Sebut Nurul Gufron Cerdas Jawab Komnas HAM, TPDI: Suruh Baca Sendiri UU!
search

Sebut Nurul Gufron Cerdas Jawab Komnas HAM, TPDI: Suruh Baca Sendiri UU!

Zona Barat
Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI). Foto: Politeia.id

Politeia.id -- Koordinator TPDI Petrus Selestinus menilai jawaban Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Gufron saat diperiksa Komnas HAM merupakan jawaban cerdas.

Nurul Gufron, saat diperiksa Komnas HAM terkait polemik tes wawasan kebangsaan (KPK) oleh Komnas HAM, menyatakan tidak tahu siapa yang menggagas ide pelaksanaan TWK.

"Itu jawaban cerdas, karena pertanyaan Choirul Anam, komisioner Komnas HAM itu, tidak bermutu, sehingga tidak perlu dijawab. Suruh baca sendiri saja UU-nya," kata Petrus di Jakarta, Sabtu (19/6).

Menurut Petrus, pertanyaan Choirul Anam melecehkan Pimpinan KPK. Dia menduga Choirul tidak memahami proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

"Ini menunjukan betapa Komnas HAM ketidak pahaman dan harus mulai dari mana, ini bukti ketidaksiapan Komnas HAM, termasuk tidak siap membaca UU sebelum agenda pemeriksaan dilakukan," ujarnya.

Akibatnya, lanjut Petrus, Komnas HAM hanya menebar fitnah terhadap pimpinan KPK dengan melontarkan pernyataan ke media sosial jika Nurul Ghufron tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut.

Petrus mengatakan, pertanyaan tersebut juga melampui wewenang Komnas HAM Mahkamah Agung untuk menguji materil dan formil. Pasalnya, kata Petrus, kewenangan menyelidiki proses dan mekanisme pembentukan, termasuk materi TWK di dalam peraturan KPK merupakan ranah Mahkamah Agung dalam uji materiil peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang.

"Soal siapa yang menggagas ide TWK, itu pertanyaan bodoh, karena TWK itu masuk dalam materi Peraturan KPK sebagai pelaksanaan UU No. 19 Tahun 2019 Tentang KPK dan UU ASN," jelasnya. 

Selain itu, Petrus mengatakan, apa yang menjadi bahan dialog antar Komnas HAM, Choirul Anam dan Nurul Ghudron tidak sepatutnya dipublikasikan kepada media. "Apalagi menyangkut pertanyaan bodoh dan tidak proporsional tentang ide siapa TWK itu dibuat," ungkapnya.

Petrus menambahka, apapun derajat peraturan KPK merupakan peraturan Perundang-Undangan di bawah UU yang mengatur mengenai TWK. Ia merupakan produk pelaksanaan UU No. 19 Tahun 2019, Tentang KPK, menjadi hukum positif yang mengikat semua pihak termasuk Komnas HAM. 

Dengan demikian, lembaga yang memiliki wewenang menyelidiki dan menguji soal TWK itu ide siapa, bagaimana prosea pembuatannya, dan untuk kepentingan apa, hal itu merupakan wewenang yuridiksi Mahkamah Agung dalam Uji Materil Peraturan KPK atau wewenang MK dalam Uji materil UU KPK dan UU ASN terhadap UUD 1945.

Menurunya, TWK itu bukan ide orang perorang, bukan produk KPK melainkan produk BKN sebagai implementasi amanat UU No. 19 Tahun 2019 Tentang KPK dan UU No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN, dalam rangka mewujudkan ASN yang memiliki nilai dasar, kode etik dan kode perilaku yang menjadi prinsip utama ASN," katanya.

"Tentang penguasaan wawasan kebangsan bagi setiap ASN, terlebih-lebih pada saat sekarang ini muncul aksi-aksi intoleran, radikalisme dan terorisme, sebagai buah dari rendahnya wawasan kebangsaan, akibat terpapar radikalisme yang mengancam integrasi nasional," pungkas Petrus.

Tag:

comments