TPDI Nilai Tepat Bila KPK Abaikan Panggilan Komnas HAM
search

TPDI Nilai Tepat Bila KPK Abaikan Panggilan Komnas HAM

Zona Barat
Ketua Presidium Kongres Rakyat Flores (KRF) Petrus Selestinus. Foto: Istimewa/Net.

Politeia.id -- Koordinator TPDI Petrus Selestinus mengatakan sangat tepat apabila pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengabaikan panggilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Pasalnya, Komnas HAM tidak berwenang melakukan pemeriksaan karena materi kasus yang dipersoalkan adalah tentang sengketa kepegawaian yang masuk dalam rumpun kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara( PTUN), dan di sana terdapat upaya hukum.

"Komnas HAM seharusnya sudah dapat memastikan bahwa apa yang menjadi obyek pengaduan 75 pegawai KPK, bukan pelanggaran HAM," kata Petrus dalam keterangannya, Selasa (15/6).

Komnas HAM telah mengirim surat panggilan kedua dan menjadwalkan akan memeriksa pimpinan KPK hari ini, Selasa (15/6), dengan agenda acara meminta penjelasan pimpinan KPK.

Menurut Petrus, upaya Komnas HAM yang tidak henti-hentinya memanggil pimpinan KPK dan mengadakan konferensi pers terus menerus sebagai bentuk politicking. Hal ini bisa berpotensi merintangi tugas KPK menegakan hukum untuk memberantas korupsi.

"Dan itu berarti Komnas HAM juga terjebak dalam tindak pidana korupsi," ujarnya.

Petrus menilai Komnas HAM ditunggangi kepentingan kelompok lain yang ingin mendiskreditkan pemerintah dan DPR terkait revisi UU KPK. Padahal, kata dia, tes wawasana kebangsaan (TWK) merupakan perintah UU Nomor 19 Tahun 2019.

"Penunggangan terhadap Komnas HAM, oleh karena Komnas HAM tidak memiliki  UU Tentang Hukum Acara dan tidak dapat memberikan kepastian hukum, sehingga dengan mudah diperalat, ditarik ke kiri, dan ke kanan, untuk aksi publisitas, setidak-tidaknya konferensi pers tiap hari pada isu yang sama yang didaur ulang," ujarnya.

Petrus menambahkan, Komnas HAM juga terjebak menjadi alat perjuangan kelompok. Dan kelompok itu diduga kuat merupakan kelompok residu politik gerakan #2019GantiPresiden. "Sebagaimana dalam berbagai narasi kelompok ini mencoba mendesak PresidenJokowi, masuk dalam konflik murahan ini," katanya.

Petrus menegaskan, jika upaya 75 pegawai KPK ini ditolerir, maka kegaduhan politik yang meluas bakal terjadi. Dan kelompok lain yang selama ini tidak lolos TWK akan dieksploitasi menjadi sebuah kekuatan perlawanan terhadap pemerintah.

"Meminta perlakuan yang sama agar lulus tes, termasuk yang kalah di pilpres pun minta dilantik jadi presiden dengan alasan ada praktek pemilu melanggar HAM," pungkasnya.

 

Tag:

comments