TPDI Minta Bareskrim Polri Tetapkan Budiman Gandi Suparman sebagai DPO
search

TPDI Minta Bareskrim Polri Tetapkan Budiman Gandi Suparman sebagai DPO

Zona Barat
Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI). Foto: Politeia.id

Politeia.id -- Advokat Peradi Petrus Selestinus mendesak Bareskrim Mabes Polri untuk perlu menetapkan Budiman Gandi Suparman (BGS) ke dalam daftar pencarian orang (DPO). Budiman Gandi Suparman merupakan tersangka kasus pemalsuan keterangan palsu akta otentik Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana di Semarang, Jawa Tengah.

Pasalnya, kata Petrus, BGS sudah dua kali mangkir dari panggilan polisi. Terakhir, BGS mangkir tanpa alasan pada saat penyerahan berkas tahap kedua ke Kejaksaaan Tinggi Semarang pada Jumat (11/6).

"Demi kepentingan puluhan ribu anggota KSP Intidana yang saat ini dalam keadaan ketidakpastian hukum, maka terhadap tersangka BGS perlu segera ditetapkan dalam DPO, ditangkap dan ditahan. Agar penyerahan tahap kedua kedua ke JPU tidak lagi mengalami hambatan," kata Petrus dalam keterangannya, Senin (28/6). 

Petrus mengatakan, mangkirnya BGS dengan sengaja telah menghambat kinerja penyidik Dittipideksus dan jaksa penuntut umum, setelah hasil penyidikan diteliti dan dinyatakan sudah lengkap pada 28 April 2021 oleh Jampidum Kejagung RI.

Menurut Petrus, sikap BGS tidak memenuhi panggilan untuk penyerahan tahap kedua, diduga untuk menghindarkan dari pertanggungjawaban pidana terhadap sangkaan melanggar pasal 263 atau 264 atau 266 jo. pasal 55 KUHP. Dengan demikian, kata Petrus, BGS harus dilakukan upaya paksa berupa diumumkan namanya dalam DPO, ditangkap dan ditahan demi proses penuntutan.

"Penahanan terhadap tersangka BGS, sangat beralasan, selain karena BGS telah mempersulit penyerahan tahap kedua, juga karena BGS diancaman dengan pasal pidana yang ancaman pidananya di atas 5 tahun penjara, disamping pertimbangan rasa keadilan ratusan ribu anggota KSP Intidana yang menunggu kepastian hukum," jelas Koordinator TPDI ini.

Di sisi lain, Petrus mengatakan, pernyataan BGS di media pascamangkir dari penyerahan tahap kedua pada 11 Juni 2021, bahwa dirinya telah dizolimi karena kasus pemalsuan akta otentik yang dituduhkan itu sudah di SP3, jelas sebagai pernyataan bohong dan bagian dari tipu muslihatnya. Menurutnya, pernyataan BGS hanya demi memfitnah Bareskrim Polri agar lari dari tanggung jawab pidana.

Selain itu, lanjut Petrus, jalannya proses pidana atas Laporan Polisi No. : LP/ A/0612/X/2020/Bareskrim, tanggal 27 Oktober 2020, membuktikan bahwa kinerja Penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri, sangat profesional dan patut kita apresiasi.

"Ini prestasi Dittipideksus, Bareskrim Polri yang membanggakan. Karena, meskipun BGS, berusaha menutup-nutupi perbuatan pidana yang disangkakan dengan berbagai Akta Otentik, namun penyidik berhasil menemukan alat bukti peristiwa pidana "memasukan keterangan palsu ke dalam Akta Otentik, berupa surat, keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, dll," pungkasnya.

 

Tag:

comments