Tolak Amandemen UUD 1945, Demokrat: Kami Berkoalisi bersama Rakyat!
search

Tolak Amandemen UUD 1945, Demokrat: Kami Berkoalisi bersama Rakyat!

Zona Barat
Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra. Foto: Politeia.id/Ist

Politeia.id -- Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan partainya tetap konsisten menolak amandemen konstitusi. Menurutnya, konstitusi sudah tegas menyatakan bahwa jabatan presiden hanya untuk dua periode saja.

"Partai Demokrat konsisten menjaga amanah dari Reformasi 98. Kami tidak akan goyang kiri-kanan, apapaun yang terjadi. Kami akan fokus untuk berkoalisi dengan rakyat. Dan aspirasi rakyat saat ini adalah jabatan presiden sesuai konsitusi adalah dua periode. Karena ini amanat Reformasi 98," ujar Herzaky dalam diskusi publik P3S bertajuk "Petik Pelajaran, Ngotot Tiga Periode Presiden Guinea Digulingkan", Rabu (15/9).

Herzaky menegaskan partainya akan melakukan cara apapun untuk menolak amandemen. Bagi dia, amandemen konstitusi untuk memperpanjang jabatan presiden tak lebih dari upaya segelintir orang yang ingin mendapat keuntungan dari perpanjangan masa jabatan.

"Jadi apapun kami lakukan. Apakah kita berbicara di Parlemen, bicara di publik, dan bahkan turun ke jalan bila diperlukan. Semua, banyak sekali. Tapi tentunya kami terus yakin bahwa sebagaian besar masyarakat menolak dengan wacana preside tiga periode. Kalau kami lihat ini hanya upaya dari pentolan-pentolan politik saja, mungkin ada intensif, entah intensif material, atau kemudian jabatan dengan mencoba menggolkan ini," katanya.

Dia juga meyakini jika Jokowi tidak akan mengkhianati Reformasi dengan menyetujui amandemen dilakukan. "Dan kami juga akan terus mengingatkan beliau bahwa agenda itu tidak sesuai dengan amanat Reformasi," tandas Herzaky.

Sebelumnya, Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie menyebut wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 mengkhianati amanat Reformasi apabila diwujudkan DPR. Alasannya, kata Jerry, Pasal 7 UUD 1945 menyebutkan, presiden dan wakil presiden memegang masa jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

"Saya dari awal benar-benar menolak tiga periode. Sudah berdarah-darah kita untuk capai Reformasi. Ketika sudah Reformasi dan kita mau kembali lagi, itu mengoyak-ngoyak," kata Jerry.

Jerry berpepndapat, merupakan sebuah kesalahan fatal apabila MPR pada akhirnya meloloskan wacana itu, meski publik termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menegaskan menolak amandemen untuk tujuan memperpanjang masa jabatan.

Agar masyarakat percaya pada sikap politik Jokowi, dirinya mengusulkan agar mantan Wali Kota Solo itu mendandatangani petisi publik terkait penolakan amandemen. Selain itu, Jokowi juga harus membubarkan relawan Jokowi-Prabowo Subianto atau JokPro 2024, kelompok yang pertama kali mengusulkan Jokowi menjadi presiden tiga periode.

"Memang dia (Jokowi) sudah menolak. Tapi kalau hanya kata-kata, saya tidak terlalu percaya," ungkapnya.

Tag:

comments