TPDI: Pemberhentian Novel Baswedan dkk Konsekuensi Berlakunya UU 19/2019
search

TPDI: Pemberhentian Novel Baswedan dkk Konsekuensi Berlakunya UU 19/2019

Zona Barat
Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI). Foto: Politeia.id

Politeia.id -- Koordinator TPDI Petrus Selestinus mengatakan pemberhentian 75 Pegawai KPK nonaktif oleh pimpinan KPK akibat tidak tidak lulus dari tes wawasan kebangsaan (TWK), merupakan konsekuensi logis dan yuridis dari pelaksanaan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU KPK dan Perkom Nomor 1 tahun 2021 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN.

Karena itu, kata Petrus, sekalipun Firli Bahuri dkk selaku pimpinan KPK punya niat baik untuk tidak memberhentikan Pegawai KPK yang tidak lolos TWK, namun kekuatan keinginan Firli Bahuri dkk, tidak bisa melawan kekuatan UU No. 19 Tahun 2019 dan Perkom KPK No. 1 Tahun 2021, yang mengharuskan seluruh Pegawai KPK wajib ikut tes TWK, dengan resiko, lulus atau tidak lulus.

"Oleh karena TWK terhadap Pegawai KPK merupakan Kebijakan Negara yang diatur di dalam UU No. 19 Tahun 2019 Tentang KPK dan Perkom No. 1 Tahun 2021, yang pelaksanaannya tidak bisa ditawar-tawar lagi, maka Firli Bahuri dkk. tidak bisa disalahkan oleh Novel Baswedan dkk., akibat telah gagal menjadi ASN pada KPK," kata Petrus dalam keterangannya, Selasa (24/8).

Petrus menegaskan, Novel Baswedan dkk, seharusnya menyadari bahwa dalam setiap kegiatan pelayanan publik, termasuk pelayanan publik yang dilakukan oleh KPK, terdapat "misi negara", dimana KPK harus memastikan bahwa setiap ASN pada PKP haruslah ASN yang benar-benar paham dan menghayati  Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku, dll, sesuai tuntutan UU ASN.

Lebih lanjut Petrus mengatakan jika Novel Baswedan dkk, tidak rational dalam membedakan antara keingin Firli Bahuri dkk. dengan kekuatan perintah UU yang wajib dipatuhi. Sebab, pernyataan Novel Baswedan bahwa Firli Bahuri dalam suatu konferensi persnya menyatakan, tidak pernah berencana untuk melakukan pemecatan pada para pegawai yang tak lolos dalam TWK, namun kenyataannya dalam suatu dokumen notulensi rapat pimpinan KPK, tertulis bahwa pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat (TMS), diminta mengundurkan diri per-1 Juni 2021, bila tak mau mengundurkan diri, tetap diberikan SK pemberhentian dengan hormat.

"Sayangnya Novel Baswedan mengaku mendapatkan copy notulensi itu dari pihak ketiga atau yang tidak berkompeten, yang isinya yaitu dalam soal TWK, terkait status TMS diminta mengundurkan diri, jika tidak mau mengundurkan diri, diberhentikan. Ini juga pertanda perjuangan Novel Baswedan dkk, sudah memasuki tahap anti klimaks, sehingga "tak ada rotan akarpun jadi" sebagai alat perjuangan," tegas dia.

Menurut dia, pengakuan Novel Baswedan mendapatkan notulensi dari sumber yang tidak berkompeten atau pihak ke tiga di luar KPK, namun Novel dkk, tanpa malu-malu menjadikan notulensi itu sebagai dasar menuntut dipekerjakan lagi sebagai pegawai di KPK.

Padahal soal Firli Bahuri merancang agar bagi yang TMS diminta mengundurkan diri atau diberhentikan, itu sah sah saja karena Firli Bahuri memiliki kewenangan merancang sebuah kebijakan, dan yang namanya rancangan, setiap saat bisa berubah berdasarkan dinamika yang berkembang, yang harus diselaraskan dengan perintah UU dan Misi Negara dalam kebijakan pelayanan publik. Dengan demikian salahnya di mana.

"Jadi, Novel Baswedan dkk. sebaiknya berhentilah bermanuver, jangan ganggu KPK dalam tugas pelayanan publik yaitu mencegah dan memberantas korupsi. Ketidakpuasan Novel Baswedan dkk. akibat tidak lulus TWK dan tidak jadi ASN, soal biasa, namun jika tetap keberatan lakukanlah dengan cara-cara yang elegant yaitu gugat secara Perdata, secara Tata Usaha Negara dan/atau secara  Uji Formil dan Materil ke MA dll. sesuai perintah UU," pungkas Petrus.

Tag:

comments