DPD Nilai Vaksinasi Gotong Royong Bio Farma Aneh
search

DPD Nilai Vaksinasi Gotong Royong Bio Farma Aneh

Zona Barat
Anggota DPD RI asal Sulawesi Tengah, Abdul Rachman Thaha. Foto: Politeia.id/Ist

Politeai.id -- Anggota Komite 1 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Abdul Rachman Thaha mengkritisi program vaksin individu berbayar PT Kimia Farma. Menurutnya, program tersebut aneh karena justru mengabaikan sistem prioritas yang pernah dibangun pemerintah sendiri.

Abdul berangkat dari asumsi bahwa vaksin yang digunakan harus mendapat izin penggunaan darurat yang dikeluarkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dari sebutannya, izin darurat, kata Abdul, bisa dibayangkan kegentingan yang harus segera teratasi lewat vaksinasi massal.

"Dengan kata lain, seluruh pemangku kepentingan harus punya mindset yang sama bahwa dalam situasi darurat yang terpenting adalah bagaimana sebanyak-banyaknya vaksin bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat," kata Abdul dalam keterangannya, Senin (12/7).

Abdul menegaskan, menjadi aneh bahwa dalam situasi darurat yang bahkan kian memburuk seperti sekarang ini, pemerintah justru memakai mindset non-kedaruratan dengan melakukan komersialisasi vaksin melalui apotek tertentu. Ketika target satu juta orang divaksin per harinya masih belum tercapai, termasuk akibat keterbatasan pasokan vaksin, namun sebagian vaksin justru dialokasikan tidak untuk mencapai target itu.

"Apakah Pemerintah memanfaatkan sumbangan vaksin dari negara-negara lain, lalu menjadikan persediaan vaksin sebelumnya sebagai barang dagangan? Kita patut tiru negara jiran, Filipina misalnya, yang bersikukuh tidak memperdagangkan vaksin Covid-19 dan memperlakukan perdagangan vaksin sebagai perbuatan ilegal. Pelakunya dijatuhi hukuman," ujarnya.

Abdul mengaku khawatir dalam situasi sepelik sekarang, Pemerintah belum siap membangun safeguard untuk menangkal perdagangan gelap vaksin dan penjualan vaksin palsu. Kekhawatiran ini, kata dia sangat beralasan mengingat berbagai perlengkapan dan peralatan untuk penanganan Covid-19 ternyata sudah dipalsukan dan beredar di masyarakat.

"Antara lain, masker bekas pakai, oximeter palsu, dan sertifikat palsu. Jika nantinya terbukti vaksin palsu dan lain-lain, itu lalu lalang tak terkendali, maka semakin nyata bahwa inisiatif perekonomian lewat perdagangan vaksin justru mendatangkan persoalan keamanan dan penegakan hukum yang luar biasa peliknya," tegas Abdul.

Abdul kemudian mempertanyakan kelanjutan terhadap sistem prioritas pemberian vaksin. Dia menyebut, dulu yang diprioritaskan adalah tenaga kesehatan dan petugas layanan publik. Kemudian manula dan orang dengan gangguan jiwa.

Dalam konteks itulah, Abdul memandang perdagangan vaksin via apotek semakin kuat mengindikasikan bahwa Pemerintah sendiri kini justru abai terhadap sistem prioritas yang pernah dibangunnya sendiri.

"Untuk mengujinya gampang. Coba sajikan data, berapa persen orang-orang dari kelompok prioritas yang telah divaksin. Lalu tanyakan ke Pemerintah, bagaimana komersialisasi vaksin bisa mempercepat tuntasnya vaksinasi bagi seluruh anggota kelompok-kelompok prioritas tersebut?," kata Abdul.

Abdul menambahkan, perekonomian negara memang perlu diselamatkan bagi kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. Terutama masyarakat lapisan bawah yang pastinya terdampak paling hebat.

"Tapi Pemerintah perlu mengerahkan kreativitas guna menemukan terobosan-terobosan ekonomi yang lebih prospektif sekaligus sensitif terhadap masyarakat. Dan perdagangan vaksin pada masa sekarang, menurut saya, tidak patut menjadi terobosan itu," pungkasnya

Tag:

comments