KPK Dinilai Beri Peluang kepada Azis Syamsuddin untuk Rekayasa Hasil Penyidikan
search

KPK Dinilai Beri Peluang kepada Azis Syamsuddin untuk Rekayasa Hasil Penyidikan

Zona Barat
Ketua Tim Task Force Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP), Petrus Selestinus. (Foto: Ist)

Politeia.id -- Koordinator TPDI Petrus Selestinus menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membiarkan ketidakpastian status Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi suap Tanjungbalai, Sumatera Utara. Padahal, kata Petrus, KPK dan Dewas KPK sudah mengungkapkan keterlibatan Azis dalam kasus tersebut.

"Tetapi mengapa hingga saat ini, hanya tiga pelaku yaitu Syahrial, Robin Pattuju dan Maskur Hasain yang ditetapkan menjadi tersangka. Bahkan perkara tersangka M. Syahrial berkasnya sudah masuk persidangan pengadilan Tipikor Medan. Sementara AS belum dipastikan statusnya dan pemeriksaannya lamban," kata Petrus dalam keterangannya, Selasa (17/8).

Menurut Petrus, dalam persidangan terdakwa Syahrial, terungkap fakta-fakta hukum, baik dari keterangan saksi Robin Pattuju maupun keterangan Syahrial. Bahwa inisiatif mempertemukan Syahrial sebagai pihak yang terkait dengan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani KPK dengan Robin Pattuju sebagai Penyidik KPK adalah Azis dan itu dilakukan di rumah jabatan (rujab) Wakil Ketua DPR RI, Azis di Kuningan, Jakarta Selatan.

"Padahal, baik AS, Robin Pattuju maupun Syahrial tahu atau setidak-tidaknya patut menduga bahwa peristiwa mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung antara orang yang perkaranya sedang ditangani oleh KPK dengan Anggota KPK, tanpa alasan yang sah, merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh pasal 36 dan pasal 37 jo. pasal 65 dan pasal 66 UU Tentang KPK dengan 5 tahun penjara," ujarnya.

Muncul rekayasa post factum

Petrus menerangkan, fakta-fakta baru mulai terungkap ketika Azis diperiksa sebagai saksi dalam perkara korupsi atas nama terdakwa Syahrial pada tanggal 27 Juli 2021. Dalam kesaksiannya, Azis menerangkan pernah memberikan pinjaman uang Rp200 juta kepada Robin Pattuju, pemberian pinjaman itu diduga dalam rangkaian misi Robin Pattuju yang diminta Syahrial untuk mengamankan perkara Syahrial soal jual beli jabatan yang sedang dalam proses pemeriksaan di KPK.

Kemudian, dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik dari keterangan Robin Pattuju, Azis maupun terdakwa Syahrial, diperoleh fakta bahwa di rujab Azis telah terjadi beberapa peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana korupsi.

Peristiwa itu antara lain, pertama, terjadi hubungan langsung atau tidak langsung antara penyidik KPK dengan pihak yang perkaranya sedang ditangani KPK. Kedua, ada upaya untuk menghambat dan bahkan menggagalkan penyidikan dan penunutan perkara korupsi. Ketiga, peristiwa suap sebesar Rp1,4 miliar yang diterima Robin Pattuju dari Syahrial untuk mengamankan perkara, semuanya tidak lepas dari peran sentral Azis.

Petrus mengatakan, sebagai akibat dari sikap mengulur-ulur waktu untuk penindakan, maka saat ini muncul rekayasa dalam bentuk "post factum" sebagai modus untuk menyangkal fakta-fakta hasil penyidikan, sebagaimana keterangan Azis di bawah sumpah ketika menjadi saksi untuk terdakwa Syahrial di Pengadilan Tipikor Medan. Bahwa dirinya memberikan Rp200 juta kepada Robin Pattuju sebagai pinjaman, padahal selama penyidikan dan pemeriksaan Dewas KPK tidak terungkap. 

Malahan, lanjut Petrus, jumlah pemberian uang kepada Robin Pattuju berbeda jumlah antara temuan Penyidik hanya sebesar Rp1,4 miliar sedangkan temuan Dewas KPK yaitu sebesar Rp3,15 miliar yang mengalir ke Robin Pattuju dan Maskur Husain.

"Post factum ini pada gilirannya akan mengacaukan fakta-fakta hasil penyidikan KPK bahkan hasil pemeriksaan Dewas KPK yang sudah direlease tanggal 2 Juni 2021, bahwa total dana yang diterima oleh Robbin Pattuju dari Syahrial sebesar Rp10 miliar, dengan perincian antara lain, Robin menerima dari AS sebesar Rp3,15 mililar, dimana sebanyak Rp2,55 miliar diberikan kepada Maskur Husain," pungksnya.

Tag:

comments