Amandemen UUD 1945 Melebar, Megawati Minta Kader PDIP Slowing Down
search

Amandemen UUD 1945 Melebar, Megawati Minta Kader PDIP Slowing Down

Zona Barat
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri (kiri) berbincang dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (tengah) dan Ketua DPP PDIP bidang Hukum, HAM, dan Perundang- undangan Yasonna H Laoly di sela penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP di Jakarta, Minggu, 12 Januari 2020. Foto: Antara

Politeia.id -- Sekretaris Jendral Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristianto menegaskan partainya memutuskan untuk slowing down dalam menyikapi polemik amandemen UUD 1945 yang telah melebar ke arah perpanjangan masa jabatan preiden dan penundaan Pilpres ke 2027.

Menurut Hasto, sikap itu ditegaskan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada seluruh kader, mengingat fokus partai saat ini adalah membantu pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma`ruf Amin dalam mengatasi pandemi Covid-19.

"Sehingga atas hal tersebut, Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarnoputri, terkait dengan amandemen sudah menegaskan bahwa kebijakan PDIP adalah slowing down," kata Hasto dalam konferensi pers secara virtual pertemuannya dengan Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani, Selasa (24/8).

Menurut Hasto, PDIP mengambil sikap slowing down lantaran upaya untuk membantu rakyat di dalam mengatasi pandemi ini diperlukan suasana kehidupan politik yang kondusif. "Sehingga yang lebih didorong adalah membangun energi positif bagi kepentingan bangsa dan negara, jauh di atas kepentingan politik," ujarnya.

Hasto mengakui wacana amandemen UUD 1945, termasuk revisi Undang-Undang Pemilu merupakan keputusan Kongres V PDIP. Adapun perubahan konstitusi hanya terbatas pada pokok-pokok haluan negara (GBHN).

Hasto menegaskan, keputusan politik tersebut, di tingkat implementasinya memperhatikan suasana kebatinan rakyat dan memperhatikan skala prioritas yang diperlukan bangsa ini.

"Dan segala sesuatunya kami rancang, sekali lagi untuk dedikasi bagi sistem politik kita, konsolidasi demokrasi kita, konsolidasi sitem pemerintahan kita, presidensial," jelas dia.

Namun demikian, lanjut Hasto, pandemi Covid-19 akhirnya muncul dan berpengaruh pada persiapan amandemen. PDIP pun mengedepankan untuk membantu pemerintah. Atas dasar itulah Megawati selaku ketua umum memerintahkan kadernya untuk bersikap "slowing down"

"Kemudian kami berpikir bahwa apapun, skala prioritas saat ini adalah gotong royong di dalam menghadapi pandemi ini. Kehidupan ekonomi sudah terdampak," jelas Hasto.

Sebelumnya, pegiat kepemiluan Titi Anggraini mengatakan isu penundaan pilpres tahun 2024 ke 2027 bisa memunculkan perlawanan publik apabila terus digulirkan. Menurutnya, isu tersebut tidak kompatibel dengan upaya memperkuat demokrasi.

Selain itu, kata itu, penundaan pilpres ke 2027 tidak memiliki landasan hukum yang kuat, karena konstitusi juga sudah menegaskan siklus pemilihan lima tahun.

"Jadi kalau kita ingin memperkuat demokrasi dan mengatasi pandemi dg baik, bisa menghindari isu-isu yang memicu perlawanan publik, kontroversi dan kegaduhan politik," kata Titi melalui akun Youtubenya, sebagaimana dikutip Politeia.id, Jumat (20/8).

Tag:

comments