.

"Karena satu prosedur itu tidak terlaksana maka terjadi duplikasi data penerima insentif. Secara khusus kita menyatakan sampai tanggal 8 September 2021 masih terdapat sisa kelebihan pembayaran insentif nakes dimana ditemukan kelebihan pembayaran kepada 8.961 nakes," beber dia.

Agung mengatakan, temuan ini bukan berarti BPK mau menzalimi nakes yang sudah berupaya keras mengentaskan pandemi Covid-19. Namun, BPK sebagai auditor melaksanakan tugasnya agar program di Kemenkes berjalan sesuai regulasi. Apalagi ditemukan data adanya data nakes yang sudah tak tersedia lagi.

"Tapi proses pemeriksaannya belum selesai. Masih berjalan. Masalahnya sudah berhasil diidentfikasi. Penyelesaiannya di tahap pembahasan dimana angka yg ditemukan awal sudah berkurang karena teman-teman di Kemenkes melakukan respon cepat untuk melakukan perbaikan terhadap data tersebut," pungkas Agung.

Tag:

comments