TPDI: Jangan Jebak Jokowi Desak Ambil Alih Permasalahan TWK Novel Baswedan dkk
search

TPDI: Jangan Jebak Jokowi Desak Ambil Alih Permasalahan TWK Novel Baswedan dkk

Zona Barat
Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI). Foto: Politeia.id

Politeia.id-- Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus mengatakan desakan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil alih permasalahan 57 pegawai KPK nonaktif (Novel Baswedan dkk), akibat tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) diangkat menjadi PNS tidak memiliki dasar hukum apapun.

Desakan itu datang daru Ahli Hukum Themis Indonesia Law Firm & Dewi Keadilan dan Wadah Pegawai KPK. Alasannya, kata Petrus, permasalahan Novel Baswedan dkk, sudah dibawa ke ranah proses hukum dan bisa saja akan masuk dalam sengketa perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) yang tidak boleh diintervensi oleh siapapun termasuk oleh Presiden Jokowi.

"Kesalahan mendasar Novel Baswedan dkk, dalam menyikapi keputusan pimpinan KPK menonaktifkan mereka adalah tidak menggunakan upaya administratif guna mendapatkan perlindungan hukum akibat tindakan hukum Pejabat Tata Usaha Negara, menurut UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan," kata Petrus dalam keterangannya kepada Politeia.id, Selasa (14/9).

Padahal, kata Petrus, upaya administrasi itu sebagai pintu awal penyelesaian sengketa TUN. Ketika tindakan pejabat TUN yang dinilai telah merugikan seseorang atau badan hukum perdata, bukan membawa sengketa TUN ke presiden karena presiden tidak boleh mengintervensi suatu permasalahan yang masih dalam proses sengketa.

Dengan demikian, menurut Petrus inilah saatnya pimpinan KPK segera mengeluarkan surat keputusan (SK) pemberhentian secara definitif terhadap Novel Baswedan dkk.

"Sehingga bagi yang tidak puas terhadap SK pemberhentian karena menimbulkan akibat hukum dan merugikan mereka, ya dipersilakan menuntut secara Tata Usaha Negara sesuai dengan kepentingan dan kerugian yang diderita," jelasnya.

Petrus melanjutkan, secara prinsip KPK dan BKN bekerja berdasarkan sitem norma, standar, kriteria dan prosedur dalm mengelola administrasi pemerintahan. Karena itu ketika ada pihak-pihak yang merasa tidak sejalan lagi dengan kebijakan pimpinan KPK, maka berdasarkan UU, langkah yang ditempuh adalah mengunakan Upaya Administratif dan/atau Upaya Hukum melalui Badan Peradilan, bukan ke semua Komisi Negara atau ke Presiden.

"Presiden menurut UU ASN, merupakan penanggung jawab tertinggi dalam kebijakan pembinaan profesi dan manajemen ASN, dengan demikian, maka desakan agar  Presiden Jokowi mengambil alih tanggung jawab permasalahan Novel Baswedan dkk, sangat tidak relevan karena tanggung jawab Presiden hanya bagi mereka yang sudah berstatus ASN, sedang Novel Baswedan dkk. bukan ASN," tegas advokat Peradi ini.

Menurutnya, permasalahan Novel Baswedan dkk, sesungguhnya persoalan perdata biasa yang memerlukan penyelesaian dengan pendekatan Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Tata Usaha Negara. Namun anehnya perkara Novel Baswedan dkk ditarik terlalu jauh hanya untuk menekan presiden melalui opini publik, agar Novel Baswedan dkk. di ASN kan, padahal negara kita adalah Negara Hukum bukan negara Opini Publik.

"Hukum Administrasi Pemerintahan jelas mengatur tentang bagaimana langkah yang hendak diambil ketika suatu tindakan pejabat Tata Usaha Negara dinilai telah melanggar hukum dan merugikan bagi seseorang atau badan hukum perdata, yaitu menyerahkan penilaian atas sah tidaknya tindakan pejabat dimaksud pada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," kata Petrus.

"Karena itu dalil sejumlah pihak dengan bersandar pada peringatan Presiden Jokowi agar tidak memberhentikan mereka yang tidak lolos TWK, tidaklah berdasar karena peringatan Presiden bukan perintah UU, melainkan sebuah sikap negarawan yang memberi spirit agar mereka yang ikut TWK harus lulus dan bisa jadi ASN di KPK, bukan sebaliknya tidak lolos, lantas minta diangkat menjadi  ASN pada KPK," sambungnya.

 

Tag:

comments