DPR Minta Pemerintah Tidak Kendur Hadapi KKB di Papua
search

DPR Minta Pemerintah Tidak Kendur Hadapi KKB di Papua

Zona Barat
Tentara Pertahanan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM). Foto: Politeia.id/Ist

Politeia.id --Anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha meminta pemerintah tidak mengendurkan upaya pemberantasan gerakan KKB di Papua. Menurutnya, pengerahan kekuatan militer ke Papua bertujuan untuk melindungi segenap tanah tumpah darah Indonesia, termasuk di Papua.

Hal ini ditegaskan Syaifullah merespon kerusuhan di Kiriwok, Kabupaten Pegunungan Bintang beberapa waktu lalu di mana seorang tenaga kesehatan dan seorang anggota TNI tewas usai diserang KKB.

"Dari segi militer, pemerintah kita tidak akan pernah kendur untuk menghadapi kelompk kriminal yang terus melakukan pembunuhan, pemerkosaan dan pembakaran di Papua. Siapapun yang mengganggu warga sipil di Papua, maka tindakan pemerintah melindungi warga Papua," kata Syaifullah dalam diskusi Jakarta Journalist Center bertajuk "Kejahatan KKB Papua, Pendekatan Ekonomi atau Budaya?", Kamis (23/9).

"Kenapa TNI dikerahkan, tidak lain sebagai bukti hadirnya negara dalam melindungi tumpah darah negara Indonesia, termasuk di Papua," imbuh politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

Menurut Syaifullah, pelabelan KKB sebagai kelompok teroris sudah tepat. Berbeda dengan dengan gerakan separatisme, kata dia, pergerakan KKB sudah telah mememenuhi unsur-unsur yang diatur dalam undang-undang terorisme.

Di antaranya, melakukan tindakan kekerasan dan ditujukan kepada sasaran acak, tidak ada hubungan langsung dengan pelaku yang mengakibatkan kerusakan, kematian, ketakutan, ketidakpastian dan keputusasaan masyarakat.

Adapaun tindakan terorisme tersebut dilakukan dalam rangka memaksakan kehendak kepada pihak yang dianggap lawan agar kepentingan-kepentingan mereka diakui.

"Oleha karena itu, Pemerintah dan DPR bersepakat bahwa tindakana yang dilakukan KKB itu adalah terorisme, bukan bagian dari tindakan seperatisme yang bertujuan untuk mendirikan Papua sebagai negara yang merdeka," jelasnya.

Dia mengatakan, upaya menjaga keutuhan NKRI merupakan kewajiban pemerintah. Tidak ada satupun negara di dunia menurutnya mau melepaskan begitu saja wilayahnya. Hal itu menurutnya juga pernah dilakukan Amerika Serikat terhadap salah satu negara federasinya, Texas.

"Maka tanpa memerlukan persetujuan di parlemen, Preseden AS kemudian membuat pembangunan besar di Texas sehingga tidak terjadi ada upaya pemisahan dari negara federasi," katanya.

 

Tag:

comments